senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Surat Terbuka: Masa Depan Cerah Menanti Kita

leave a comment »

Surat Terbuka: Masa Depan Cerah Menanti Kita

Jakarta, 9 Juli 2014
Kepada YTH.,
Ir. Joko Widodo
Dr. M. Jusuf Kalla
Seluruh Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote.

Puji Tuhan. Alhamdulilah. Syukur. Semoga perasaan inilah yang juga dirasai oleh seluruh pembaca yang budiman.

Sudah seyogyanya memang kita bersyukur terkait dengan pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2014 yang sudah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Benar bahwa Rakyat seharusnya merasa berbahagia, bahwa kedewasaan politik yang ada di iklim politik demokratis di Indonesia sudah masuk pada tahap substansial, bukan lagi transisi yang bersifat prosedural. Tentu, tahapan kedewasaan dalam kehidupan adalah sebuah fase yang menentukan seperti apa jadinya seseorang di masa depannya. Begitupula halnya dengan kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia yang akan mengantarkan Bangsa ini pada fase perjalanan penting Negara ini.

Kita patut bersikap menahan diri dalam kebahagiaan, bahwa perdamaian selama proses pemilihan umum menjadi pilihan semua rakyat Indonesia. Etika politik dari rakyat yang mengedepankan prinsip-prinsip legowo, cinta damai dan bijak menerima hasil memang diperlukan oleh Indonesia yang semakin dewasa. Bukan ancaman mobilisasi massa oleh seorang pemimpin lain untuk menuntut ketidakadilan ramifikasi pemilu. Oleh karena itu, pilihan logis Rakyat Indonesia adalah mengawal dan mengkritisi hasil pemilihan hingga penetapan resmi hasil pemilihan yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2014 nanti. Sebab ini adalah kemenangan Rakyat Indonesia, bukan semata perjuangan kemenangan elit politik.

Sungguh rakyat Indonesia memang sudah menjadi mahkluk politik yang dewasa !
Rakyat sudah menjadi mahkluk politik dengan kedewasaan dalam bernalar, yang mampu bertafakur jernih menilai bahwa Indonesia memang seharusnya dinahkodai oleh pemimpin yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, bukan berasal dari sumber masalah itu sendiri. Oleh sebab itu, rakyat harus menularkan ini pada pemimpin politik yang berada dalam keadaan sebaliknya untuk menerima hasil dari pemilu.

Rakyat mampu memilih pemimpin yang memiliki idealisme koalisi yang proporsional, bukan berdasarkan mobilisasi dukungan kader partai maupun komprehensifnya golongan semata, melainkan pemimpin yang mampu mengangkat derajat manusia Indonesia untuk berbuat sesuatu, sekalipun tidak ada sepeser rupiah pun yang dikucurkan, bahkan tanpa mobilisasi. Mereka adalah para relawan.

Rakyat yang bernalar dewasa inipun juga memilih pemimpin sederhana yang menggelorakan semangat kohesivitas nasional. Pemimpin yang menyatakan bahwa hanya tunduk kepada konstitusi Negara, sehingga memiliki tolak ukur kepentingan yang jelas dalam melaksanakan tugas memimpin Negara. Pemimpin yang seperti ini mengajak seluruh rakyat dari segala daerah di Indonesia. Bukan sekedar pemimpin retorik yang mengaku memiliki kohesivitas nasional, namun tidak menjalin silahturahmi di wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua ketika berkampanye, hanya karena alasan waktu. Berbeda dengan pemimpin terpilih yang justru pertama kali mendatangi saudara kita yang jauh di Tanah Papua dan Tanah Rencong, Aceh.

Sungguh Rakyat Indonesia melawan benih-benih romantisme sejarah !
Bukan berarti bahwa rakyat Indonesia tidak menghargai sejarahnya. Ini diartikan bahwa Rakyat Indonesia berhasil melawan sejarah kelam kekerasan terhadap sipil, kekerasan berkedok slogan-slogan, kekerasan berjubah nasionalisme. Nasionalisme Indonesia di zaman yang bergerak, relevansinya perlu menyesuaikan zaman. Bukan nasionalisme dengan bersuara lantang, kekuatan, namun nasionalisme dengan bermental manusia yang membuat si manusia untuk memanusiakan dirinya dari jerat penindasan pemikiran. Inilah benih-benih romantisme sejarah yang dilawan oleh Rakyat Indonesia sekarang ini. Rakyat memilih untuk menanam benih-benih sejarah baru. Revolusi mental.

Rakyat Indonesia berhasil melawan benih-benih sejarah yang sudah dituai selama 32 tahun untuk tidak terjadi lagi. Berdoalah, sebab Wiji Thukul yang terhilang itu sudah dijanjikan untuk dicari oleh pemimpin baru kita. Berharap cemaslah, sebab Indosat yang selama ini ditangisi kepergiannya akan dikembalikan oleh pemimpin terpilih kita. Syukurilah, sebab bukan pemimpin yang menghendaki organisasi massa fundamentalis penopang bahunya yang terpilih hari ini. Menarilah, sebab telinga pemimpin terpilih kita sedang diletakan sedekat mungkin pada kita. Perhatikanlah, apabila memang benar bahwa koalisi ramping penuh idealisme dinamis adalah pilihan pemimpin terpilih kita. Rakyat benar-benar melawan benih-benih romantisme sejarah. Rakyat sedang menulis sejarah baru Indonesia yang berdasar pada cita-cita Negara kita.

Puji Tuhan. Alhamdulilah. Syukur.
Bersorak-sorailah, Masa Depan Cerah Menanti Kita !

Tertanda,
Polhaupesy

Rakyat Sederhanamu

Written by polhaupessy

Juli 9, 2014 at 6:02 pm

Ditulis dalam Uncategorized

Logika Berpikir Memilih Jokowi-JK: Konteks Kebijakan Luar Negeri RI

leave a comment »

 

Jokowi dalam Debat Capres ketiga

Jokowi dalam Debat Capres ketiga, 22 Juni 2014

 

Dalam debat Capres ketiga mengenai kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional yang berlangsung, banyak yang menyayangkan mengapa Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam urusan di Laut Tiongkok Selatan. Tidak sedikit banyak dari kalangan pemerhati hubungan luar negeri dan politik internasional bahwa Jokowi tidak memahami hubungan luar negeri dan politik internasional, sehingga dampaknya dinilai oleh kalangan tersebut akan berkaitan dengan potensi ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Argumentasi sederhana tulisan ini akan memberikan prinsip analisa berpikir yang menjadi dasar pernyataan Jokowi dalam konteks Laut Tiongkok Selatan. Argumentasi yang ada dalam tulisan ini juga bertujuan untuk menyelamatkan kesesatan berpikir (logical fallacy) para pemerhati kebijakan luar negeri yang menyoalkan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna, khususnya yang ditekankan oleh para pendukung Capres nomor urut 1 Prabowo-Hatta.

Argumentasi Rasional

Dalam hubungan internasional, argumentasi rasional dan legal menjadi dasar penting dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Bukan berdasarkan asumsi maupun persepsi terhadap negara lain, terlebih lagi dunia saat ini bukanlah dunia dalam konteks peperangan, melainkan dunia yang mengedepankan diplomasi dalam jalinan persahabatan yang kuat antar satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Mengapa banyak pemerhati kebijakan luar negeri dalam konteks pernyataan Jokowi dalam urusan Laut Tiongkok Selatan–baik akademisi, para pemangku kepentingan, serta pendukung Capres Prabowo –meributkan hal-hal yang pada dasarnya masih bersifat asumsi? Asumsi yang dimaksudkan disini adalah bahwa mereka mengharapkan bahwa Jokowi memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan bahwa Indonesia pada saat itu juga terlibat pada konteks terancamnya kedaulatan negara karena wilayah Kep. Natuna juga menjadi bagian dari klaim 9 garis putus-putus pemerintah RRC.

Jelas bahwa hal ini memang masih bersifat asumsi karena ada beberapa argumen yang secara legal baik dari pejabat pemerintahan maupun pakar. Menlu Marty Natalegawa bahkan menyatakan pada harian Kompas 27 Juni 2014, bahwa “..Kedaulatan di wilayah Natuna milik Indonesia, dan Tiongkok tidak mempersengketakan itu”. Selain itu, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia (Think-Tank Rank 1 di Indonesia), Dr. Rizal Sukma, misalnya menyatakan bahwa perwakilan pemerintah Indonesia pernah menyampaikan beberapa surat resmi diplomatik yang mempertanyakan mengenai klaim wilayah melalui 9 garis putus-putus yang ada pada tahun 2009, melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB. Hasilnya adalah bahwa tidak ada jawaban dari pemerintah RRC saat itu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa klaim pemerintah RRC adalah ilegal secara hukum internasional sehingga Indonesia tidak memiliki keterlibatan sebagai salah satu negara yang menyoalkan klaim kedaulatan wilayah.

Dengan demikian, kesesatan berpikir bagi pihak-pihak yang menyayangkan pernyataan Jokowi dalam urusan Laut Tiongkok Selatan sangatlah disayangkan, terlebih hal tersebut bersifat asumsi.

Saya Pilih Jokowi

Saya pilih Jokowi karena logika berpikir dalam perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia relevan dengan Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi Kawasan. Visi dan Misi Jokowi untuk merumuskan dan mengambil Kebijakan Luar Negeri yang berorientasi maritim menjadi dasar paling relevan untuk menjelaskan mengapa dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional, Jokowi lebih baik daripada Prabowo. Jokowi tidak berbicara retorika seperti Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi Macan Asia, namun tidak menawarkan konsepsi Kebijakan Luar Negeri yang relevan berdasarkan keadaan geografis Indonesia. Jokowi justru sebaliknya, visioner terhadap perubahan geopolitik dan geoekonomi kawasan bahkan global.

Relevansi arah Kebijakan Luar Negeri Jokowi dapat dilihat setidaknya pada 2 hal utama, apabila maritim (wilayah kelautan) menjadi objek utama dasar Kebijakan Luar Negeri yang diambil. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki perbandingan 4:1 antara luas laut dan daratnya, logika maritim memang sangatlah relevan, belum lagi melihat batas-batas wilayah serta arti strategis wilayah kelautan Indonesia yang merupakan pintu gerbang dua samudera besar dunia –Hindia dan Pasifik –serta  menjadi pintu masuk perdagangan kawasan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I,II dan III). Namun bicara lebih logis dan visioner, ada potensi keuntungan dan ancaman yang lebih besar bagi Indonesia dilihat dari perspektif Geopolitik dan Geoekonomi.

Pertama, Adanya perubahan penting dalam orientasi Politik Internasional dunia yang menekankan arti strategisnya wilayah Asia-Pasifik, dimana Asia Tenggara, Asia Timur dan wilayah Pasifik (baik Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik). Secara sederhana, terdapat perubahan dari Barat ke Timur (The Shift of Center of Gravitiy from the West to the East). Logika sederhana dari relevansi berpikir ini adalah bahwa semakin intensifnya kepentingan bertemu dalam suatu arena Politik Internasional, maka kecenderungan konflik dan kerjasama yang ada juga semakin menjadi tinggi.

Kedua, kecenderungan pertarungan perebutan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang berada di wilayah lautan. Hal ini tidak hanya diartikan secara harfiah bahwa perebutan kekuatan ekonomi berada dalam ruang lingkup kebendaan ruang. Artinya, baik posisi geografis, akses, maupun potensi dalam wilayah kelautan menjadi fokus perebutan. Mengutip pendapata pakar kajian Politik Internasional wilayah Asia-Pasifik, Robert A. Kaplan, dalam bukunya “The Asia Cauldron”, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 wilayah utama yang menjadi sumber utama perebutan kekuatan ekonomi di wilayah Asia-Pasifik: Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, dan Samudera Hindia.

Selain itu, potensi kerjasama kawasan Asia-Pasifik juga menjadi semakin intensif melalui perdagangan yang menggunakan wilayah kelautan yang ada di kawasan, bahkan yang melintasi Indonesia. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah poros maritim dunia yang menghubungan 80% perdagangan negara-negara di kawasannya, serta merupakan “Engine of the Global Growth” bagi 70% perekonomian dunia. Oleh karena itu, logika orientasi berpikir Jokowi yang menekankan maritim sebagai poros kekuatan yang harus dikembangkan adalah potensinya menjadi sangat relevan.

Das Sollen

Debat Capres dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Ketahanan Nasional yang telah berlangsung dapat dikatakan bahwa Jokowi lebih unggul. Pemikiran Jokowi progresif, visioner, serta relevan dengan masalah yang sedang dihadapi dan potensi yang akan dihadapi, baik dalam konteks kerangka kerjasama maupun konflik. Oleh karena itu, para pemerhati Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional seharusnya dapat melihat mana Capres yang lebih relevan dan cerdas dalam melihat isu Politik Internasional, yang lebih relevan dengan zamannya, tidak berdasarkan retorika maupun asumsi yang tidak diyakini akurasi dan validitasnya.

 

#Salam2Jari

Written by polhaupessy

Juli 6, 2014 at 6:58 am

Peace Begins With Smile: Jakarta !

leave a comment »

 

Flying Hopes !

Ratusan kertas bergelantung yang berisi harapan dari warga Jakarta dalam perayaan Ulang Tahun Jakarta ke-487

 

Selamat Ulang tahun Kota Jakarta ke-487 !

 

22 Juni adalah salah satu hari penting bagi Jakarta dan 10 juta warga yang mendiaminya. Tidak ada yang terkesan “wah” dalam perayaan ulang tahun Jakarta. Di balik kemacetan, genangan air, banjir, pembangunan MRT yang masih berlangsung maupun gegap gempita politik metropolitan karena Gubernur kesayangan warganya menjadi Capres, perayaan ulang tahun tetap berlangsung semarak. Intinya, Pesta Rakyat tetap berlangsung dengan harmonis. Warga Jakarta seakan diajak untuk melupakan permasalahan kota yang telah mereka jadikan acuan untuk berjuang hidup. Pesta Rakyat mengajak kembali masyarakatnya untuk mencintai kotanya.

Ada harapan dan mimpi yang diinginkan oleh semua masyarakat untuk Jakarta yang lebih baik lagi. Sebagai pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Negara, Jakarta adalah cerminan sederhana yang menggambarkan Indonesia. Etiket baik pemerintah yang ingin memajukan Jakarta tidak hanya semata-mata harus disambut baik oleh setiap warganya, namun yang lebih penting adalah ikut berpartisipasi aktif dan kritis dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Sebuah harapan yang muncul secara pribadi bagi kota Jakarta adalah sederhana: “Usahakanlah kesejahteraan bagi kota dimana kamu berdiam, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga”.

Arti harapan itu sederhana saja. Semua warga dari segala elemen harus bersatu padu untuk mensejahterakan kota, bukan mengumpat oleh keadaan yang ada, apalagi merasa tidak perduli lagi atau lepas tangan seakan-akan keadaan kota baik-baik saja. Mulailah dengan hal-hal kecil dan sederhana yang berdampak besar: Tersenyum.  Kearifan lokal warga Jakarta yang hangat, ramah dan akrab melalui senyuman mereka sudah sangat sulit ditemukan sekarang. Senyum di kota Jakarta bukanlah lagi lambang bahwa warga Jakarta adalah individu-individu yang bahagia. Bahkan seringkali, senyum diartikan oleh Jakarta sebagai permulaan kriminalitas. Padahal penelitian membuktikan bahwa senyuman membantu menghilangkan stress dan menyehatkan jantung. Bukankah hal itu dibutuhkan oleh 10 juta warga kota ditengah keramaian kota?

Mulailah tersenyum bagi Jakarta, tidak perduli kita terjebak dalam kemacetan, hujan deras dan banjir, menanti MRT yang masih dibangun, maupun memiliki (Plt) Gubernur yang jarang tersenyum.

Bangunlah kembali kota Jakarta yang penuh senyum, penuh keramahan dan keakraban, penuh kebahagiaan. Bunda Teresa juga pernah berkata “Peace Begins with Smile”, Tersenyumlah untuk Jakarta, Niscaya senyuman akan membuat kotamu lebih damai dan sejahtera.

 

 

Written by polhaupessy

Juni 23, 2014 at 5:10 am

Jusuf Kalla, Binatang Politik-nya Machiavelli

leave a comment »

“We Are All Political Animals” – Aristotle

Politik merupakan binatang buas tidak bernalar yang tidak dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Dalam konteks binatang buas, politik memang tidak bisa mengidentifikasi lawan-kawan dengan jelas, namun tetap bisa membedakan mana yang merupakan famili atau keluarga. Metafora politik sebagai binatang buas memang nyata, bukanlah sebuah wacana.

Pak Mohammad Jusuf Kalla misalnya dalam tulisan ini, saya posisikan sebagai binatang politik tersebut, yang buas serta tidak bisa membedakan mana lawan dan kawan. Untuk menghindari sebutan fitnah dalam tulisan ini, saya rasa perlu untuk menjelaskan konteks “binatang politik” dalam tulisan ini agar dapat berlaku sebagai produk pemikiran intelektual. Saya akan coba melihat bagaimana etika politik Pak JK, yang menyerupai binatang politik yang buas. Dalam buku “Il Principe”, Machiavelli menggambarkan bahwa manusia adalah sebuah binatang politik yang haus kekuasaan, sosok yang mengabaikan aturan, norma, serta nilai masyarakat hanya untuk melakukan pemenuhan kepuasan kekuatannya. Malahan, Machiavelli juga menggambarkan bahwa  manusia dengan sifat seperti binatang buas dalam politik telah meninggalkan akal sehatnya.

 
 
Karikatur Jusuf Kalla
 
Siapa bilang Pak Jokowi tidak punya pengalaman? Dia (Jokowi) kan Gubernur DKI Jakarta, pengalaman dia berasal dari (ketika menjabat) Walikota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia (Jokowi) terkenal di Jakarta, tiba-tiba dia mencalonkan diri menjadi Presiden. Bisa hancur negeri ini, bisa masalah Negeri ini

“.Jangan dicampuradukan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta kemudian menjadi presiden, nanti bisa kacau Negeri ini, tidak punya nilai Negeri ini

 
 
 
 

Saya tergugah, melihat etika berpolitik di Bangsa ini karena pernyataan Pak JK.  Pak JK sebagai Cawapres Jokowi yang merupakan hasil konsensus PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura (Mungkin juga Golkar tidak secara De Facto), seharusnya memiliki penilaian politik pribadi yang visioner tidak berasaskan pada kekuasaan. Kalau menganalisa berdasarkan pernyataan di atas, seharusnya Pak JK akan berpegang pada apa yang ia katakan dan mentransfer perkataan tersebut pada implementasi tindakan yang nyata. Itu adalah integritas.

Menurut hemat saya, ini berarti Integritas berpolitik yang seharusnya menjadi tameng pelindung dari kesesatan alam berpikir justru digadaikan dengan kekuasaan yang secara harfiah saat ini diartikan sebagai jabatan. Pak JK tidak memiliki integritas berpolilitik, ucapan beliau dan tindakan beliau di dikte berdasarkan kepentingan dan kesempatan yang berputar, bukan berdasarkan prinsip yang beliau yakini.

Untuk menutup tulisan ini, Pembaca yang budiman harus mengerti bahwa politik pada dasarnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Laswell dan Kaplan (1950, yaitu adalah bahwa “Politics is who gets what, how and when”. Ini memang relevan hingga saat ini, bahkan kalau Negara-Bangsa pun  hilang. Dalam alam pemahaman seperti ini, maka pembaca yang budiman akan dapat mengerti mengapa binatang politik relevan dengan Pak Jusuf Kalla. Saya benar-benar harus memuji Machiavelli yang mendefinisikan “Binatang Politik” sekitar hampir 600 tahun lalu.

Ini mungkin kenapa koalisi Capres-Cawapres saya rasakan juga aneh (Baca tulisan saya lainnya: Gugatan Capres-Cawapres Aneh)

Semoga saya salah,

#Video Pernyataan Jusuf Kalla tentang Jokowi

Written by polhaupessy

Mei 27, 2014 at 9:42 am

3 Gugatan Untuk Capres-Cawapres Aneh!

with 2 comments

 

jokowi-atau-prabowo-kamu-yang-tentukan

jokowi atau prabowo, kamu yang tentukan !

 

Hari ini adalah hari senin, tanggal 19 Mei 2014, cukup cerah di pagi hari tapi bercucuran air tanda langit yang sedang sedih. Tanah menjadi basah. Semoga tidak pertanda hal aneh pada Ibu Pertiwi.

Hari ini adalah tepat sehari sebelum hari Kebangkitan Nasional yang jatuh besok pada 20 Mei, memberikan ramifikasi pada konstelasi politik nasional yang hampir menemukan bentuknya sebelum klimaks pada 9 Juli 2014 nanti. Bentuk konstelasi politik ini menumbuhkan optimisme bagi sebagian orang, juga memuakan sebagian orang, atau mungkin ada juga yang sama sekali tidak perduli. Bentuk konstelasi ini adalah koalisi politik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diumumkan secara resmi, melalui deklarasi. Calon yang satu melakukannya di Gedung Joeang ’45, yang satu melakukannya di Rumah Polonia, entah apa makna simbolik yang ingin diceritakan.

 

Aneh !

Itulah yang muncul dipikiran ini setelah melihat ada yang berbeda dari calon yang telah diumumkan sebelumnya menemani Joko Widodo, calon presiden PDI-Perjuangan. Sebelumnya Abraham Samad dikatakan akan menjadi Cawapres dari Jokowi, namun tidak menjadi kenyataan. Padahal sebelumnya, beragam rumor yang bahkan keluar dari mulut Jokowi mengisyaratkan bahwa Abraham Samad yang akan menjadi Cawapresnya.

Namun apa daya, alhasil Jokowi lebih memilih Jusuf Kalla menjadi cawapres. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar padahal sebelumnya Jokowi cenderung menyebutkan beberapa hal terkait dengan Abraham Samad, mengapa integritas seorang Abraham Samad jadi pertaruhan dalam hal ini. Mungkin lobi politik di detik-detik akhir bermain, tidak pernah ada kepastian informasi publik untuk hal ini. Bagaimanpun juga, Jokowi-JK yang kemudian mencium bendera merah putih di depan Gedung Joeang ’45 Siang tadi, bukan Abraham Samad yang justru mungkin sedang sibuk di KPK.

Keanehan koalisi ini tidak dapat dimengerti oleh akal sederhana, sungguh. Bagaimana mungkin, seorang Cawapres yang masih menjadi kader Golkar bisa menjadi Cawapres PDI-Perjuangan, sedangkan Golkar mendukung Gerindra? (Baca: Saya masih kader golkar).

Berkaitan dengan hal ini, Aburizal Bakrie yang sangat gembor sejak awal ingin menjadi calon presiden, justru mengurungkan niatnya. Mungkin bisa saja dikatakan ini sebagai hasil dari hitungan politik partai Golkar yang hanya mendapakan 14.75% di legislatif.  Namun, justru dukungan Golkar pada akhirnya ditujukan untuk Gerindra, pasar gembrong yang semula menjadi saksi koalisi PDI-P dan Golkar, berakhir kosong tanpa arti pasti. Partai Golkar sungguh aneh karena diatas kertas sebagai peringkat kedua pemenang pemilu sangat memungkinkan untuk membentuk poros koalisi sendiri dan mengajukan ARB menjadi Capres mereka. Mungkinkah internal partai Golkar terpecah mengingat JK maju sebagai Cawapres Jokowi? Sebagian mungkin mendukung ARB, mungkin sebagian JK, tapi lebih mungkin jika Golkar bermain pada dua kaki seperti pada Pemilu 2014.

 

Aneh !

Semakin saja keanehan koalisi Capres dan Cawapres ini membuat akal sehat seorang awam tidak dapat dimengerti. Kemesraan Hanura mengusung Wiranto-HT juga bercerai pada detik-detik akhir penentuan koalisi (Baca: Wiranto kaget HT ke Gerindra). Calon Wapres kesayangan mereka, tiba-tiba berbelok mendukung Gerindra, tidak jelas apa motifnya.

Semoga amanat mengurus Negara tidak menjadi ajang permainan dalam hal ini, dimana partai menjadi corong suara masyarakat tidak dikebiri hanya untuk satu nama: kekuasaan.

Banyak pertanyaan yang muncul padaku sebagai orang awam, mungkin saja usaha penyamaran yang dilakukan kedua calon ini untuk mendekat pada masyarakat hanya sebuah topeng demokorasi yang menjunjung tinggi masyarakat sebagai ‘tuhan’. Tapi tetap saja, perceraian Wiranto-HT adalah sebuah kegagalan politik dan nilai-nilai etika dalam berpolitik. (Baca: Wiranto menyamar jadi tukang becak)

Namun tidak dapat dipungkiri, ini adalah ramifikasi dari rendahnya tingkat elektabilitas Hanura di pemilu legilslatif. Motif sederhananya jelas demikian bahwa koalisi dibentuk berasaskan pada kesamaan kepentingan, bukan kesamaan nilai maupun ideologi yang membentuk kepentingan-kepentingan itu sendiri.

 

Aneh !

Pembentukan koalisi politik ini seakan menjadi ajang balas dendam antar tokoh-tokoh politik, menjustifikasi bahwa partai politik saat ini memiliki kecenderungan semakin oportunis dan minim kader. Rhoma Irama, Pangeran Dangdut yang sebelumnya diisukan menjadi Capres PKB,  menyatakan untuk menarik dukungannya terhadap PKB ketika PKB memutuskan untuk mendukung koalisi Jokowi-JK. Berita buruknya, Rhoma Irama justru menyatakan dukungannya pada Gerindra yang mengusung Prabowo-Hatta (Baca: Prabowo bertemu Rhoma Irama).

 

Apakah keanehan ini hanya hinggap pada nalar pikiranku? mungkin…

 

Written by polhaupessy

Mei 19, 2014 at 10:38 am

Indonesia Bisa Memberi Makan Afrika

with 2 comments

Courtesy: Wild Madagascar

 

Sebagai benua terbesar kedua di dunia yang membentang pada daratan seluas lebih dari 30 juta Km, Afrika memiliki daya tarik strategis dalam ekonomi dan politik global. Lebih dari 15% dari total populasi dunia mendiami benua Afrika yang terbagi pada 54 Negara, hal ini setara dengan total lebih dari 1 milyar penduduk. Arti strategis benua Afrika juga tergambar melalui Gunung Kilimanjaro, Sungai Nil ataupun Gurun Sahara yang telah menjadi simbol Afrika itu sendiri.

Saat ini Afrika muncul sebagai kawasan dengan kekuatan ekonomi yang semakin diakui signifikansinya di dunia. Beragam kisah sukses Afrika dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi kawasan yang muncul 4% – 5% setiap tahunnya, penurunan angka kemiskinan fantastis yang mencapai lebih dari 50% sejak tahun 1981. Beberapa tahun ke depan, Afrika akan menjadi cerita sukses setelah Amerika-Eropa dan Asia. Bahkan dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Afrika pada tahun 2015 akan melebih seluruh kawasan di dunia, kecuali RRC.

Meskipun secara umum perkembangan di Afrika dikatakan sukses, namun masih terdapat banyak negara-negara di Afrika yang masih berjuang melawan masalahnya masing-masing, seperti Perang Sipil, AIDS, Perubahan Iklim. Termasuk yang paling penting adalah permasalahan mengenai Kelaparan.

Afrika harus berjuang memberi makan 1 milyar mulut dan mencapai 2.4 mliyar pada tahun 2050. 70% dari total penduduk Afrika memang bekerja pada area pertanian, namun tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan di Afrika. Perubahan iklim yang ekstrem membuat banyak petani di Kamerun, Niger, dan Madagaskar gagal memanen hasil pangan mereka. Nigeria bahkan harus mengimpor total kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan domestiknya karena buruknya infrastruktur yang dimiliki tidak memungkinkan untuk melakukan produksi. Belum lagi Angola, Benin, Rep. Kongo dan Ghana yang harus mengalokasikan 12% APBN untuk pendanaan impor makanan. Biaya kesempatan yang terbuang untuk melakukan pendanaan yang lainnya. 30 Negara dari total 54 Negara di Afrika adalah Negara yang masih menghadapi persoalan kelaparan, tergolong sebagai Negara belum berkembang.

Masalah pangan dapat menjadi lebih kompleks ketika hampir lebih dari 50% dari total populasi Afrika merupakan generasi muda yang produktif tidak memiliki pekerjaan dan memiliki keinginan untuk tidak bekerja di area pertanian. Secara global, tanggung jawab masyarakat dunia akan besar terhadap kelangsungan hidup Afrika melalui pangan yang mereka butuhkan.

Ini adalah prospek sekaligus Afrika. Fenomena yang  memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap kebangkitan Afrika di masa yang akan datang.

 

Indonesia bisa saja memberi makan Afrika, jika berani..

Tentu banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia melalui hubungan dengan Afrika. Kedekatan sejarah Indonesia dengan negara-negara Afrika membuat Indonesia sudah dimulai sejak Konferensi Asia-Afrika, ketika Eropa bahkan masih bertarung melawan penduduk asli Afrika untuk menjajahnya. Namun diatas kertas statistik, Indonesia belum menjadikan Afrika sebagai sebuah mitra strategis dalam hubungan ekonomi-politik.

Hal ini bisa dilihat dari total 30 Negara prioritas utama perdagangan Indonesia, hanya terdapat Afrika Selatan dan Mesir sebagai mitra perdagangan Indonesia. Berdasarkan pengamatan Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan tahun 2013, Afsel dan Mesir hanya berada di peringkat 20 dan 28 tujuan ekspor non-migas utama Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 0.86% total perdagangan non-migas Indonesia (Kementerian Perdagangan).  Angka ini bisa ditingkatkan dan diperluas pada banyak Negara lain di kawasan Afrika. Sektor non-migas dalam hal ini juga termasuk ekspor bahan pertanian.

Begitu juga sebaliknya dengan presentase impor Indonesia dari Negara-Negara kawasan Afrika yang hanya mengambil 0.51% dari total keseluruhan impor. Meskipun terlihat bahwa Indonesia mengalami keuntungan perdagangan dengan Negara-Negara kawasan Afrika tersebut, namun terlihat banyak sektor-sektor pertanian yang belum dimanfaatkan. Memang harus disadari bahwa memang perdagangan sektor pertanian memang sangat beresiko jika dilakukan di Afrika karena pertimbangan keamanan, geografis yang cukup jauh, maupun akses pasar yang terbatas. Namun, meningkatkan sektor pertanian Afrika melalui investasi di negara-negara Afrika sangatlah memungkinkan, seperti halnya dalam penyediaan pupuk.

Tidak hanya perhitungan kuantitatif ekspor-impor maupun tingkat investasi yang dapat dimanfaatkan, namun Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan model kerjasama pembangunan kemitraan  Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.  Dengan model seperti ini, Indonesia dapat memanfaatkan pembagian model kerja sama melalui penyediaan modal dan kemampuan teknis pelaksanaan seperti penyediaan sumber daya manusia.

Dari segi politik, keuntungan kedekatan sejarah dan sikap polugri Indonesia membuat negara-negara Afrika lebih mudah menerima dibandingkan Negara lain, ini adalah keuntungan strategis Indonesia secara politik yang belum tentu dimiliki Negara lain. (Baca: Afrika Siap Sambut Indonesia)

Secara sederhana, memberi makan Afrika juga sebaliknya memberi makan Indonesia. Meskipun Indonesia dan Afrika memiliki kesamaan persoalan dalam konteks pangan, namun peluang besar untuk meningkatkan peran Indonesia dalam ketersediaan pangan di Afrika sangatlah besar. Tentu saja, apabil bantuan skema kerjasama maupun investasi ini dilakukan, maka peningkatan kualitas hidup dan banyak perut yang lapar dapat terisi.

 

Indonesia bisa saja memberi makan Afrika, Jika berani melakukannya dan mau..

 

 

Written by polhaupessy

Mei 14, 2014 at 9:25 am

Max Havelaar dan Jokowi

leave a comment »

 

MH

 

 

Max Havelaar, sebuah novel sastra yang terbit 1860 ditulis oleh Edward D. Dekker, salah seorang Pejabat Negara Hindia Belanda yang menceritakan mengenai bagaimana masyarakat Jawa waktu itu hidup sangat menderita di bawah tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial. Bila dicermati, dalam Max Havelaar tidak hanya penderitaan masyarakat Jawa –atau disebut Bumiputera –waktu itu yang diceritakan, tetapi juga terdapat dimensi sosial lain yang tidak secara langsung diceritakan oleh Max Havelaar, yaitu mengenai Etika Pejabat Negara.

Etika pejabat negara pada konteks waktu seperti yang diceritakan dalam Max Havelaar ternyata dapat dilihat relevansinya jika konteks tersebut dikomparasikan dengan etika pejabat negara pada konteks kekinian, dimana terdapat kesamaan secara epistemologis terhadap fenomena ini.

Etika Pejabat Negara semakin hari tidak semakin membaik. Lihat saja korupsi yang semakin merebak, inefisiensi birokrasi pemerintahan dan yang paling menonjol adalah gradasi pemahaman bahwa keutamaan etika pejabat negara bahwa ia akan selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Situasi ini tidak boleh terus menerus berlangsung.

Pemilu presiden akan digelar tidak lebih dari 3 bulan lagi. Kepemimpinan nasional baru yang ada bisa membentuk sebuah stigma akan etika pejabat negara yang seharusnya. Siapa Max Havelaar yang bisa ditemukan di Pemilu Presiden nanti?

Belum Sadar

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang hampir 69 tahun usianya sebagai negara, belum bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju, negara yang memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal alam Indonesia diberkahi oleh kekayaan yang tiada tara: hutan, gunung, sawah, lautan beserta segala yang terkandung dalamnya. Negara lain belum tentu punya.

Selama menjadi negara, sudah enam kali Indonesia berganti pemimpin –meskipun sedikit lagi berganti tujuh kali –dari yang ‘keras’ hingga yang ‘lembut’. Sudah bertukar-tukar jadi diri sistem pemerintahan, sudah pula berganti sistem politik, tambal sulam demokrasi kemudian otoritarian dan sekarang demokrasi lagi. Tapi toh perubahan-perubahan dalam sistem ini belum juga bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Apabila sudah dilakukan gonta-ganti cara menyelenggarakan negara saja belum berhasil membawa negara ini maju, pasti ada yang salah. Tapi dimana?

Hidupnya kembali demokrasi yang ditandai dengan reformasi, membuat pemisahan kekuasaan pada struktur kenegaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilakukan. Pemisahan kekuasaan juga dijalankan bersamaan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan cara pengorganisasian negara seperti ini, maka pasti ada yang menyelenggarakannya, yaitu pejabat negara. Siapa itu pejabat negara, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pejabat negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara. Lebih lanjut lagi, dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pasal 1, misalnya, menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat negara adalah wakil pendelegasian kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, pejabat negara dituntut untuk memaksimalkan tugas dan wewenangnya demi kepentingan rakyat.

Namun pengharapan rakyat akan perilaku pejabat negara yang mengedepankan kepentingannya harus bertemu dengan kekecewaan. Alih-alih memaksimalkan kepentingan rakyat, para pejabat negara justru berbuat sebaliknya. Lebih parah lagi hingga merusak kepercayaan rakyat terhadap pendelegasian kekuasaan yang diberikan. Korupsi yang semakin merajalela, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan maupun pribadi, dan masalah kepatutaan berprilaku ditengah masyarakat sesuai norma masyarakat seakan menjadi momok yang menggambarkan betapa mengerikan etika pejabat negara saat ini. Konsekuensinya jelas, kepentingan rakyat dikorbankan.

Efektifitas kinerja pejabat negara pun ikut merosot bersama dengan kemrosotan etika pejabat negara. Hal ini ibarat buah simalakama, berdampak negatif pada terselenggaranya negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pejabat negara terus dimanjakan oleh negara. Etika pejabat negara yang merosot kok justru ‘disubsidi’ melalui uang rakyat melalui APBN. Terbukti bahwa alokasi dana APBN terbesar adalah untuk belanja pegawai, dimana termasuk juga para pejabat negara di dalamnya. Karena desentralisasi, pemanjaan ini tidak hanya dilakukan di pusat, hal ini juga dilakukan di daerah. Hampir 60% hingga 70% APBD digunakan untuk belanja pegawai.

Gejalan kemrosotan etika pejabat negara dalam menyelenggarakan negara tidak boleh terus dibiarkan. Harus ada perubahan. Situasi seperti ini seakan mengutip teori strukturasi Anthony Giddens yang mengatakan, “people changes things, the changing things change people”. Etika pejabat negara yang terus merosot akan mengubah bagaimana terselengaranya negara ini berjalan, demikian akan mengubah lagi orang-orang lain yang ada, yaitu masyarakat.

Kenapa Max Havelaar?

Multatuli yang dalam Bahasa Latin berarti Aku Yang Menderita, adalah nama pena Edward Douwes Dekker ketika menulis Max Havelaar. Fenomenalisme Havelaar, Pengalaman Havelaar, menjadi rasionalitas dalam membangun dialektika mengenai das sollen etika pejabat negara. Pengalaman-pengalaman Havelaar dapat diterima oleh akal kita menjadi pengalaman yang tersusun sitematis dengan jalan intepretatif. Dari sinilah epistemologis konteks Havelaar dan kekinian bertemu.

Havelaar, menjadi simbol kepemimpinan pejabat negara yang kuat, namun tetap berlandaskan pada asas moral etika kebenaran dan keadilan. Dalam intrinsik seperti inilah Havelaar dapat menjadi panutan bagi model kepemimpinan di Indonesia, khususnya meneladani etika  sebagai pejabat negara.

Havelaar adalah representasi pribadi muda yang didaulat menjadi pejabat negara. Usianya 18 tahun ketika pertama kali menjadi pejabat negara Belanda, kemudian ia berusia 35 tahun ketika menjadi asisten residen Lebak. Havelaar sejak muda tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan. Sekalipun ia dikucilkan karena dianggap menentang pemerintah pusat –Gubernur Jenderal Belanda –tidak sekalipun Havelaar meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Bahkan ada satu fenomena dimana Havelaar justru membela kepentingan rakyat Bumiputera, meskipun Havelaar sendiri bukan wakil dari mereka.

Konteks kekinian perilaku Havelaar sulit ditemukan di pejabat-pejabat kita. Satu contoh, Nazarudin yang berusia hampir sama dengan Havelaar saat menjadi pejabat negara justru memiliki harta miliaran rupiah melalui korupsi. Kalau ditelisik, Nazaruddin secara moral telah menjadi binatang politik sekaligus ekonomi yang sangat buas. Memangsa kesejahteraan rakyatnya.

Selain itu, ada juga kesamaan fenomena dalam etika pejabat negara konteks waktu Havelaar dan kekinian, yaitu pemerasan dan penindasan terhadap rakyat. Pemerasan dan penindasan terhadap rakyat tetap terjadi, berevolusi dalam penggunaannya. Havelaar menyaksikan bahwa pemerasan dan penindasan terhadap masyarakat Hindia. Havelaar memberikan gambaran akan pejabat Bumiputera yang diangkat Belanda justru yang membiarkan rakyatnya menderita untuk mengamankan posisinya sebagai pejabat negara,

“Sudah umum diketahui bahwa pejabat-pejabat di pedalaman pulau Jawa pandai mendirikan gedung-gedung yang harganya beribu-ribu, dengan hanya mengeluarkan beberapa ratus rupiah. Mereka demikian terkenal sebagai orang yang cakap dan rajin untuk jabatan negeri” (Multatuli, 1977, hal. 141)

Fenomenalisme Bupati dalam konteks Havelaar terus menerus berlangsung dan dilakukan, kalau tidak menjadi budaya. Dimana-mana Bupati mengkorupsi dari setiap bangunan-bangunan yang dibangun oleh rakyatnya, dengan memanfaatkan anggarannya. Tidak heran, kalau perilaku Bupati sekarang ini jangan-jangan adalah warisan bupati Lebak seperti yang diceritakan oleh Havelaar.

Max Havelaar dan Jokowi?

Havelaar secara tidak langsung menunjukan bahwa dia adalah pejabat negara yang berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sekalipun secara umum etika pejabat negara negeri Belanda saat itu bertolak belakang dari apa yang dilakukannya. Sistem kolonial saat itu telah membuat para pejabat negara Belanda maupun Bumiputera kehilangan akal sehat dalam memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sehingga lebih mementingkan kesejahteraan dirinya meskipun banyak rakyatnya mati kelaparan.

Kisah Max Havelaar memang telah menginspirasi. Tidak terkecuali bagi generasi-generasi muda di awal pergerakan hingga masa kemerdekaan pun banyak yang terlilhami olehnya. Soekarno, Hatta dan Sjahrir bahkan disebut-sebut juga terinspirasi Havelaar. Tak heran, Soekarno, Hatta, dan Sjahrir kemudian menjadi tokoh yang berjuang melawan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Indonesia. Sama seperti yang dilakukan Havelaar.

Zaman memang telah berubah dengan sangat. Tidak ada lagi ada Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Yang ada saat ini adalah Jokowi. Pemilihan Presiden 9 Juli nanti adalah fenomenalisme akan aktualisasi diri Havelaar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian. Aktualisasi pribadi Havelaar hanya ada pada diri Jokowi, bukan pada Prabowo Subianto.

Havelaar tidak mungkin mengaktualisasikan dirinya pada Prabowo Soebianto, tokoh yang tega menumpahkan darah saudara sebangsanya. Havelaar tidak pernah menumpahkan darah kaum bumiputera meskipun dia tidak berasal dari Hinda Belanda. Havelaar adalah seorang yang humanis, cinta akan kemanusiaan. Prabowo tidak. Oleh karena itu, cukup gila kalau aktualisasi diri Havelaar ada dalam diri Prabowo. Aktualisasi Havelaar ada pada Joko Widodo.

Jokowi memang bukan seperti Havelaar yang tidak berkebangsaan Hindia Belanda, tapi sikap kemanusiaan Havelaar tidaklah mengenal suku bangsa. Oleh sebab itu pula maka Jokowi menurunkan kemanusiaan yang ada pada Havelaar. Zaman telah berkembang, pemerintahan baru sudah didepan mata. Jokowi siap menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Jokowi juga yang akan mentransformasikan etika pejabat negara yang seharusnya, yang utamanya, yang Das Sollen.

Max Havelaar pasti tersenyum dari surga melihat Jokowi jadi presiden nanti…

 

Written by polhaupessy

April 16, 2014 at 6:49 am

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.