senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Indonesia’s Foreign Policy and the UNAOC

leave a comment »

On 29th to 30th of August 2014, Indonesia should be felt proud since they have successfully organized the 6th Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) –the first in the Asia-Pacific. Through the forum, Indonesia was able to promote the national identity of “Bhineka Tunggal Ika” to 106 countries and more than 1.300 participants, in which 100 of them were Youths coming from across the globe.

The national identity of “Bhineka Tunggal Ika” was socially constructed at the Forum as a universal norms, which is the national identity perceived as a norms of pluralism and unity in diversity. Surprisingly, it was acknowledged by all countries.  As a Social construction, “Bhineka Tunggal Ika” basically has a relevant relationship with the Alliance of Civilizations goals where the Alliance wants to promote a harmonious relationship among civilizations in a global level. Nevertheless, there is a relevant question appear about what is the Indonesia national interest in the Global Forum of UNAOC?

Based on this question, this opinion would like to depict a social construction of national identity “Bhineka Tunggal Ika” in context of Indonesia’s Foreign Policy in achieving Indonesia’s national interest through the forum.

 

National Identity Construction of Bhineka Tunggal Ika

According to Constructivism approach, national interest of a state constructed by the social identity, where this interest are the reflection of the state perception regarding to the international politics situation (Wendt:1992). Within the framework of the UNAOC, Indonesia’s national interest constructed by the shared cultural values on domestic level, that contribute to the contextualization of today’s realities.

The appointment of Indonesia to host the 6th Global Forum of the UNAOC was not merely because of Indonesia is the third biggest democratic country with largest Moslems in the world. Moreover, Indonesia was selected with the deep consideration of three important elements that could live hand in hand in a harmony: modernity, Islam, and Democracy. Those three important elements are constructed through the values of ethnic diversity and thousand of various cultural differences among its people. But importantly, Indonesia has experiencing a reconciliation (in Aceh, Maluku, Poso, and Papua) that has comprehensively contributed to strengthen Indonesia’s national identity of Bhineka Tunggal Ika.

Despite of that, the global contemporary situation has also become the momentum that constructed the national identity Bhineka Tunggal Ika which not only contribute in national level, but also has emerged as alternative universal norms in regional even global level. The intensified radicalism, extremism, and terrorism alongside with the ISIS, the changing nature of global geopolitics in Korean Peninsula, South and East China Sea, and even the challenges of democratization in the Middle East are the realities that international community should face. Unfortunately, the pragmatic and materialistic approach often failure to respond the global contemporary situation.

 

Indonesia’s National Interest

Basically, Indonesia’s Foreign Policy is the efforts to achieve Indonesia’s national interest. There is reciprocity between Indonesia’s Foreign Policy and the construction of Bhineka Tunggal Ika which could be traced as an inter-mestic dimension, where Indonesia’s national interest interlinked between national and international situation. In simply logic Indonesia’s interest through the UNAOC has two dimension, where on the one hand the construction of Bhineka Tunggal Ika in international community will strengthen Indonesia democracy as well as to improve national security and state’s sovereignty at the national level, and the other hand the construction of Bhineka Tunggal Ika will strengthen Indonesia roles as mediator for peace and trust-builder.

The challenges to tackle the extremism, radicalism and terrorism at national level as the ramification of ISIS is one of the example of why that momentum of Bhineka Tunggal Ika construction become Indonesia national interest. Besides, Indonesia can improve their regional roles in managing regional tension particularly to the South China Sea, or extension of the Indo-Pacific regions.

These two particularly Indonesia’s national interest implicitly expressed on President SBY opening speech at the 6th Global Forum of the UNAOC, where the importance of national identity Bhineka Tunggal Ika can contribute to peace as universal norms, “This is what we are striving for in ASEAN. We are now transforming towards a caring and sharing community under the ASEAN community. We will live in a more peaceful world if we can make this idea (Bhineka Tunggal Ika) as a global norm”. I believe that the national identity social construction of Bhineka Tunggal Ika is not an utopianism, but beyond that it is a optimism as a new universal norms.

Written by polhaupessy

Desember 11, 2014 at 6:28 am

Arsitektur Demokrasi ASEAN

leave a comment »

Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-7 di Bali tahun ini akan mengambil tema “Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century”. Meskipun diwarnai perdebatan pasca pengesahan UU Pilkada, BDF akan tetap dilaksanakan dengan penuh optimisme.

BDF merupakan ramifikasi proses demokratisasi pada kebijakan luar negeri Indonesia. Pada tahun 2008, tepat 10 tahun setelah reformasi, BDF diinisiasi oleh presiden SBY dengan tujuan sebagai sebuah instrumen efektif untuk mempromosikan demokratisasi yang berhasi dilakukan Indonesia, sekaligus menampilkan identitas Indonesia sebagai negara demokratis dimana secara khusus memberi penekanan bahwa modernitas dan Islam dapat berjalan bersamaan dengan demokrasi.

Sejak saat itu, secara prosedural dan substansi, demokrasi menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. BDF menjelma sebagai upaya pelaksanaan diplomasi “Soft Power” dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di ASEAN yang menjadi cornerstone kebijakan luar negeri Indonesia.

Untuk menuju pada pembentukan Komunitas ASEAN di penghujung tahun 2015, ASEAN memerlukan arsitektur demokrasi yang dapat diterima oleh semua negara anggota ASEAN. Sebab, tidak ada satu pun negara anggota di ASEAN –kecuali Indonesia, yang benar-benar menganut prinsip demokrasi meskipun Piagam ASEAN telah menyertakan demokrasi sebagai bagian integral dari ASEAN.

Oleh karena itu, melalui pelaksanaan BDF kali Indonesia harus memanfaatkan momentum untuk menanamkan arsitektur demokrasi tidak hanya di negara-negara Asia secara umum, namun secara khusus di ASEAN.

Arsitektur Demokrasi

Mengutip Amitva Acharya dalam bukunya “Indonesia Matters”, ASEAN memerlukan apa yang disebut sebagai “virtuous cycle” untuk membangun arsitektur demokrasi di ASEAN. Virtuous Cycle adalah sebuah keadaan dimana 3 elemen penting, yaitu demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi dapat berinteraksi secara positif dan tidak lagi terpisahkan.

Ketiga elemen virtuous cycle sebenarnya bukanlah hal baru bagi ASEAN. Sebab ini juga tergambar pada cita-cita ASEAN untuk menciptakan stabilitas kawasan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kawasan. Lebih lagi, pada pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 nanti, pilar Politik-Keamanan ASEAN juga memberikan perhatian khusus bagi demokrasi.

Meskipun demokrasi seakan inklusif di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN masih terfragmentasi secara politik yang cenderung tidak demokratis. Menurut laporan Freedom House 2014, tidak ada satu negara anggota ASEAN yang tergolong sebagai negara “Free” dalam konteks demokrasi.

Lima negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina hanya tergolong sebagai negara “Partly Free” dalam kebebasan publik dan hak berpolitik. Bahkan, lima negara lainnya di ASEAN yaitu Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar tergolong sebagai negara “Not Free”.

Hal ini menunjukan bahwa negara-negara anggota ASEAN kesulitan untuk beradaptasi dengan atmosfer demokrasi. Kudeta militer di Thailand awal tahun 2014, macetnya reformasi demokrasi di Myanmar yang disertai dengan pelanggaran HAM merupakan gambaran akan sulitnya perwujudan demokrasi di negara-negara ASEAN.

Belum lagi Indonesia sebagai negara yang mati-matian memasukan agenda demokrasi di ASEAN juga mengalami kemunduran dalam demokrasi pasca pengesahan UU Pilkada baru-baru ini. Permasalahan ini, dapat diatasi apabila ASEAN mulai membangun arsitektur demokrasi di kawasan yang konkret dan strategis. Artinya, “virtuous cycle” sebagai arsitektur demokrasi kawasan harus menjadi prioritas ASEAN.

Ada 3 proposisi utama “virtuous cycle”. Pertama, demokrasi bisa menciptakan stabilitas politik. Kedua, demokrasi akan mendorong pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi akan mendorong terciptanya demokrasi di kawasan. Ketiga, pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan akan berkontribusi terhadap proses demokratisasi di kawasan.

Menuju Komunitas ASEAN 2015

Terkait prinsip yang pertama, demokrasi memang telah membuktikan dapat menciptakan stabilitas politik. Instabilitas politik pada satu negara anggota ASEAN dapat mempengaruhi stabilitas ASEAN sebagai sebuah komunitas.

Pelajaran dari kudeta militer di Thailand maupun pergolakan demokrasi di Myanmar menjadi sinyal bahwa proses demokratisasi pada negara-negara ASEAN masih berada di posisi rentan terhadap instabilitas politik. Oleh karena itu, penguatan stabilitas kawasan dapat mengakar kuat apabila demokrasi di tingkat nasional masing-masing negara juga mengakar kuat.

Terkait prinsip yang kedua, Komunitas ASEAN nantinya juga akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Komunitas ASEAN juga akan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana kebebasan pergerakan barang, jasa, modal, dan manusia di ASEAN menjadi tidak terbatas.

Untuk mencapai MEA setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pada satu sisi, aktor yang akan memainkan peranan penting dalam MEA tidak semata-mata hanya negara-negara anggota ASEAN, melainkan juga aktor produsen dan masyarakat.

Pada sisi lain, keragaman aktor tersebut menyebabkan MEA juga mengintegrasikan politik negara-negara ASEAN. Sehingga perlu dibentuk kesepahaman aturan, norma, prinsip serta budaya demokrasi yang mendukung proses integrasi MEA.

Terakhir, ekonomi dan stabilitas kawasan akan berkontribusi terhadap demokratisasi kawasan. Meskipun stabilitas dan pembangunan ekonomi  di ASEAN dapat menciptakan perdamaian kawasan, namun ASEAN pada dasarnya berada dalam kerentanan politik.

Alasan utamanya adalah karena pola hubungan ASEAN yang harmonis antar negara-negara ASEAN diijamin oleh prinsip-prinsip non-intervensi urusan dalam negeri negara lain, dan bukan terbentuk karena kesepahaman politik demokratis yang mengakar. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh ASEAN sebagai sebuah komunitas. Sebab apabila prinsip non-intervensi masih tetap berlaku dalam integrasi kawasan, maka efektifitas integrasi justru menjadi kontra produktif bagi kawasan.

Dalam tataran seperti inilah, virtuous cycle mengambil bagian. Berdasarkan ketiga proposisi utamanya, virtuous cycle dapat dilembagakan sebagai sebuah kesepahaman norma dan nilai di Komunitas ASEAN 2015 (a rules-based community of shared values and norms). Dengan begitu, inklusivitas dan partisipasi masyarakat ASEAN menjadi urat nadi arsitektur demokrasi di ASEAN.

 

 

 

 

Written by polhaupessy

Desember 11, 2014 at 6:22 am

Ditulis dalam Indonesia dan Ekonomi-Politik

Tagged with ,

Masalah Utama Asap

leave a comment »

Tulisan Ini Telah Diterbitkan Dalam kolom Opini Harian Koran Kompas Edisi 13 Oktober 2014

Setelah 12 tahun status ratifikasinya dibiarkan mengambang, akhirnya Indonesia menjadi negara terakhir di ASEAN yang meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas, pada 16 September 2014 lalu.

Dalam perspektif legal, ratifikasi Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas merupakan sebuah kemajuan signifikan yang menunjukan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap polusi asap lintas batas di kawasan. Namun pada hakikatnya, esensi pelaksanaan dari amanat Perjanjian sudah sejak lama dilakukan bahkan sebelum ratifikasi dilakukan.

Misalnya, Singapura berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia telah menyediakan pendeteksian Hotspot melalui pencitraan satelit sejak tahun 2007. Begitu juga dengan Malaysia dalam kerangka kerjasama sub-kawasan yang telah membantu dalam upaya penanggulangan kebakaran dengan menyediakan peralatan pemadam kebakaran dan tenaga bantuan pemadam kebakaran serta bantuan teknis lain sejak tahun 2008.

Oleh karena itu, ratifikasi Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas dapat dikatakan hanya akan berdampak pada meningkatnya efektifitas pencegahan, pengawasan, maupun penanggulangan kebakaran (pembakaran) lahan maupun hutan yang menjadi penyebab utama polusi asap. Efektifitas ratifikasi yang paling signifikan pun hanya akan terlihat melalui pembentukan ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze yang berdampak pada peningkatan efektifitas kordinasi antar negara, dan ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund yang hanya bersifat kesukarelaan dalam menyediakan pendanaan (Voluntarily-Based).

Meskipun telah meratifikasi Perjanjian Lintas Batas Polusi Asap, hal ini tidak semata-mata berarti bahwa Indonesia telah berhasil menyelesaikan permasalahan polusi asap lintas batas. Sebab, permasalahan utama polusi berasal dari halaman rumah sendiri.

Setidaknya terdapat dua masalah utama di “halaman rumah” Indonesia yang berkontribusi pada produksi polusi asap lintas batas. Pertama, masalah asap merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang cenderung eksploitatif terhadap lingkungan, yang juga disebabkan karena tata kelola hutan yang lemah. Kedua, pendekatan politis pemerintah yang mendidik masyarakat tidak sadar akan lingkungan.

Kebijakan Eksploitatif

Kebijakan eksploitatif berkaitan erat menyebabkan polusi asap. Khususnya kebijakan bersifat eksploitatif terhadap lingkungan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembukaan lahan kelapa sawit. Pembukaan lahan baru dengan pembabatan hutan maupun pembakaran lahan kering untuk dikonversi menjadi lahan tanam kelapa sawit menjadi sebab utama polusi asap.

Meskipun demikian, atas nama keuntungan ekonomi pembukaan lahan sawit dibenarkan. Data kompilasi lapangan mencatat, seperti dikutip Mongabay, bahwa selama periode 2001 hingga 2010 telah terjadi peningkatan pembukaan lahan kelapa sawit sebesar 92%, dimana pada provinsi yang menyebabkan polusi asap terbesar, seperti Riau dan Jambi, pembukaan lahan masing-masing meningkat hingga menembus 185% dan 107%.

Permintaan terhadap pasokan kelapa sawit yang tinggi sebagai energi biofuel dan pangan global juga ikut mendorong semakin banyaknya pembukaan lahan demi meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Hal ini juga disambut meriah oleh pemerintah karena kelapa sawit berkontribusi pada pendapatan negara non-migas dengan signifikan. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kelapa sawit menyumbang hampir Rp 200 Triliun atau lebih dari 10% dari pendapatan negara. Angka tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia.

Polusi asap lintas batas yang timbul akibat kebijakan yang bersifat eksploitatif juga terjadi karena disebabkan oleh lemahnya tata kelola hutan. Kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, serta hak kepemilikan hutan maupun lahan mendorong terjadi konflik yang berkontribusi terhadap pembakaran hutan untuk membuka lahan baru bagi kelapa sawit.

Kasus korupsi Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang memberikan kewenangan untuk dispensasi rencana kerja tahunan (RKT) terhadap 12 perusahaan yang merugikan negara hampir dari Rp 500 milliar merupakan gambaran akan lemahnya tata kelola hutan di Indonesia.  Belum lagi lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara pembakaran hutan yang kemudian enggan diaudit izinya oleh pemerintah, dimana tidak banyak dari perusahaan tersebut merupakan investasi dari Singapura dan Malaysia.

Pendekatan  Terlalu Politis

Indonesia perlu menggarisbawahi bahwa persoalan asap bukan hanya melulu merupakan persoalan tawar-menawar politik, baik dalam tingkat daerah, nasional, apalagi di ASEAN. Pendekatan tersebut juga tidak semata-mata merupakan negosiasi antar beragam pihak dengan beragam kepentingan, seperti antar pemerintah dengan masyarakat adat, pemerintah dengan perusahaan, maupun perusahaan dengan masyarakat adat.

Lebih dari itu, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan berbasis konservasi lingkungan. Sehingga, aspek-aspek seperti perlindungan hutan, habitat, maupun biodiversitas dapat dilakukan untuk menanggulangi degradasi lingkungan dan ekologis, seperti halnya perusakan habitat Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera yang sedikit lagi terancam punah akibat pembukaan lahan bagi kelapa sawit, .

Tanpa upaya pendekatan lingkungan, masalah asap tidak hanya akan memberikan kerugian dalam jangka panjang berupa beragam dampak degradasi lingkungan, melainkan juga menafikan keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya preservasi dan konservasi lingkungan.  Tanpa keterlibatan masyarakat, niscaya permasalahan asap dapat diselesaikan.

Masalah utama polusi asap lintas batas bukanlah terletak pada berhasilnya ratifikasi atau tidak perjanjian asap di kawasan. Tapi terdapat hal yang lebih prinsipil, sehingga jangan sampai muncul anggapan bahwa dengan Indonesia meratifikasi masalah asap, maka persoalan utamanya selesai. Masalah utama hanya berputar pada dua hal utama yang ada di halaman rumah sendiri, yaitu kebijiakan pemerintah yang eksploitatif yang disebabkan juga oleh tata kelolaa hutan yang lemah, serta pendekatan politis yang cenderung gagal menyelesaikan masalah polusi asap namun justru memperburuk masalah.

Written by polhaupessy

November 2, 2014 at 12:14 pm

Ditulis dalam Uncategorized

Prasyarat Pemilihan Tidak Langsung

leave a comment »

Upaya DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memicu polemik dalam diskursus publik. RUU Pilkada mengamanatkan bahwa Pilkada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Hal ini memicu Pro dan Kontra terhadap RUU Pilkada, khususnya antar parpol Koalisi Merah-Putih yang pro terhadap RUU Pilkada, yaitu Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKB, dan parpol koalisi yang kontra terhadap RUU Pilkada yaitu PDIP, Hanura, dan PKB, terakhir menyusul Partai Demokrat.

Berdasarkan data Lingkaran Survei Indonesia (LSI), 81% rakyat Indonesia mendukung pelaksanaan Pilkada Langsung. Meskipun bukan indikator yang bersifat umum, setidaknya angka tersebut menggambarkan kegusaran suara rakyat tentang RUU Pilkada. Meskipun 81% rakyat mendukung pelaksanaan pemlihan langsung, namun justru partai politik yang seharusnya mengayomi suara konstituen rakyatnya berprilaku kontradiktif.

Merujuk pada Data Litbang Kompas, pada bulan Mei 2014, seluruh partai peserta pemilu mendukung pelaksanaan pemilu secara langsung. Namun  justru terjadi perpecahan suara parpol mengenai pelaksanaan pemilu langsung maupun tidak langsung pada bulan September 2014.

Hal ini dipahami sebagai anomali politik yang unik, yaitu bahwa parpol yang kalah dalam pemilu presiden dan termasuk dalam Koalisi Merah-Putih mendukung pemilihan tidak langsung, sedangkan partai-partai Koalisi pemenang pemilu justru mendukung pemilihan langsung. Akibatnya, RUU Pilkada justru mencitrakan politik bagi-bagi kekuasaan.

Dua Prasyarat
Pelaksanaan pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah tindakan yang konstitusional. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan pemilihan secara tidak langsung di masa depan dapat dilakukan. Setidaknya ada dua prasyarat utama yang harus jadi pertimbangan apabila kita ingin benar-benar melaksanakan pemilihan tidak langsung.

Prasyarat pertama untuk melaksanakan pemilihan tidak langsung adalah pembenahan terhadap partai politik. Sebagai penyedia kader-kader yang akan dicalonkan menjadi wakil rakyat, maka penjaminan mutu kualitas kader-kader partai adalah sebuah hal yang wajib dilakukan oleh partai politik. Yang terpenting, prilaku elit kader partai yang harus memiliki visi meletakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan harus dijamin prioritasnya.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara pemilih dan elit partai. Belum lagi, apabila kesejangan itu dilihat dari geografis wilayah antara pemilih Jawa dan Non-Jawa. Survei yang dilakukan Indikator pada 2013 menyebutkan sebesar 85.5% pemilih merasa tidak memiliki kedekatan terhadap elit politik yang dipilihnya. Hal ini, berpengaruh terhadap konsolidasi pemilihan tidak langsung, yang akan cenderung diskriminatif dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.

Kedua, pemilihan tidak langsung dapat dilakukan apabila kedewasaan politik rakyat telah terlembaga. Artinya, kesiapan prilaku pemilih juga harus dipersiapkan. Sebab, tanpa hadirnya rakyat sebagai pemilih-pemilih yang memahami substansi demokrasi, maka transaksi politik uang akan menjadi subur mewarnai hubungan antara calon wakil rakyat dengan pemilihnya. Ini justru sikap politik yang justru membodohi rakyat.

Data Lembaga Survei Indikator Politik mencatat, bahwa terdapat 41.5% masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa pelaksanaan pelaksanaan politik uang merupakan hal yang wajar dan bisa ditolerir.

Artinya, pemahaman masyarakat terhadap politik yang substantif masih rendah. Ditambah lagi, para elit membiasakan pembodohan politik kepada masyarakat demi mendapat kuasa dapat makin menyuburkan transaksi politik uang.

Oleh karenanya diperlukan pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol terhadap masyarakat secara komprehensif. Diperlukan satu wadah bersama bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang tidak semata-mata doktrinasi politik para konstituennya. Sehingga, proses pendidikan politik tidak lagi ditafsirkan sebagai sebuah hal yang bersifat parsial atau “masing-masing” partai politik. Tetapi, hal itu jadi urusan bersama sebagai tanggung jawab moral politk. 

Urgensi RUU
Pelaksanaan pemilihan tidak langsung di Indonesia sangatlah dimungkinkan untuk dilakukan sejauh cara-cara konstitusional jadi alat perjuangan. Namun urgensi pelaksanaannya tidak untuk dilakukan saat ini. Sekarang, urgensi pengesahan RUU Pilkada perlu untuk dikaji kembali agar lebih matang dalam tahapan teknis operasionalnya.
Periode tugas anggota DPR yang akan berakhir kurang dari seminggu lagi, justru mencitrakan anggota DPR yang sangat politis dan tidak bertanggung jawab, bahkan berpihak pada kepentingan elit dibandingkan rakyatnya.

Seperti tergambar pada beragam sikap fraksi yang terpecah. Front muda Golkar ala Yoris Raweyai mendukung pemilihan langsung, front PPP ala Rohamurhuziy juga ingin mendukung pelaksanaan pemilihan langsung, termasuk juga perbedaan sikap DPP Demokrat dengan fraksinya di DPR yang belum jelas akan mendukung pemilihan langsung atau tidak langsung.

Perlu diingat bahwa tidak akan ada jaminan bahwa pemilihan tidak langsung nantinya akan lebih baik dibandingkan pemilihan langsung, baik dari segi transparansi dan akuntabilitas, dan yang terpenting adalah dari segi pedewasaan politik rakyat.

Oleh karena itu, dibandingkan mengesahkan RUU Pilkada sekarang, urgensinya adalah membenahi sistem pemilihan langsung yang merupakan perwujudan cita-cita rakyat pada era reformasi.

Masih ada ide-ide lain seperti pelaksanaan pemilu serentak yang diyakini akan menghemat anggaran negara hingga Rp. 20 T, dimana menurut Kemendagri menghemat hampir 50% anggaran.

Jangan pangkas substansi demokrasi dan suara “tuhan” hanya dengan beralasan bahwa biaya politik (High Cost Politics) pilkada langsung lebih mahal dibandingkan pemilihan tidak langsung.

Written by polhaupessy

September 26, 2014 at 5:31 pm

Ditulis dalam Uncategorized

“Oh ! Freedom !” -Xanana Gusmao

leave a comment »

Pertemuan singkat yang sangat membekas ternyata menggelitik pikiranku untuk mengetahui siapa sebenarnya lelaki jangkung dengan jenggot ini. Gulungan sejarah dipikiranku tidak banyak, khususnya terhadap orang ini. Tidak banyak, tapi setidaknya aku mengenal namanya: Xanana Gusmao. Mungkin seharusnya aku tidak berbicara dengannya dengan alasan karena faktor sejarah. Tapi tidak, akhirnya kuputuskan untuk berbicara dan menyapa, orang ini sangat berkharisma”

——-

Terletak disebelah Tenggara dari Indonesia, Timor Leste berdiri tegak. Sejarah Timor Leste tidak terpisahkan dari Indonesia. Sebagai bagian provinsi ke-27 Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999, banyak hal terjadi. Aneksasi, militansi, perang sipil, juga pembantaian adalah cerita yang akan menjadi sejarah bagi anak cucu orang-orang Timor Leste, tanpa terkecuali bagi Xanana Gusmao. Dia pernah menjadi musuh nomor satu Indonesia dibawah pemerintahan Soeharto. Bahkan dia ditangkap melalui Operasi Seroja pada 20 November tahun 1992, yang membuat Xanana kemudian dipenjarakan di Cipinang hingga akhirnya dilepaskan awal september tahun 1999.

Tanpa meragukan sisi kharismatik yang dimilikinya, Xanana merupakan pemimpin gerilyawan penting sejak pergerakan gerilyawan untuk merebut kemerdekaan Timor Leste. Xanana terus bermimpi, bahwa kemerdekaan Timor Leste adalah sebuah keharusan untuk menjadi kenyataan. Seperti yang ia tulis dalam sebuah puisinya berikut yang berjudul “Oh ! Freedom !”,

 

If I could only
in the cold mornings
wake up shivering
beaten by the gale
which opens for me the curtain of the sky,
and see, from the top of my hills,
the purple painting of a disturbed sunrise
east of Timor

If I could only
in the scorching suns
ride in raptures
towards the finding of myself
in the serene plains of the pasture,
and feel the smell of animals
drinking from the springs
which would murmur in the air,
legends of Timor

 

Upaya untuk menggenapi mimpi tersebut dimulai Xanana ketika dia bergabung dengan gerakan gerilyawan pada tahun 1972 bernama Fretilin, dimana setelahnya Xanana kemudian memimpin Falintil pada tahun 1978, hingga kemudian membentuk Maubere sebagai upaya pendekatan pada pihak-pihak sipil khususnya Gereja dalam rangka menggalang dukung gereja demi mendukung perjuangan kemerdekaan. Pada 20 Mei 2002, ketika rakyat Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-94, rakyat Timor Leste dan Xanana Gusmao merayakan kemerdekaannya, sebuah Negara yang sebelumnya hanya angan-angan tulisan puisinya.

Melihat latar sejarah sosok Xanana, terasa sangat menakutkan dan seakan penuh kecurigaan. Terlebih untuk generasi muda seumuranku yang mengerti Xanana hanya dari ramifikasi penulisan sejarah yang telah dipolitisasi era Soeharto. Seakan Xanana Gusmao telah merebut sebagian “saudara” orang Indonesia. Padahal tidak demikian, Xanana hanya memimpin rakyatnya ibarat Soekarno dan Hatta ingin merebut kemederkaan Indonesia dari Belanda. Sejarah seharusnya menjadi pelajaran untuk saling belajar, seperti yang dikatakan oleh xanana, “We will not forget the past, this is our history, we have to learn from it“.

———

Orang ini ternyata disebut-sebut sebagai legenda. Dari keluar-masuk gunung dan bersembunyi dari daerah pedalaman hingga Negara satu ke Negara lain, pernah dilakukan Xanana. Perjuangannya ternyata menginspirasi banyak orang. Meskipun dia pernah berkata tidak ingin menjadi presiden, tapi sejarah dan dorongan rakyatnya berkata lain. Bahkan cita-cita pasca revolusinya untuk menjadi petani labu harus dilupakan. Ada sedikit cerita ketika banyak kawan seperjuangan maupun tamu Negara berkunjung kerumahnya. Banyak orang mulai bertanya, “Where is your Pumpkin Farm?

Aku setuju kalau Xanana memang dikatakan berkharismatik. Setelah aku dalami, ternyata dia memang kharismatik. Rakyat dan lawan politiknya segan padanya. Bahkan beberapa kali mendapat penghargaan internasional sebagai negarawan.
Meskipun sempat menjadi bahan caci maki Mayor Alfredo Reinaldo bahwa “Xanana Gusmao adalah kriminil dan penganut Komunisme” pada saat terjadi krisis hubungan sipil-militer terjadi pada tahun 2006, Xanana justru tampil untuk menjadi simbol pemersatu bangsa. Disinilah kharismatik atau tidaknya seorang pemimpin dapat dilihat, ketika kehadirannya justru menjadikan rakyatnya percaya dan tenang. Ketika masalah diselesaikan dengan cara-cara damai tanpa kekerasan.

——–

Banyak yang dilalui oleh Indonesia dengan Xanana Gusmao. Namun, untuk generasi muda sepertiku, tampaknya berhubungan baik dengan Timor Leste sekaligus ikut membangun masyarakat disana adalah sebuah hal yang niscaya, bahkan wajib. Kalau benar masih banyak rakyat Indonesia yang menganggap rakyat Timor Leste sebagai “saudara”, sudah seharusnya kita melampaui batas-batas sejarah masa lalu yang menganggap aneksasi, konflik sipil yang penuh lumuran darah para korban. Kemudian bergerak pada nilai-nilai kemanusiaan untuk masa depan yang lebih baik. Indonesia sudah jauh lebih demokratis dengan masyarakat pluralis yabg menjunjung nilai-nilai HAM.

Xanana Gusmao berhasil melampaui sejarah buruk perlakuan Indonesia. Beliau bisa saja menolak berfoto Selfie denganku atau dengan kawan sejawat Indonesia lainnya. Tapi yang justru dilakukannya adalah luar biasa dan menunjukan pengampunan, kasih, keterbukaan, dan senyuman sebagai tanda perdamaian.

Banyak pemimpin dunia harus belajar dari kharisma seorang Xanana Gusmao.

 

Selfie dengan xanana Gusmao di Forum Global Dialog antar Peradaban PBB ke-6, Bali, 29 Agustus 2014

Selfie dengan xanana Gusmao di Forum Global Dialog antar Peradaban PBB ke-6, Bali, 29 Agustus 2014

 

Written by polhaupessy

September 2, 2014 at 10:57 am

Surat Terbuka: Masa Depan Cerah Menanti Kita

leave a comment »

Surat Terbuka: Masa Depan Cerah Menanti Kita

Jakarta, 9 Juli 2014
Kepada YTH.,
Ir. Joko Widodo
Dr. M. Jusuf Kalla
Seluruh Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Rote.

Puji Tuhan. Alhamdulilah. Syukur. Semoga perasaan inilah yang juga dirasai oleh seluruh pembaca yang budiman.

Sudah seyogyanya memang kita bersyukur terkait dengan pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2014 yang sudah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Benar bahwa Rakyat seharusnya merasa berbahagia, bahwa kedewasaan politik yang ada di iklim politik demokratis di Indonesia sudah masuk pada tahap substansial, bukan lagi transisi yang bersifat prosedural. Tentu, tahapan kedewasaan dalam kehidupan adalah sebuah fase yang menentukan seperti apa jadinya seseorang di masa depannya. Begitupula halnya dengan kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia yang akan mengantarkan Bangsa ini pada fase perjalanan penting Negara ini.

Kita patut bersikap menahan diri dalam kebahagiaan, bahwa perdamaian selama proses pemilihan umum menjadi pilihan semua rakyat Indonesia. Etika politik dari rakyat yang mengedepankan prinsip-prinsip legowo, cinta damai dan bijak menerima hasil memang diperlukan oleh Indonesia yang semakin dewasa. Bukan ancaman mobilisasi massa oleh seorang pemimpin lain untuk menuntut ketidakadilan ramifikasi pemilu. Oleh karena itu, pilihan logis Rakyat Indonesia adalah mengawal dan mengkritisi hasil pemilihan hingga penetapan resmi hasil pemilihan yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2014 nanti. Sebab ini adalah kemenangan Rakyat Indonesia, bukan semata perjuangan kemenangan elit politik.

Sungguh rakyat Indonesia memang sudah menjadi mahkluk politik yang dewasa !
Rakyat sudah menjadi mahkluk politik dengan kedewasaan dalam bernalar, yang mampu bertafakur jernih menilai bahwa Indonesia memang seharusnya dinahkodai oleh pemimpin yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, bukan berasal dari sumber masalah itu sendiri. Oleh sebab itu, rakyat harus menularkan ini pada pemimpin politik yang berada dalam keadaan sebaliknya untuk menerima hasil dari pemilu.

Rakyat mampu memilih pemimpin yang memiliki idealisme koalisi yang proporsional, bukan berdasarkan mobilisasi dukungan kader partai maupun komprehensifnya golongan semata, melainkan pemimpin yang mampu mengangkat derajat manusia Indonesia untuk berbuat sesuatu, sekalipun tidak ada sepeser rupiah pun yang dikucurkan, bahkan tanpa mobilisasi. Mereka adalah para relawan.

Rakyat yang bernalar dewasa inipun juga memilih pemimpin sederhana yang menggelorakan semangat kohesivitas nasional. Pemimpin yang menyatakan bahwa hanya tunduk kepada konstitusi Negara, sehingga memiliki tolak ukur kepentingan yang jelas dalam melaksanakan tugas memimpin Negara. Pemimpin yang seperti ini mengajak seluruh rakyat dari segala daerah di Indonesia. Bukan sekedar pemimpin retorik yang mengaku memiliki kohesivitas nasional, namun tidak menjalin silahturahmi di wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua ketika berkampanye, hanya karena alasan waktu. Berbeda dengan pemimpin terpilih yang justru pertama kali mendatangi saudara kita yang jauh di Tanah Papua dan Tanah Rencong, Aceh.

Sungguh Rakyat Indonesia melawan benih-benih romantisme sejarah !
Bukan berarti bahwa rakyat Indonesia tidak menghargai sejarahnya. Ini diartikan bahwa Rakyat Indonesia berhasil melawan sejarah kelam kekerasan terhadap sipil, kekerasan berkedok slogan-slogan, kekerasan berjubah nasionalisme. Nasionalisme Indonesia di zaman yang bergerak, relevansinya perlu menyesuaikan zaman. Bukan nasionalisme dengan bersuara lantang, kekuatan, namun nasionalisme dengan bermental manusia yang membuat si manusia untuk memanusiakan dirinya dari jerat penindasan pemikiran. Inilah benih-benih romantisme sejarah yang dilawan oleh Rakyat Indonesia sekarang ini. Rakyat memilih untuk menanam benih-benih sejarah baru. Revolusi mental.

Rakyat Indonesia berhasil melawan benih-benih sejarah yang sudah dituai selama 32 tahun untuk tidak terjadi lagi. Berdoalah, sebab Wiji Thukul yang terhilang itu sudah dijanjikan untuk dicari oleh pemimpin baru kita. Berharap cemaslah, sebab Indosat yang selama ini ditangisi kepergiannya akan dikembalikan oleh pemimpin terpilih kita. Syukurilah, sebab bukan pemimpin yang menghendaki organisasi massa fundamentalis penopang bahunya yang terpilih hari ini. Menarilah, sebab telinga pemimpin terpilih kita sedang diletakan sedekat mungkin pada kita. Perhatikanlah, apabila memang benar bahwa koalisi ramping penuh idealisme dinamis adalah pilihan pemimpin terpilih kita. Rakyat benar-benar melawan benih-benih romantisme sejarah. Rakyat sedang menulis sejarah baru Indonesia yang berdasar pada cita-cita Negara kita.

Puji Tuhan. Alhamdulilah. Syukur.
Bersorak-sorailah, Masa Depan Cerah Menanti Kita !

Tertanda,
Polhaupesy

Rakyat Sederhanamu

Written by polhaupessy

Juli 9, 2014 at 6:02 pm

Ditulis dalam Uncategorized

Logika Berpikir Memilih Jokowi-JK: Konteks Kebijakan Luar Negeri RI

leave a comment »

 

Jokowi dalam Debat Capres ketiga

Jokowi dalam Debat Capres ketiga, 22 Juni 2014

 

Dalam debat Capres ketiga mengenai kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional yang berlangsung, banyak yang menyayangkan mengapa Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam urusan di Laut Tiongkok Selatan. Tidak sedikit banyak dari kalangan pemerhati hubungan luar negeri dan politik internasional bahwa Jokowi tidak memahami hubungan luar negeri dan politik internasional, sehingga dampaknya dinilai oleh kalangan tersebut akan berkaitan dengan potensi ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Argumentasi sederhana tulisan ini akan memberikan prinsip analisa berpikir yang menjadi dasar pernyataan Jokowi dalam konteks Laut Tiongkok Selatan. Argumentasi yang ada dalam tulisan ini juga bertujuan untuk menyelamatkan kesesatan berpikir (logical fallacy) para pemerhati kebijakan luar negeri yang menyoalkan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna, khususnya yang ditekankan oleh para pendukung Capres nomor urut 1 Prabowo-Hatta.

Argumentasi Rasional

Dalam hubungan internasional, argumentasi rasional dan legal menjadi dasar penting dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Bukan berdasarkan asumsi maupun persepsi terhadap negara lain, terlebih lagi dunia saat ini bukanlah dunia dalam konteks peperangan, melainkan dunia yang mengedepankan diplomasi dalam jalinan persahabatan yang kuat antar satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Mengapa banyak pemerhati kebijakan luar negeri dalam konteks pernyataan Jokowi dalam urusan Laut Tiongkok Selatan–baik akademisi, para pemangku kepentingan, serta pendukung Capres Prabowo –meributkan hal-hal yang pada dasarnya masih bersifat asumsi? Asumsi yang dimaksudkan disini adalah bahwa mereka mengharapkan bahwa Jokowi memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan bahwa Indonesia pada saat itu juga terlibat pada konteks terancamnya kedaulatan negara karena wilayah Kep. Natuna juga menjadi bagian dari klaim 9 garis putus-putus pemerintah RRC.

Jelas bahwa hal ini memang masih bersifat asumsi karena ada beberapa argumen yang secara legal baik dari pejabat pemerintahan maupun pakar. Menlu Marty Natalegawa bahkan menyatakan pada harian Kompas 27 Juni 2014, bahwa “..Kedaulatan di wilayah Natuna milik Indonesia, dan Tiongkok tidak mempersengketakan itu”. Selain itu, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia (Think-Tank Rank 1 di Indonesia), Dr. Rizal Sukma, misalnya menyatakan bahwa perwakilan pemerintah Indonesia pernah menyampaikan beberapa surat resmi diplomatik yang mempertanyakan mengenai klaim wilayah melalui 9 garis putus-putus yang ada pada tahun 2009, melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB. Hasilnya adalah bahwa tidak ada jawaban dari pemerintah RRC saat itu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa klaim pemerintah RRC adalah ilegal secara hukum internasional sehingga Indonesia tidak memiliki keterlibatan sebagai salah satu negara yang menyoalkan klaim kedaulatan wilayah.

Dengan demikian, kesesatan berpikir bagi pihak-pihak yang menyayangkan pernyataan Jokowi dalam urusan Laut Tiongkok Selatan sangatlah disayangkan, terlebih hal tersebut bersifat asumsi.

Saya Pilih Jokowi

Saya pilih Jokowi karena logika berpikir dalam perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia relevan dengan Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi Kawasan. Visi dan Misi Jokowi untuk merumuskan dan mengambil Kebijakan Luar Negeri yang berorientasi maritim menjadi dasar paling relevan untuk menjelaskan mengapa dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional, Jokowi lebih baik daripada Prabowo. Jokowi tidak berbicara retorika seperti Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi Macan Asia, namun tidak menawarkan konsepsi Kebijakan Luar Negeri yang relevan berdasarkan keadaan geografis Indonesia. Jokowi justru sebaliknya, visioner terhadap perubahan geopolitik dan geoekonomi kawasan bahkan global.

Relevansi arah Kebijakan Luar Negeri Jokowi dapat dilihat setidaknya pada 2 hal utama, apabila maritim (wilayah kelautan) menjadi objek utama dasar Kebijakan Luar Negeri yang diambil. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki perbandingan 4:1 antara luas laut dan daratnya, logika maritim memang sangatlah relevan, belum lagi melihat batas-batas wilayah serta arti strategis wilayah kelautan Indonesia yang merupakan pintu gerbang dua samudera besar dunia –Hindia dan Pasifik –serta  menjadi pintu masuk perdagangan kawasan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I,II dan III). Namun bicara lebih logis dan visioner, ada potensi keuntungan dan ancaman yang lebih besar bagi Indonesia dilihat dari perspektif Geopolitik dan Geoekonomi.

Pertama, Adanya perubahan penting dalam orientasi Politik Internasional dunia yang menekankan arti strategisnya wilayah Asia-Pasifik, dimana Asia Tenggara, Asia Timur dan wilayah Pasifik (baik Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik). Secara sederhana, terdapat perubahan dari Barat ke Timur (The Shift of Center of Gravitiy from the West to the East). Logika sederhana dari relevansi berpikir ini adalah bahwa semakin intensifnya kepentingan bertemu dalam suatu arena Politik Internasional, maka kecenderungan konflik dan kerjasama yang ada juga semakin menjadi tinggi.

Kedua, kecenderungan pertarungan perebutan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang berada di wilayah lautan. Hal ini tidak hanya diartikan secara harfiah bahwa perebutan kekuatan ekonomi berada dalam ruang lingkup kebendaan ruang. Artinya, baik posisi geografis, akses, maupun potensi dalam wilayah kelautan menjadi fokus perebutan. Mengutip pendapata pakar kajian Politik Internasional wilayah Asia-Pasifik, Robert A. Kaplan, dalam bukunya “The Asia Cauldron”, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 wilayah utama yang menjadi sumber utama perebutan kekuatan ekonomi di wilayah Asia-Pasifik: Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, dan Samudera Hindia.

Selain itu, potensi kerjasama kawasan Asia-Pasifik juga menjadi semakin intensif melalui perdagangan yang menggunakan wilayah kelautan yang ada di kawasan, bahkan yang melintasi Indonesia. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah poros maritim dunia yang menghubungan 80% perdagangan negara-negara di kawasannya, serta merupakan “Engine of the Global Growth” bagi 70% perekonomian dunia. Oleh karena itu, logika orientasi berpikir Jokowi yang menekankan maritim sebagai poros kekuatan yang harus dikembangkan adalah potensinya menjadi sangat relevan.

Das Sollen

Debat Capres dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Ketahanan Nasional yang telah berlangsung dapat dikatakan bahwa Jokowi lebih unggul. Pemikiran Jokowi progresif, visioner, serta relevan dengan masalah yang sedang dihadapi dan potensi yang akan dihadapi, baik dalam konteks kerangka kerjasama maupun konflik. Oleh karena itu, para pemerhati Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional seharusnya dapat melihat mana Capres yang lebih relevan dan cerdas dalam melihat isu Politik Internasional, yang lebih relevan dengan zamannya, tidak berdasarkan retorika maupun asumsi yang tidak diyakini akurasi dan validitasnya.

 

#Salam2Jari

Written by polhaupessy

Juli 6, 2014 at 6:58 am

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.