senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Max Havelaar dan Jokowi

leave a comment »

 

MH

 

 

Max Havelaar, sebuah novel sastra yang terbit 1860 ditulis oleh Edward D. Dekker, salah seorang Pejabat Negara Hindia Belanda yang menceritakan mengenai bagaimana masyarakat Jawa waktu itu hidup sangat menderita di bawah tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial. Bila dicermati, dalam Max Havelaar tidak hanya penderitaan masyarakat Jawa –atau disebut Bumiputera –waktu itu yang diceritakan, tetapi juga terdapat dimensi sosial lain yang tidak secara langsung diceritakan oleh Max Havelaar, yaitu mengenai Etika Pejabat Negara.

Etika pejabat negara pada konteks waktu seperti yang diceritakan dalam Max Havelaar ternyata dapat dilihat relevansinya jika konteks tersebut dikomparasikan dengan etika pejabat negara pada konteks kekinian, dimana terdapat kesamaan secara epistemologis terhadap fenomena ini.

Etika Pejabat Negara semakin hari tidak semakin membaik. Lihat saja korupsi yang semakin merebak, inefisiensi birokrasi pemerintahan dan yang paling menonjol adalah gradasi pemahaman bahwa keutamaan etika pejabat negara bahwa ia akan selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Situasi ini tidak boleh terus menerus berlangsung.

Pemilu presiden akan digelar tidak lebih dari 3 bulan lagi. Kepemimpinan nasional baru yang ada bisa membentuk sebuah stigma akan etika pejabat negara yang seharusnya. Siapa Max Havelaar yang bisa ditemukan di Pemilu Presiden nanti?

Belum Sadar

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang hampir 69 tahun usianya sebagai negara, belum bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju, negara yang memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal alam Indonesia diberkahi oleh kekayaan yang tiada tara: hutan, gunung, sawah, lautan beserta segala yang terkandung dalamnya. Negara lain belum tentu punya.

Selama menjadi negara, sudah enam kali Indonesia berganti pemimpin –meskipun sedikit lagi berganti tujuh kali –dari yang ‘keras’ hingga yang ‘lembut’. Sudah bertukar-tukar jadi diri sistem pemerintahan, sudah pula berganti sistem politik, tambal sulam demokrasi kemudian otoritarian dan sekarang demokrasi lagi. Tapi toh perubahan-perubahan dalam sistem ini belum juga bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Apabila sudah dilakukan gonta-ganti cara menyelenggarakan negara saja belum berhasil membawa negara ini maju, pasti ada yang salah. Tapi dimana?

Hidupnya kembali demokrasi yang ditandai dengan reformasi, membuat pemisahan kekuasaan pada struktur kenegaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilakukan. Pemisahan kekuasaan juga dijalankan bersamaan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan cara pengorganisasian negara seperti ini, maka pasti ada yang menyelenggarakannya, yaitu pejabat negara. Siapa itu pejabat negara, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pejabat negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara. Lebih lanjut lagi, dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pasal 1, misalnya, menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat negara adalah wakil pendelegasian kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, pejabat negara dituntut untuk memaksimalkan tugas dan wewenangnya demi kepentingan rakyat.

Namun pengharapan rakyat akan perilaku pejabat negara yang mengedepankan kepentingannya harus bertemu dengan kekecewaan. Alih-alih memaksimalkan kepentingan rakyat, para pejabat negara justru berbuat sebaliknya. Lebih parah lagi hingga merusak kepercayaan rakyat terhadap pendelegasian kekuasaan yang diberikan. Korupsi yang semakin merajalela, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan maupun pribadi, dan masalah kepatutaan berprilaku ditengah masyarakat sesuai norma masyarakat seakan menjadi momok yang menggambarkan betapa mengerikan etika pejabat negara saat ini. Konsekuensinya jelas, kepentingan rakyat dikorbankan.

Efektifitas kinerja pejabat negara pun ikut merosot bersama dengan kemrosotan etika pejabat negara. Hal ini ibarat buah simalakama, berdampak negatif pada terselenggaranya negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pejabat negara terus dimanjakan oleh negara. Etika pejabat negara yang merosot kok justru ‘disubsidi’ melalui uang rakyat melalui APBN. Terbukti bahwa alokasi dana APBN terbesar adalah untuk belanja pegawai, dimana termasuk juga para pejabat negara di dalamnya. Karena desentralisasi, pemanjaan ini tidak hanya dilakukan di pusat, hal ini juga dilakukan di daerah. Hampir 60% hingga 70% APBD digunakan untuk belanja pegawai.

Gejalan kemrosotan etika pejabat negara dalam menyelenggarakan negara tidak boleh terus dibiarkan. Harus ada perubahan. Situasi seperti ini seakan mengutip teori strukturasi Anthony Giddens yang mengatakan, “people changes things, the changing things change people”. Etika pejabat negara yang terus merosot akan mengubah bagaimana terselengaranya negara ini berjalan, demikian akan mengubah lagi orang-orang lain yang ada, yaitu masyarakat.

Kenapa Max Havelaar?

Multatuli yang dalam Bahasa Latin berarti Aku Yang Menderita, adalah nama pena Edward Douwes Dekker ketika menulis Max Havelaar. Fenomenalisme Havelaar, Pengalaman Havelaar, menjadi rasionalitas dalam membangun dialektika mengenai das sollen etika pejabat negara. Pengalaman-pengalaman Havelaar dapat diterima oleh akal kita menjadi pengalaman yang tersusun sitematis dengan jalan intepretatif. Dari sinilah epistemologis konteks Havelaar dan kekinian bertemu.

Havelaar, menjadi simbol kepemimpinan pejabat negara yang kuat, namun tetap berlandaskan pada asas moral etika kebenaran dan keadilan. Dalam intrinsik seperti inilah Havelaar dapat menjadi panutan bagi model kepemimpinan di Indonesia, khususnya meneladani etika  sebagai pejabat negara.

Havelaar adalah representasi pribadi muda yang didaulat menjadi pejabat negara. Usianya 18 tahun ketika pertama kali menjadi pejabat negara Belanda, kemudian ia berusia 35 tahun ketika menjadi asisten residen Lebak. Havelaar sejak muda tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan. Sekalipun ia dikucilkan karena dianggap menentang pemerintah pusat –Gubernur Jenderal Belanda –tidak sekalipun Havelaar meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Bahkan ada satu fenomena dimana Havelaar justru membela kepentingan rakyat Bumiputera, meskipun Havelaar sendiri bukan wakil dari mereka.

Konteks kekinian perilaku Havelaar sulit ditemukan di pejabat-pejabat kita. Satu contoh, Nazarudin yang berusia hampir sama dengan Havelaar saat menjadi pejabat negara justru memiliki harta miliaran rupiah melalui korupsi. Kalau ditelisik, Nazaruddin secara moral telah menjadi binatang politik sekaligus ekonomi yang sangat buas. Memangsa kesejahteraan rakyatnya.

Selain itu, ada juga kesamaan fenomena dalam etika pejabat negara konteks waktu Havelaar dan kekinian, yaitu pemerasan dan penindasan terhadap rakyat. Pemerasan dan penindasan terhadap rakyat tetap terjadi, berevolusi dalam penggunaannya. Havelaar menyaksikan bahwa pemerasan dan penindasan terhadap masyarakat Hindia. Havelaar memberikan gambaran akan pejabat Bumiputera yang diangkat Belanda justru yang membiarkan rakyatnya menderita untuk mengamankan posisinya sebagai pejabat negara,

“Sudah umum diketahui bahwa pejabat-pejabat di pedalaman pulau Jawa pandai mendirikan gedung-gedung yang harganya beribu-ribu, dengan hanya mengeluarkan beberapa ratus rupiah. Mereka demikian terkenal sebagai orang yang cakap dan rajin untuk jabatan negeri” (Multatuli, 1977, hal. 141)

Fenomenalisme Bupati dalam konteks Havelaar terus menerus berlangsung dan dilakukan, kalau tidak menjadi budaya. Dimana-mana Bupati mengkorupsi dari setiap bangunan-bangunan yang dibangun oleh rakyatnya, dengan memanfaatkan anggarannya. Tidak heran, kalau perilaku Bupati sekarang ini jangan-jangan adalah warisan bupati Lebak seperti yang diceritakan oleh Havelaar.

Max Havelaar dan Jokowi?

Havelaar secara tidak langsung menunjukan bahwa dia adalah pejabat negara yang berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sekalipun secara umum etika pejabat negara negeri Belanda saat itu bertolak belakang dari apa yang dilakukannya. Sistem kolonial saat itu telah membuat para pejabat negara Belanda maupun Bumiputera kehilangan akal sehat dalam memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sehingga lebih mementingkan kesejahteraan dirinya meskipun banyak rakyatnya mati kelaparan.

Kisah Max Havelaar memang telah menginspirasi. Tidak terkecuali bagi generasi-generasi muda di awal pergerakan hingga masa kemerdekaan pun banyak yang terlilhami olehnya. Soekarno, Hatta dan Sjahrir bahkan disebut-sebut juga terinspirasi Havelaar. Tak heran, Soekarno, Hatta, dan Sjahrir kemudian menjadi tokoh yang berjuang melawan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Indonesia. Sama seperti yang dilakukan Havelaar.

Zaman memang telah berubah dengan sangat. Tidak ada lagi ada Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Yang ada saat ini adalah Jokowi. Pemilihan Presiden 9 Juli nanti adalah fenomenalisme akan aktualisasi diri Havelaar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian. Aktualisasi pribadi Havelaar hanya ada pada diri Jokowi, bukan pada Prabowo Subianto.

Havelaar tidak mungkin mengaktualisasikan dirinya pada Prabowo Soebianto, tokoh yang tega menumpahkan darah saudara sebangsanya. Havelaar tidak pernah menumpahkan darah kaum bumiputera meskipun dia tidak berasal dari Hinda Belanda. Havelaar adalah seorang yang humanis, cinta akan kemanusiaan. Prabowo tidak. Oleh karena itu, cukup gila kalau aktualisasi diri Havelaar ada dalam diri Prabowo. Aktualisasi Havelaar ada pada Joko Widodo.

Jokowi memang bukan seperti Havelaar yang tidak berkebangsaan Hindia Belanda, tapi sikap kemanusiaan Havelaar tidaklah mengenal suku bangsa. Oleh sebab itu pula maka Jokowi menurunkan kemanusiaan yang ada pada Havelaar. Zaman telah berkembang, pemerintahan baru sudah didepan mata. Jokowi siap menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Jokowi juga yang akan mentransformasikan etika pejabat negara yang seharusnya, yang utamanya, yang Das Sollen.

Max Havelaar pasti tersenyum dari surga melihat Jokowi jadi presiden nanti…

 

Written by stevenyohanes

April 16, 2014 at 6:49 am

Vespasophia

leave a comment »

Vespasophia

Written by stevenyohanes

Maret 24, 2014 at 8:37 am

Ditulis dalam Uncategorized

Dino Djalal: Sebuah Catatan Pribadi

leave a comment »

 

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan salah satu kesempatan bertemu dengan Dino Djalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang kini menjadi peserta konvensi pemilihan calon presiden Partai Demokrat. Sebelumnya, sosok Dino Djalal yang saya kenal hanya berasal dari catatan-catatan pinggir saya dalam buku “Harus Bisa” dan “Life Stories”. Pernah sesekali saya membayangkan untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan beliau untuk belajar langsung nilai-nilai dan kredo yang dipegang teguhnya Hal ini tidak lain karena memang pengalaman hidup dan pencapaian beliau sampai saat ini adalah yang menginspirasi saya, khususnya saya memiliki cita-cita yang sama dengan beliau ketika masih seumur saya: Menjadi Duta Besar.

Tidak disangka, ruang dan waktu mempertemukan saya dengan Dino Djalal. Kesempatan tersebut tidaklah berlangsung lama, namun berkesan. Pertemuan dengan Dino Djalal benar-benar dapat menggantikan berpuluh buku yang dapat saya baca, berjam-jam kuliah yang saya lakukan, atau mungkin berpuluh tahun pengalaman hidup. Sederhananya, beliau adalah Geek yang sangat inspiratif !

Pertemuan dengan Dino Djalal berkesan dan berpesan. Setidaknya, dalam perjumpaan dengan Dino Djalal ada satu hal yang sangat penting dan terus menginspirasi, bahwa “Ketekunan Lebih Penting Daripada Bakat”.

Dino Djalal dipenuhi dengan pengalaman yang mengajarkan bagi kaum muda bahwa tidak ada kesuksesan yang didapatkan dengan instan, semua harus dilalui dengan ketekunan. Mulai dari menjadi tukang cuci piring KBRI Washington DC hingga menjadi Duta Besar di tempat yang sama, hingga menjadi murid kesayangan Alm. Michael Leifer di LSE, Dino Djalal menikmati proses hidupnya. Tidak ada yang mengenal Dino Djalal 20 tahun lalu, dibandingkan saat ini.

Dino Djalal adalah seorang Geek yang telah mentransformasikan dirinya menjadi seorang yang menginspirasi banyak orang melalui ketekunan yang ia kerjakan. Dino Djalal juga adalah mentor bagi saya…

 

Dino-Patti-Djalal-Bersama-Rosa-Rai-Djalal-dan-Peserta-SuperMentor1_2 (1)

Bersama Dino Djalal & Rosa Djalal

Written by stevenyohanes

Maret 5, 2014 at 5:40 am

Ditulis dalam Uncategorized

The Pacific Alliance: a New Trade Bloc in the Area and the Two-Sided Sword Dimension of Domino?

leave a comment »

Abstract

The aim of this paper are; first, to analise the determining factors causes the establishment of the Pacific Alliance and second, to depict future prospect of the Pacific Alliance as a new trading bloc. The writer utilises Richard E. Baldwin Domino Theory of Regionalism in constructing main arguments of this paper, that the Pacific Alliance are product of Idiosyncratic Events and produces new Idiosyncratic Events as the aftermath. To conclude, the writer argues that Domino Theory of Regionalism has proving its two-sided sword dimensions, that is, became the determinant factors in forming the Pacific Alliance and forming the future of Pacific Alliance.

Keywords: Introduction, Domino Theory of Regionalism, Product of Idiosyncratic Events, Produces Idiosyncratic Event.

Introduction: a Shared Understanding of Foundings

the Pacific Alliance is more of 21st Century capitalism, which is taking a more pragmatic approach toward economic development incorporating elements of social inclusion as well as liberal economic policies

 Barbara Kotschwar[1]

The Alianza del Pacífico or The Pacific Alliance is a new trading bloc in the America regionalism. Since its established in April 2011, Chile along with Colombia, Mexico and Peru has started to build intra-intergration among each other in terms of free capital, goods, services, and people movements. Social inclusivity among members of the Pacific Alliance became prominent strategic platforms and values in promoting free trade and dynamics economic growth (Alliance, 2013). But more importantly, the Pacific Alliance seeks to engage with global economy and in particular with the Asia-Pacific region.

At a glance, the Pacific Alliance has a strategic position to promote cooperation into a wider membership. The Four current members covers 35% of Latin America GDP or equal as US$ 1.7 Trillion (8th Largest in the world) and combined 36% of Carribean and Latin America’s total population or represents 215 Million people (Baumann, 2013). It shows that the Pacific Alliance has emerged as a new engine growth of the region and new market for exports – imports commodity and also market access.

In its first two years, the Pacific Alliance have made fast starts with convened six times of summit, made progress in removing tariffs and rules,  and the Pacific Alliance has also formed it members financial sector through Integrated Latin American Market (Mercado Intergrado Latino Americano –MILA) (Ramirez, 2013). Its pragmatic and market-friendly approach are the key success of the Pacific Alliance fast starts in its first two years.

Beyond its fast starts, uniqueness of the Pacific Alliance shaped within the shared understanding among its foundings. If we traced the Pacific Alliance in pieces by each member states profile, we can see that the future of the Alliance looks very bright but have a deep tendency of liberalisation as shared understanding that led to the establishment of the Pacific Alliance.

Starts from Chile. Chile is a very well evaluated emerging economy in Latin America and the first of Latin America Nation incorporated with OECD in 2010.  With 5.7% of Economic Growth annually in the past three years and low inflation rate of 1.5% (Government, Chile Country Brief, 2013), Chile depicts that sustainable economic growth are the need of Chilean people. Chile 5.7% Economic growth are driven from the liberal trade policy regime. The indicators of floating rates exchange, a rule-based counter cyclical fiscal-policy, inflation targeting shown that Chile is country with liberal economic policy.

Along with Chile there is Colombia. Colombia has emerged as one of Latin America emerging economy and economic power in the region with 5.9% Economic Growth and inflation rate of 3.1% (Government, Colombia Country Brief, 2013). Colombia economic growth are driven by huge foreign direct investment in their country, particularly to mining and oil production. As well as Chile, Colombia has made a liberal-based on its economic policy. The indicators are alike with Chile but have a deep concerned to increace levels of Foreign Direct Investment.

Mexico is the another success economic story. Since recover from the slipped in 2009, Mexico economic growth reach 3.8% in 2012 (Government, Mexico Country Brief, 2013). According to the IMF, Mexico is ranked 14th in the world and along with Chile incorporated to the OECD. Its economic performance centralised in trading with the US, estimated as 70% of Mexico total exports. In accordance with liberal economic policy regime, Mexico has also implemented liberal economic policy as the main preferences policy. It could be seen in the various numbers of Mexico Free Trade Agreement in which reach 12 free trade agreements.

The last is Peru. Peru has experienced impressive real economic growth of around 7% over the past eight years. Even in the last financial crisis at 2009, Peru economic growth has only failing to 6%. Peru also adopted liberal economic policy including inflation rate targetting policy, fiscal discipline, and managed exchange rate for the currency (Government, Peru Country Brief, 2013).

The all foundings of the Pacific Alliance have shown that liberalisation are the key factors in boosting their fast starts in its first two years. The Foundings has shared norms and indirectly sent a message that they are free-market and mainly fast-growing economies in which economic web ties them intra-region. The Pacific Alliance has strenghthen its desire to be an open regionalism[2] by conducting several agreements.

On the last May 2013, the Alliance has signing tarriff elimination agreement on merchandise trade up to 90% (Economist, 2013). This agreements depicting commitments of the Foundings to assure that integration and free trade are the focus of the Alliance. These steps clearly sent a signal to region and world that the Pacific Alliance trying to build strong foundation of integration in a concrete implementation that takes it to higher level.

Build the Arguments: Domino Theory of Regionalism

The basic idea of Domino Theory of Regionalism is simple. That is, idiosyncratic incidents of regionalism triggered a multiplier effect that knocked down bilateral import barriers like a row of dominos (Baldwin, 1997, hal. 877). In simple means, resurgent of regionalism was caused by idiosyncratic events that were multiplied many times over by a domino effect (Baldwin, 1997, hal. 884).

Baldwin argues that the idiosyncratic events will lead to a new unprecedented phenomena in regionalism. Forming a preferential trade area, or deepening an existing one, produces trade and investment diversion are the cases of the idiosyncratic events aftermath. The diversion which occurred will generate new political economy forces in non-participating countries or called as ‘pressures for inclusion’ (Baldwin, 1997, hal. 878). The pressure increases with the size of the trade bloc, yet bloc size depends upon how many nations join. On the other words, a single incindence of regionalism will trigger several rounds of membership request from nations that were previously are non members.

Therefore, if the trade bloc is open to expansion (membership), regionalism will spread like wildfire. But,  if the enlargement ‘burn-path’ is barred, the new political economy flames will find vent in preferential arrangements among non member countries (Baldwin, 1997, hal. 878). Clarifying the domino logic requires a bit of background. National trade policies are an edogenous factors. National trade policies of one countries applied to national attitudes toward regionalism. In particular, a countries stance on regional integration are pros membership or cons membership (Baldwin, 1997, hal. 879). Building an argument for endogenous explanations is simply understood as proposed trade policies that the market equalised by the demand and supply protection.

Baldwin utilise the case of the US – Mexico when conducting FTA. Mexico on the one hand have a preferential access to the US market and heavily dependent to the US market, thereby harming other country. On the other, Canada-Mexico is the first dominos to fall. Canada decided to lower it barriers to Mexico and US, and that had been a NAFTA. After that, more dominos would have also fallen. Chile, Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay which are not participating in preferential tarriff as well as Canada and Mexico conducted to US, requested to conduct a FTA with the US.

The essence of case study that Baldwin tried to explain is multiplier effect could be occurred when the preferential trade and investment have been made. Based on this theoritical approach, the writer will utilise the Baldwin Dominot Theory of Regionalism to depict the establishment of the Pacific Alliance as product of idiosyncratic events (dominos effect) from a dynamics regionalism that evolved in Latin America region. Also, the writer will utilise the theory to analise the Pacific Alliance aftermath or consequences in which produces an idiosyncratic events in the future.

The Pacific Alliance is a Product of Idiosyncratic Events

The Pacific Alliance is a product of Idionsyncratic Events, which the protectionism of NAFTA and Mercosur to Chile, Colombia, Mexico and Peru. The Foundings has a historical evidence that  each made a bilateral free trade agreements caused by increasing trade barriers neither it is formed by NAFTA nor Mercosur.

The analysis of this section are appeared as a response that growing protectionism conducted by NAFTA and Mercosur will generate a ‘pressure for inclusion’ of non participating countries since they threathened with preferential tarrif and discrimination of trade policies from an existing regionalism. If they path to join the regionalism are barred and constrained, they will try to find other way.

On the one hand, we could not neglect the facts each members national policies, that some countries like  Chile, Colombia and Peru (excluding Mexico, since Mexico was made FTA agreement to each) are dependent to NAFTA members Market. The US as one part of NAFTA caused a dependency in export and import to Chile, Colombia and Peru, because the US has almost remain as the largest trading partners of Chile, Colombia and Peru.

For Chile, exports to the US reach 11% of the Chilean total exports, while 20.1% of Chilean imports to the US conducted (CIA, 2013). Also for Colombia, the US remain as the largest exports and imports trading partners with exports shares 42% of Colombian total exports, while 29.2% counted as the Colombian total imports to the US (CIA, the world factbook, 2013). Along with Chile and Colombia, Peru has also depends on the exports and imports to the US. The US is the 2nd largest trading partners of Peruvian exports with 15.2% from total Peruvian exports (CIA, the world factbook, 2013). Conversely, the became the largest Peru trading partners in imports with total shares of 24.5% of Peruvian total imports.

Based on this facts, the three countries need to a more beneficial market access and preferential tarriff (even to eliminate tarriff and other barriers) while they are trading with the US. Take Mexico as a success example when got the market access to the US. After Mexico conducted FTA with the US, the preferential tarrifs and preferential market access of Mexican products to the US have made advantagous in Mexican exports and imports. Data clearly pointed iut that 83% of Mexico total trade has conducted with the US, while Canada is the 2nd largest after the US with almost 3% of Mexico total trade (Bridgat, 2013). A trade regionalism increasing ties between members. Therefore, rationality of proposed membership from Chile, Colombia and Peru as part of NAFTA is make sense. In spite of NAFTA was not in favor to enlarge it membership.

According to this, one of tenets that argues for the establishment of the Pacific Alliance as an idyiosyncratic events is caused by the needs of exports – imports and market access of the Pacific Alliance members (Particularly Chile, Colombia and Peru) to the NAFTA, in particular the US.

On the other hand, the establishment of the Pacific Alliance has also encouraged by the growing protectionism of Mercosur. Especially, with the accepted new members, Venezuela as part of Mercosur. Mercosur is highly protectionist custom unions regionalism in Latin America. Mercosur shared a very socialist ideological regionalism in spite of its goals to a cohesive regional integration.

As mentioned ealier in introduction of this paper, the Foundings of the Pacific Alliance background has have a shared understanding of each others. The Foundings are a liberal economic goverments policy-oriented with a pragmatic and market-friendly orientation to enhance its economies. While Mercosur have a very deep ideological barriers in socialism. Subsequently, Mercosur itself are often facing an internal problems that slow the trade itself, for instance that Argentina and Brazil even conducting protection among Mercosur members (UTC, Brazil warns Uruguay on Pacific Alliance plans: Mercosur can only act as a block, 2013) and Mercosur are often violate its law judically and politically (UTC, 2013).

Along with the problems of Mercosur ideological barriers, Venezuela acceptance in Mercosur has also stimulate the Pacific Alliance establishment. Venezuela high profile standings in exercising power in the region merely influenced by the anti-liberal policy while in fact, Venezuela trade depends also with liberal economic government policy oriented like Mexico (as Venezuela 8th largest trading partner), the US (in which heavily dependen in imports, as equal as 38.7% of Venezuelan total imports and also Venezuela is part of 5th largest of US exports) (Commerce, 2013), or Chile (by conducting a preferential trade agreements).

These events have made a significant change in the Foundings Pacific Alliance perception in the future of regionalism of Latin America. On the one hand, the membership of NAFTA has never been opened and on the other hand, Mercosur ideological barriers and growing protectionism has produce an uncertainty of the Foundings position toward Latin America regionalism.

The Pacific Alliance Produces Idiosyncratic Events

This section will discuss the aftermath or consequences of the establishment of Pacific Alliance to Latin America regionalism. As noted on the arguments building of Domino Theory of Regionalism from this paper section, that a regionalism will cause multiplier unintended consequences lika a row of dominos, here the writer will analise in which dominos have tend to be occured as an aftermath of the Pacific Alliance establishment. In simply logic, the Pacific Alliance produces another idiosyncratic events.

The first idiosyncratic events that Pacific Alliance will produce is the Pacific Alliance will attract the US to join to the Alliance. The endogenous factors of Baldwin’s theory will give a platform analysis that national trade policies of US will encourage itself to seek and join to a regionalism. The US will request for membership to the Pacific Alliance because its strategic position toward US national policy in which buttress and support for international trade liberalisation (Jalalighajar, 1984). The Pacific Alliance has proved that the U.S. are reciprocally to the Alliance is share a same norms and values, which the Pacific Alliance also promote democracy and respectfully human right trade regime (Oppenheimer, 2013). Therefore, it woud enhance competitiveness within the regionalism.

According to the facts, the US exports to the Foundings are quite reasonable if the US wanted to join the Alliance. Colombia and Chile along with Peru are the US major trading partners with 14.2% and 17.4% market shares, and conversely, several Pacific Alliance member candidate countries such Costa Rica, Australia and Panama or Japan are also the US major trading partners (U.S. Department of Commerce, 2012). It means that the future prospect for the Pacific Alliance will encourage US to join if those countries seriously applied themselves as members.

Hitherto, the US has conducted several FTA in particularly with the Foundings of Alliance, Chile, Colombia, Peru and Mexico. Therefore, it is a matter of time that US will request to be a part of the Pacific Alliance, since Canada, Japan, Australia and New Zealand already gains it status as observers. The US will also strengthen its alliance as noted in regard with the US strategic pivot (Clinton, 2011).

Moreover, the Pacific Alliance has a strategic dimension in terms of economy and politics while several talks regarding US Pivot to Asia-Pasific multilateral trade agreements such APEC and TPP are too slow to move, or in regard to the US attention of growing protectionism of Mercosur, ALBA, CAN or CELAC in the region. The writer argues that these proposition will be an impetus toward U.S. strategic goals to the Asia-Pacific, all at once to re-engage its western hemisphere while growing uncertainty that Washington so-called will lose its influence (Hakim, 2006).

Thus, despite of US national preferences policy will likely to engage with the Pacific Alliance, the main reason that would be an underlying cause to the US engagement with the Pacific Alliance is because the Pacific Alliance is the US bridge to Asia (Saher, 2013).

The second ideosyncratic events that the Pacific Alliance will produce is it will divide Mercosur unity, in which several Mercosur members will see the Pacific Alliance as their important trading partners. It will refers to Uruguay which are seeks to be observer in the Pacific Alliance Summit in Cali, last May (UTC, Brazil warns Uruguay on Pacific Alliance plans: Mercosur can only act as a block, 2013). Along with Uruguay, Paraguay seems likely to join the Pacific Alliance as an observer and also show its exasperated to Venezuela and Mercosur as could be seen on Paraguay claims that Venezuelan is not part of Mercosur (UTC, Venezuela is not part of Mercosur; it was not ratified by Paraguayan congress, 2013). It sends a clear signal in which Mercosur is facing with internal conflicts among its members.

The exasperating Brazil and Argentina growing protectionism has also increased Paraguay and Uruguay dissapointment to Mercosur. The more Argentina and Brazil conducts protection to their markets have made Paraguay and Uruguay hardfully come in to Argentina and Brazil markets. The Pacific Alliance being seen by Mercosur as a ‘marketing success’ not as a success story of regionalism or integration (UTC, Pacific Alliance in a “marketing success” and no concern for Mercosur, says Brazil, 2013). It shows that there was a growing pessimism of Mercosur that the presence of Pacific Alliance would threathen them in context of regionalism.

Conclusion

It is clearly understood that the presence of Pacific Alliance as a new regionalism in Latin America has stimulate major changes in several issue regarding to regionalism. This paper utilise the Baldwin’s domino theory of regionalism which help to seek and analyse a constitution of the Pacific Alliance and what Pacific Alliance also formed, or in Baldwin’s theoritical theory called as ideosyncratic events.

Growing protectionism in Latin America from NAFTA and Mercosur has formed the establishment of Pacific Alliance. This paper argues that the prevalent of regionalism is like a wildfire. If the path are barred and constrained, therefore the wildfire will find another vent to burn the spirit of regionalism (Baldwin, 1997, hal. 878).  The case of establishment of Pacific Alliance is one of the product that Baldwin’s ideosyncratic events could tell us.

Baldwin’s ideosyncratic events also produces an unprecented events as an aftermath or consequences of the regionalism. This paper argues that the US will be attracted to this Alliance since this Alliance shared a same norms of liberalisation and rational beneficial to the US. Also, Mercosur. Mercosur will be divided caused by its internal conflicts among members (Particularly Paraguay and Venezuela) and emerging opportunity from the Pacific Alliance.

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

Journal Article

Baldwin, R. E. (1997). The Causes of Regionalism. The World Economy , 865-888.

Clinton, H. (2011). America’s Pacific Century. Foreign Policy , 1-14.

Hakim, P. (2006). Is Washington Losing Latin America. Foreign Affairs .

Jalalighajar, T. D. (1984). the U.S. Trade Policy and National Trade Security. Cato Journal , 717-741.

Websites

Alliance, T. P. (2013). Pacific Alliance and Objectives. Retrieved Juni 25, 2013, from Allianzapacifico: http://alianzapacifico.net/en/home-eng/la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos/

Baumann, S. G. (2013, Mei 29). Latino Voice. Retrieved Juni 25, 2013, from huffington post: http://www.huffingtonpost.com/2013/05/29/pacific-alliance-latin-america_n_3353157.html

Bridgat. (2013). Mexico Major Trade Partners. Retrieved Juni 25, 2013, from bridgat.com: http://countries.bridgat.com/Mexico_Trade_Partners.html#.Uchm8juLBlw

CIA. (2013, Mei 15). the world factbook. Retrieved Juni 25, 2013, from cia.gov: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html

CIA. (2013, Mei 15). the world factbook. Retrieved Juni 25, 2013, from cia.gov: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html

CIA. (2013, Mei 15). the world factbook. Retrieved Juni 25, 2013, from cia.gov: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html

 

Commerce, U. D. (2013, Februari 18). Top Trading Partners – Total Trade, Exports, Imports. Retrieved Juni 25, 2013, from census.gov: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1212yr.html#2012

Economist, T. (2013, Mei 18). Latin America Geoeconomics. Retrieved Mei 24, Juni, from the Economist: http://www.economist.com/news/americas/21578056-region-falling-behind-two-alternative-blocks-market-led-pacific-alliance-and

Government, A. (2013). Chile Country Brief. Retrieved Juni 24, 2013, from dfat.gov.au: http://www.dfat.gov.au/geo/chile/chile_brief.html

Government, A. (2013). Colombia Country Brief. Retrieved Juni 24, 2013, from dfat.gov.au: http://www.dfat.gov.au/geo/colombia/colombia_brief.html

Government, A. (2013). Mexico Country Brief. Retrieved Juni 24, 2013, from dfau.gov.au: http://www.dfat.gov.au/geo/mexico/mexico_brief.html

Government, A. (2013). Peru Country Brief. Retrieved Juni 24, 2013, from dfau.gov.au: http://www.dfat.gov.au/geo/peru/peru_brief.html

Oppenheimer, A. (2013, Mei 25). While Pacific Alliance Thrives, Mercosur Withers. Retrieved 25 Juni, 2013, from Miami Herald: http://www.miamiherald.com/2013/05/25/3415192/andres-oppenheimer-while-pacific.html

Ramirez, S. (2013). Regionalism: The Pacific Alliance. Retrieved Juni 24, 2013, from Americas Quarterly: http://www.americasquarterly.org/content/regionalism-pacific-alliance

Saher, S. S. (2013, Mei 25). The Pacific Alliance: The America’s Bridge to Asia? Retrieved Juni 25, 2013, from thediplomat.com: http://thediplomat.com/pacific-money/2013/05/25/the-pacific-alliance-the-americas-bridge-to-asia/

U.S. Department of Commerce, C. B. (2012). Top U.S. Trade Partners. Washington: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, and Foreign Trade Division.

UTC. (2013, Mei 27). Brazil warns Uruguay on Pacific Alliance plans: Mercosur can only act as a block. Retrieved Juni 24, 2013, from Merco Press: http://en.mercopress.com/2013/05/27/brazil-warns-uruguay-on-pacific-alliance-plans-mercosur-can-only-act-as-a-block

UTC. (2013, Juni 22). Pacific Alliance in a “marketing success” and no concern for Mercosur, says Brazil. Retrieved Juni 25, 2013, from Merco Press: http://en.mercopress.com/2013/06/22/pacific-alliance-in-a-marketing-success-and-no-concern-for-mercosur-says-brazil

UTC. (2013, Juni 16). Venezuela is not part of Mercosur; it was not ratified by Paraguayan congress. Retrieved Juni 24, 2013, from Merco Press: http://en.mercopress.com/2013/06/16/venezuela-is-not-part-of-mercosur-it-was-not-ratified-by-paraguayan-congress

 

 


[1] She is a Professor of Latin American Studies and Economy Georgetown University and a Research Fellow of Peterson Institute for Economics since 2007. The writer published her statements from American Society and Council of the Americas panel discussion at New York in May 2013.

[2] The writer returns to a notion of “Open Regionalism” in which the idea prevalent in Latin America in the 1990s, that the opening up of Latin America region to world trade would be more beneficial if combined with creating a deeper regional market, to reap economies of scales. To more discussion, see  Bergsten, C. F., Open Regionalism: the World Economy (New Jersey: Wiley blackkwell, 1997) or Bergsten, C. F., Working Paper 97 -3: Open Regionalism (Massachusetts: Peterson Institute for International Economics, 2013)

Written by stevenyohanes

Februari 2, 2014 at 9:11 am

Neo-Konservatif: Sebuah Tinjauan Literatur

leave a comment »

 

Tradisi Pemikiran Konservatisme Baru (Neo-Konservatisme) dalam Kebijakan Luar Negeri AS

 

Fenomena gerakan Konservatif Baru (Neo-Conservatism atau biasa disingkat sebagai Neocons) merupakan sebuah gerakan politik yang lahir pada tahun 1960an. Kebanyakan loyalis pengikut gerakan ini berasal dari Partai Republik. Pengaruh dan keterlibatan gerakan ini terhadap dinamika politik AS tidak hanya terbatas pada isu-isu domestik, melainkan juga pada pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS. Dalam isu-isu kontemporer hubungan internasional, perdebatan mengenai pengaruh pemikiran Neocons dalam Kebijakan Luar Negeri AS semakin jelas terlihat khususnya pasca peristiwa terorisme 9/11 dan Invasi AS ke Irak.

Kebijakan Luar Negeri AS era pemerintahan George W. Bush bahkan dapat dikatakan didorong oleh pengaruh kuat gerakan Neocons, hal ini di dukung dengan keterlibatan beberapa tokoh yang memiliki keterkaitan erat sebagai pembela pemikiran dan perkembangan gerakan Neocons. Untuk itu, penelusuran keterlibatan gerakan Neocons dalam Kebijakan Luar Negeri AS, khususnya dalam pemerintahan George W. Bush, menjadi fokus yang perlu untuk diperhatikan mengingat bahwa beberapa jejak pemikiran (Legacy) dari gerakan Neocons masih akan terus berlanjut dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS di masa depan. Terlebih lagi, situasi dalam politik dan hubungan internasional saat ini memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melihat posisi dan pengaruh kekuatan AS terhadap dunia.

Studi kepustakaan untuk membedah isu dan keterkaitan mengenai keterlibatan dan pengaruh gerakan Neocons terhadap Kebijakan Luar Negeri yang menjadi referensi dalam kajian ini adalah “Neo-Conservatism and the New American Century” karya Maria Ryan (2010), “America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy” yang ditulis oleh Francis Fukuyama (2006), serta “Leo Strauss and the American Right” yang ditulis oleh Shedia B. Drury (1999).

 

Apa itu Neo-Konservatisme?

Pemahaman definitif mengenai Gerakan Konservatisme Baru akan membantu untuk menjelaskan pemahaman akan seperti apa pengaruh gerakan tersebut dan implikasi pemikiran tersebut terhadap Kebijakan Luar Negeri AS. Dari ketiga penulis diatas, terdapat pemahaman definitif yang berbeda-beda dari masing-masing penulis. Namun dibalik perbedaan tersebut, ada titik kesamaan definitif yang diberikan untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Neo-Konservatisme.

Francis Fukuyama secara sederhana mendefinisikan Neo-Konservatisme sebagai seperangkat ide, argumentasi, serta kesimpulan terhadap pengalaman-pengalaman yang berasal dari nilai-nilai, dimana nilai tersebut tidak berdasar pada asumsi nilai etnik maupun identitas keagamaan (Fukuyama, 2006, hal. 13). Dari pemahaman definitif yang coba dijelaskan oleh Fukuyama, terlihat bahwa Fukuyama ingin mencoba untuk memberikan perbedaan dengan jelas bahwa Neo-Konservatisme bukanlah untuk dipahami sebagai doktrin. Hal ini ditegaskan oleh Fukuyama karena,

“the fact that there is no established neoconservative “doctrine”… the fact that neoconservatism is not monolithic does not imply that it does not rest on a core of coherent ideas”

Selain Fukuyama, Shedia B. Drury juga menawarkan pemahaman definitif mengenai Neo-Konservatisme dengan lebih spesifik, bahkan secara terminologi. Menurut Drury yang mempelajari pemikiran Leo Strauss, Neo-Konservatisme adalah sebuah karakteristik sikap politik yang digambarkan identik dengan pembaharuan, perhatian, sekaligus kekhawatiran akan terjadinya perubahan. Namun lebih dari itu, Neo-Konservatisme adalah sebuah bentuk konkret idealisme politik yang memiliki ciri khas pada konsep-konsep seperti hirarki, keharmonisan, persatuan, aturan-aturan, kebijaksanaan, saling keterkaitan, serta perhatian bersama (Drury, 1999, hal. 138-139).

Secara terminologi kata, Drury memberikan pemahaman yang sangat signifikan untuk dimengerti. Neo-Konservatisme berasal dari kata “Neo” dan “Konservatisme”. Lebih jelas Drury menjelaskan pemahaman tersebut demikian,

“Neo has its origin in the Greek neos, which means as new. Neoconservatism is a new conservatisme that is free from the nostalgia for the past that characterized the old conservatism. Far from looking back at the aristocratic society. The Neoconservatism accepts the present, the bourgeois present and even celebrates the bourgeois ethos” (Drury, 1999, hal. 139-140)

 

Pemahaman mengenai Neo-Konservatisme tersebut memberikan analisa kesejarahan yang kuat akan arti dari konservatisme itu sendiri. Ditelusuri dari kesejarahannya, memang dapat dikatakan bahwa konservatisme adalah bentuk ide dan kesatuan argumentasi yang bersifat resisten terhadap bentuk perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun Drury tidak memberikan pemahaman lanjutan keterkaitan Neo-Konservatisme terhadap Kebijakan Luar Negeri AS, namun dapat dikatakan bahwa akar pemikiran utama seperti yang dijelaskan olehnya juga diadopsi dalam mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS.

Meskipun Fukuyama dalam hal pemahaman definitif belum memberikan konseptualisasi definitif yang konkret karena bersifat abstrak dan sangat umum, namun terkait dengan Kebijakan Luar Negeri AS, pemahaman definitif akan Neo-Konservatisme yang dijelaskan oleh Fukuyama cukup jelas dan konkret. Dikatakan oleh Fukuyama bahwa Neo-Konservatisme memiliki agenda-agenda tersendiri dalam Kebijakan Luar Negeri. Implementasi tersebut dalam Kebijakan Luar Negeri, dituangkan dalam sebuah konsep-konsep seperti perubahan rezim internasional yang bersifat ‘unipolar’, stabilitas hegemon yang bersifat benevolen, Pre-emptive Actions, serta dengan konsep American Exceptionalism (Fukuyama, 2006, hal. 3).

Fukuyama menyatakan bahwa aliran pemikiran Neo-Konservatisme pada dasarnya merupakan salah satu dari empat tipe pemikiran yang relevan dalam Kebijakan Luar Negeri AS saat ini, yaitu pemikiran Liberal Internasionalis yang menekankan pada hukum internasional; tradisi pemikiran Jaksonian yang menekankan pada nasionalisme bangsa Amerika yang lebih bersikap introvert untuk meyakini kekuatan AS tanpa kerja sama yang bersifat multilateral, serta tradisi pemikiran Realis yang mempercayai bahwa kekuatan dan pembentukan rezim internasional (Fukuyama, 2006, hal. 7-8).

 

Kebijakan Luar Negeri AS dan Neo-Konservatisme Pasca Perang Dingin

Pasca berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, prioritas serta orientasi Kebijakan Luar Negeri AS juga secara langsung ikut berubah. Maria Ryan mengutip salah satu pendapat kalangan Neo-Konservatisme, Charles Krauthammer, menyatakan bahwa AS saat ini (Pasca Perang Dingin) merupakan satu-satunya kutub kekuatan di dunia (Ryan, 2010, hal. 2). Sebagai salah satu pembela gerakan intelektual pemikiran Neo-Konservatisme yang diakui, Krauthammer bahkan menegaskan bahwa AS tidak tertandingi. Sejak saat itu, para pembela gerakan intelektualitas Neo-Konservatisme AS mulai untuk merumuskan agenda Kebijakan Luar Negeri yang menekankan bahwa strategi AS secara global bukanlah defensif sebagaimana saat Perang Dingin berlangsung, melainkan lebih ofensif untuk menjaga kekuatan AS sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak tertandingi. Dengan kata lain, para Neo-Konservatis menginginkan sebuah struktur internasional yang bersifat ‘unipolar’ bagi AS di dunia ini.

Tradisi pemikiran Neo-Konservatisme yang menginginkan AS berada dalam struktur ‘unipolar’, menurut Ryan, merupakan agenda yang menjadi wacana dominan dalam diskursus Kebijakan Luar Negeri AS ketika itu. Meskipun demikian, dalam era pemerintahan presiden Clinton, sumbangan intelektualitas Neo-Konservatisme tidak banyak berkontribusi dalam Kebijakan Luar Negeri AS. Ryan mencatat bahwa gerakan Neo-Konservatisme banyak mengkritik Kebijakan Luar Negeri Clinton yang lebih mengutamakan apa yang disebut dengan ‘multilateralisme’ baik melalui PBB maupun organisasi internasional lain untuk mempertahankan supremasi AS (Ryan, 2010, hal. 27). Meskipun tidak secara langsung tradisi pemikiran Neo-Konservatisme menolak ‘multilateralisme’ yang ditunjukan dengan perluasan NATO dan penguatan aliansi di luar AS. Namun, para Neo-Konservatis menilai bahwa hal tersebut bukanlah sebuah ‘multilateralisme’, melainkan hal tersebut adalah ‘imperative unipolarism’ atau yang diartikan secara harfiah sebagai keharusan sebagai kekuatan tunggal.

Dalam buku Maria Ryan, fokus pembahasan pengaruh keterkaitan Neo-Konservatisme di AS dengan Kebijakan Luar Negeri adalah pada masa pasca Perang Dingin, yaitu era pemerintahan Presiden Bill Clinton hingga awal pemerintahan Presiden George W. Bush pada awal tahun 2000an. Menurut Ryan, meskipun isu kontemporer yang memperhatikan pengaruh pemikiran Neo-Konservatisme terhadap Kebijakan Luar Negeri AS menguat dan menjadi perdebatan publik pada saat pemerintah George W. Bush dengan invasi Irak dan peristiwa 9/11, namun Ryan ingin menunjukan bahwa konsistensi dan relevansi pemikiran Neo-Konservatisme pada periode tersebut masih eksis hingga saat ini.

Gerakan Neo-Konservatisme menilai, bahwa untuk mempertahankan posisi AS sebagai satu-satunya kekuatan di dunia pasca Perang Dingin, maka salah satu implementasi kekuatan AS melalui Kebijakan Luar Negerinya adalah dengan melakukan ekspor demokrasi (Export Democratic Values). Alasan utama mereka adalah kekuatan besar AS melalui kekuatan militer dan ekonomi, harus juga diimbangi dengan obligasi moral terhadap penjunjungan nilai-nilai kebebasan dari setiap individu (Ryan, 2010, hal. 4). Hal serupa juga ditekankan oleh Fukuyama dalam bukunya dengan menyatakan bahwa pemikiran Neo-Konservatisme menawarkan konsepsi pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri yang mempertimbangkan bahwa kekuatan AS juga digunakan untuk kepentingan obligasi moral. Dengan jelas argumentasi Fukuyama mengenai hal itu adalah sebagai berikut,

“A concern of (Neo-Conservatism) principles ran through much of this thought up through the end of the Cold War: a concern with democracy, human rights, and more generally the internal politics of states; a belief that the U.S. power can be used for moral purposes; a skepticism about the ability of international law and institutions to solve serious security problems; and finally, a view that ambitious social engineering often leads to unexpected consequences and often undermines its own ends” (Fukuyama, 2006, hal. 4-5)

Menurut Ryan, pada dasarnya meskipun tidak sejalannya pemikiran Neo-Konservatisme terhadap Kebijakan Luar Negeri era Clinton, namun keterlibatan dan pengaruh pemikiran Neo-Konservatisme tetap mengambil bagian penting, khususnya terkait dengan agenda-agenda Kebijakan Luar Negeri AS seperti perluasan nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, penggunaan kekuatan militer melalui intervensi kemanusiaan dapat dibenarkan oleh para pembela Neo-Konservatisme AS selama pembebasan terhadap nilai-nilai vital individu juga disebarkan (Ryan, 2010, hal. 38-39). Kritik keras Gerakan Neo-Konservatisme pada masa pemerintahan Clinton bahkan tidak relevan apabila melihat Kebijakan Luar Negeri yang disebut oleh “American Leftist” sebagai “Clintonian” karena dalam prakteknya Kebijakan Luar Negeri tersebut adalah sejalan dengan agenda tradisi pemikiran Neo-Konservatisme.

Pasca pemerintahan Era Clinton, kemunculan secara jelas tradisi pemikiran Neo-Konservatisme dalam pemerintahan presiden George W. Bush. Pada bulan september tahun 2000, dalam sebuah laporan kelompok Neo-Konservatisme “Project for the New American Century (PNAC)”, terdapat beberapa agenda yang menggambarkan bahwa akan ada pembentukan supremasi militer sebagai instrumen pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri AS dalam mempertahankan kepentingannya (Ryan, 2010, hal. 2-3). Terlebih lagi, laporan tersebut dibuat dan disepakati oleh beberapa tokoh penting dalam pemerintahan George W. Bush, seperti Paul Wolfowitz dan Joshua Muravchik. Berdasarkan hal tersebut, Ryan melihat bahwa perpaduan antara perluasan nilai-nilai demokrasi dengan penguatan peran militer AS sebagai alat pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri AS dapat membuat AS mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya kekuatan dalam sebuah sistem yang ‘unipolar’.

Sebaliknya, Fukuyama menilai bahwa pengaruh Neo-Konservatisme AS lebih terlihat dalam pemerintahan George W. Bush pasca serangan 9/11 ke AS oleh gerakan terorisme internasional. Namun, respon yang diberikan oleh AS pada dasarnya tidaklah masuk akal untuk merespon serangan tersebut melalui invasi ke Afganistan dan Irak. Dimana pada salah satu argumentasinya, Fukuyama menjelaskan bahwa tradisi dan para pembela Neo-Konservatisme yang berada dalam pemerintahan George W. Bush adalah yang sepatutnya bertanggung jawab terhadap invasi tersebut, mengingat Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Richard Perle yang berketurunan Yahudi sebagai inisiator kebijakan invasi tersebut hanya ingin mengamankan posisi Israel di Timur Tengah dibandingkan posisi AS akibat serangan teror (Fukuyama, 2006, hal. 12).

Setidaknya, Fukuyama mengidentifikasi empat kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Bush, yang sebenarnya merefleksikan Kebijakan Luar Negeri AS yang bersifat Neo-Konservatisme. Hal tersebut antara lain, Pertama, pembuatan agensi sentral baru yaitu Departemen Keamanan Nasional (Department of Homeland Security); Kedua, melakukan invasi terhadap Afganistan; Ketiga, mengumumkan strategi doktrin pre-emptive; Keempat, menjatuhkan rezim Saddam Husein dengan alasan kepemilikan senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction –WMD) (Fukuyama, 2006, hal. 1).

Lebih dari hal-hal tersebut, sebenarnya hal tersebut merupakan kepentingan AS untuk mempertahankan kepentinganya dengan penggunaan ‘ekspor demokrasi’ sekaligus ‘supremasi militer’ (Fukuyama, 2006). Sebagaimana dikatakan oleh Maria Ryan, Fukuyama juga membenarkan bahwa kebijakan yang diambil sebagai respon dari peristiwa 9/11 tersebut merupakan upaya AS untuk mempertahankan unipolaritasnya dalam struktur internasional, dimana pada satu sisi kekuatan AS tetap mempertimbangkan prinsip moral. Dalam bukunya, Fukuyama menyatakan sebagai berikut,

“In light of this emerging environment (Terorrist Attack of 9/11), the US needs to define an approach of Foreign Policy that is not captured by any of these existing positions. This approach begins from the certain neoconservatice premises: First, that U.S. policy and the international community more broadly need to concern themselves with what goes on inside other countries, not just their external behavior; Second, that American power is often necessary to bring about moral purposes” (Fukuyama, 2006, hal. 9-10)

Agenda utama Neo-Konservatisme mengenai ‘penyebarluasan demokrasi’ dan ‘supremasi militer’ dalam Kebijakan Luar Negeri AS yang bertumpu pada obligasi moral memang telah dilaksanakan di Afganistan serta Irak sejak 2003. Meskipun beberapa kelompok Neo-Konservatisme menolak langsung pengaruh mereka, namun mereka menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan nasional AS.

 

Kesimpulan

Fenomena pengaruh tradisi pemikiran Neo-Konservatisme dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS tetap menjadi isu yang penting untuk memahami bagaimana arah dan prioritas serta orientasi tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS. Berdasarkan pemahaman definitif, pengidentifikasian karakteristik pemikiran Neo-Konservatisme, serta implementasi pemikiran tersebut dalam Kebijakan Luar Negeri AS telah menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini.

Penelusuran melalui studi kepustakaan melalui karya “Neo-Conservatism and the New American Century” karya Maria Ryan (2010), “America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy” yang ditulis oleh Francis Fukuyama (2006), serta “Leo Strauss and the American Right” yang ditulis oleh Shedia B. Drury (1999), menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk melihat relevansi Neo-Konservatisme AS dalam berkontribusi terhadap peran AS dalam panggung internasional.

Agenda untuk tetap menjaga AS sebagai pembentuk rezim yang stabil dalam struktur internasional ‘unipolar’ merupakan agenda yang ingin terus dikejar oleh para Neocons. Meskipun dalam penelusuran sejarah memang gerakan Neocons seakan terus mengalami evolusi, namun penekanan nilai-nilai yang kuno masih tetap menjadi pijakan utama para Neo-Konservatis untuk merumuskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri AS seharusnya diambil: AS harus menjadi kekuatan utama di dunia, khususnya pasca Perang Dingin meskipun situasi lingkungan strategis di berbagai kawasan di dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Written by stevenyohanes

Januari 20, 2014 at 4:57 am

Filosofi Pendakian Puncak Mahameru

leave a comment »

 

Menjelang pergantian tahun 2013 menuju 2014, angin muson barat tidak hanya bertiup dari benua Asia menuju Australia dengan membawa curah hujan tinggi namun juga membawa saya untuk mendaki Gunung Semeru. Gunung dengan ketinggian 3.676 m diatas permukaan laut memiliki daya magis yang dikononkan oleh masyarakat Jawa memilih sendiri para pendakinya.

Siapa yang tidak mengenal Mahameru? Puncak yang konon dipindahkan dari India oleh Dewa Wishnu dan Brahma yang menjelma menjadi kura-kura dan ular raksasa. Puncak yang diyakini sebagai titik equlibrium Pulau Jawa, titik keseimbangan. Puncak dimana Soe Hok Gie menghembuskan nafas terakhir pada 18 Desember 1969. Puncak tertinggi di Pulau Jawa ini telah menjadi impian para pendaki gunung untuk ditaklukan. Ketinggian 3676 meter diatas permukaan laut memiliki daya tarik dan ceritanya sendiri.

Mahameru !

 

Perjalanan panjang yang telah dilalui tidak serta merta membuat saya menjadi gagah karena gambar yang dapat diabadikan maupun cerita-cerita pendakian yang dapat dibagikan. Pelajaran tentang bagaimana hidup sebenarnya adalah ibarat pendakian sebuah gunung.

Di atas segala hal itu, pelajaran yang bernilai adalah yang terutama. Mendaki Puncak Mahameru berarti tidak hanya berbicara mengenai antusiasme menaklukan puncak tertinggi, semangat kerelaan untuk berjalan dalam waktu yang panjang, beban ransel yang dipikul ataupun menghalau pikiran yang mudah lelah. Mendaki gunung melainkan pula juga berbicara mengenai kesabaran untuk menikmati puncak, keyakinan hati akan tujuan yang ingin dicapai, dan belajar mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, bahkan bersyukur pada apa yang akan kita miliki di masa yang akan datang.

Bagi para pendaki, sudah menjadi hal lumrah yang dapat dinikmati Cuma-Cuma kalau keindahan lukisan nyata Tuhan yang Maha Esa terkanvas nyata di Ranu Kumbolo, Oro-Oro Ombo, maupun Puncak Mahameru. Tapi seberapa banyak yang menyadari bahwa lukisan Tuhan ini ingin mengajarkan manusia arti pelajaran hidup. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkannya. Pendakian Mahameru ingin mengajarkan manusia untuk hidup mengejar apa yang kita inginkan dengan penuh kesungguhan, sekaligus penuh kerendahan hati serta rasa syukur.

 

Written by stevenyohanes

Januari 10, 2014 at 8:01 am

Ditulis dalam Jalan-Jalan

Telaah Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011

with 2 comments

Makalah ini disampaikan dalam Diskusi Publik di Komisi I DPR-RI pada 17 Desember 2013 untuk membahas “Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global”. Penulis dalam hal ini menjadi peneliti junior pada Indonesia Development Institute.

Judul Diskusi yang sama juga merupakan Judul Buku yang ditulis oleh Prof. Zainuddin Djafar (Guru Besasr FISIP HI UI dan Senior Advisor Indonesia Development Institute (INDI)) dan Robby Aulia Fadila (Peneliti Indonesia Development Institute), diterbitkan oleh Pustaka Jaya, tahun 2013

Judul Diskusi yang sama juga merupakan Judul Buku yang ditulis oleh Prof. Zainuddin Djafar (Guru Besasr FISIP HI UI dan Senior Advisor Indonesia Development Institute (INDI)) dan Robby Aulia Fadila (Peneliti Indonesia Development Institute), diterbitkan oleh Pustaka Jaya, tahun 2013

Abstrak

Pada tahun 2011, selama satu tahun penuh Indonesia mendapatkan giliran untuk menjadi ketua ASEAN. Dalam keketuaan tersebut, pelaksanaan Polugri Bebas-Aktif dimanifestasikan untuk mencapai prioritas-prioritas yang dicanangkan selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Pada satu sisi, ASEAN sebagai corner stone dalam pengambilan kebijakan luar negeri menjadi sangat strategis karena mengandung banyak kepentingan Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi. Namun pada sisi lain, perubahan peta politik dalam lingkungan strategis di Asia Tenggara dan Asia Timur ikut mempengaruhi ASEAN. Dengan latar situasi seperti ini, Indonesia menekankan bahwa tidak boleh terdapat satu dominasi kekuatan utama di kawasan atau disebut sebagai Keseimbangan Dinamis (Dynamic Equilibrium) yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Natalegawa. Meskipun sifatnya yang sangat politis, Doktrin Natalegawa memiliki dimensi-dimensi bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang dapat sangat menguntungkan Indonesia apabila dirumuskan dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang lebih konkret.

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah Doktrin Natalegawa dan memberikan justifikasi bahwa penerapan Doktrin tersebut memiliki dimensi Kepentingan Ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan mengaitkan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011, Kepentingan Ekonomi yang menjadi telaah dalam Doktrin Natalegawa merujuk pada integrasi pembangunan nasional dengan pembangunan kawasan yang sejalan dengan prioritas utama Indonesia dalam keketuaan di ASEAN tahun 2011. tTulisan ini juga akan memberikan rekomendasi bahwa penerapan Doktrin sebagai satu sikap politik Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk pencapaian Kepentingan Nasional (khususnya kepentingan ekonomi).

Keyword: Keketuaan Indonesia, Dynamic Equilibrium, Kepentingan Ekonomi Indonesia

 

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011

Dalam keketuaan di ASEAN, terdapat tiga prioritas utama yang dicanangkan Indonesia selama satu tahun penuh. Ketiga prioritas tersebut yaitu, Pertama adalah memastikan kemajuan kawasan demi mencapai komunitas ASEAN 2015; Kedua, memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan; Ketiga, Membahas visi ASEAN Community pasca-2015 (Kemlu, Diplomasi Indonesia 2011, 2012, hal. 178).

Ketiga prioritas Indonesia merefleksikan kepentingan nasional Indonesia melalui ASEAN. Oleh karena itu, pencapaian ketiga prioritas tersebut menjadi mutlak bagi Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan Polugri bebas-aktif. Terlebih lagi, mengingat bahwa ASEAN adalah patokan bagi Indonesia dalam bersikap, ASEAN merupakan keluarga bagi Indonesia dan juga ASEAN adalah masa depan Indonesia (Yudhoyono, 2010). Demikian, peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN kali ini menjadi sangat penting untuk menentukan arah perjalanan ASEAN di masa depan sebagaimana diungkapkan Menlu Natalegawa bahwa,

“If Indonesia don’t take the initiative to chair ASEAN sooner, we fear there will be a vacuum of leadership at this moment” (Alexandra, 2011)

Jelas bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting, meskipun giliran keketuaan Indonesia dipercepat dengan pertimbangan bahwa Indonesia akan mengetuai forum internasional lain pada periode yang digilirkan pada tahun 2013.

Doktrin Natalegawa: Keseimbangan Dinamis (Dynamic Equilibrium)

Doktrin adalah sebuah spesifikasi yang menggambarkan suatu fenomena tertentu dalam sebuah keadaan politik, atau merupakan bentuk artikulasi ide yang berhubungan pada suau fenomena dimana doktrin tersebut diterapkan (Sandru, 2012). Doktrin juga dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukan cara untuk mencapai apa yang dimaksud (Posen, 1984). Pemahaman definitif ini memberikan pengertian sederhana mengenai doktrin, serta menggambarkan dimana letak Doktrin dalam pelaksanaan Polugri suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Secara sederhana, pemahaman diatas memberikan eksplanasi bahwa Doktrin memperuncing pelaksanaan Polugri untuk mencapai kepentingan suatu negara pada sebuah situasi.

Keseimbangan Dinamis atau Dynamic Equilibrium merupakan pengejawantahan Polugri Bebas-Aktif dibawah Presiden SBY untuk lebih berperan di kawasan, khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan penelusuran mengenai perumusan Polugri Indonesia selama era presiden SBY, maka dapat terlihat jelas bahwa Doktrin Natalegawa merupakan salah satu bentuk manifestasi Polugri yang telah dikembangkan selama periode Presiden SBY.

Penggambaran mengenai penjabaran Polugri era presiden SBY yang bukan lagi “Rowing between the Two Reefs”, melainkan “Navigating a Turbulent Ocean” menjadi faktor utama yang menggambarkan bahwa terdapat keterkaitan erat Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium”. Secara eksplisit, Doktrin Natalegawa mempertahankan beberapa prinsip Polugri SBY “Navigating a Turbulent Ocean”, yaitu menjaga keberimbangan antara independensi pengambilan keputusan, kebebasan bertindak dan pendekatan yang konstruktif; tidak bergabung pada sebuah aliansi militer; konektivitas dengan dunia luar; mencerminkan nasionalisme dan identitas Indonesia (Djafar, 2013).

Dalam konteks ASEAN, selain merefleksikan intepretasi Polugri bebas-aktif era Presiden SBY, Doktrin Natalegawa juga bermaksud menempatkan posisi Polugri Indonesia pada pembentukan kawasan yang stabil, damai dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, baik kawasan maupun nasional (Kemlu, Diplomasi Indonesia, 2011).

Pembentukan Doktrin Natalegawa tidak dapat pula diartikan semata-mata dipengaruhi oleh Politik bebas-aktif maupun intepretasi kembali maknanya pada era Presiden SBY. Melainkan, ini lahir dari kalkulasi strategis perubahan di lingkungan strategis Indonesia, baik di ASEAN maupun yang secara geografis berdekatan dengan ASEAN. Doktrin Natalegawa diasumsikan terbentuk melalui dua faktor utama dalam dinamika lingkungan strategis kawasan yang sangat signifikan. Pada mulanya hal ini disebabkan oleh kebangkitan RRC baik secara ekonomi yang berpengaruh pada penguatan kekuatan militer (The Rise of the Dragon), serta pergeseran fokus politik luar negeri AS ke Asia-Pasifik (US Pivot) yang juga dibarengi dengan ekspansi ekonomi dan militer.

Melihat kembali pada sejarah Perang Dingin dimana terjadi perimbangan kekuatan antara AS dan Uni Soviet, maka kehadiran dua kekuatan utama baru yaitu AS dan RRC sebagai bangunan politik di kawasan dapat memicu instabilitas kawasan yang cenderung konfliktual, membagi peta politik negara-negara di kawasan antara dua kekuatan utama tersebut.

Doktrin Natalegawa memiliki kecenderungan untuk membangun arsitektur kawasan yang stabil, damai dan membawa kemakmuran tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, melainkan juga dengan perluasan hingga kawasan Asia Timur. Hal ini perlu disoroti dengan sangat serius karena mengandung beberapa pengertian terhadap intepretasi Doktrin tersebut. Pertama, ASEAN yang merupakan institusi kerjasama kawasan Asia Tenggara yang bersifat terbuka dianggap akan dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara di Asia Timur, dimana tidak terdapat institusi kerjasama di kawasan ini. terlebih lagi, dinamika politik di kawasan Asia Timur adalah hambatan utama dalam pembentukan kerja sama di kawasan tersebut. Kedua, Doktrin Natalegawa menempatkan ASEAN menjadi poros untuk perluasan kerjasama antar kawasan, yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini berarti bahwa Keseimbangan Dinamis yang dimaksudkan oleh Natalegawa terbentuk melalui peran sentral ASEAN.

Namun pengertian Doktrin Natalegawa untuk membentuk arsitektur kawasan yang dinamis tanpa satu kekuatan yang mendominasi, justru membuat ketidakpastian semakin jelas karena sentralitas ASEAN dipertaruhkan dalam hal ini, khususnya ketika Doktrin Natalegawa dengan dominan digambarkan sebagai sikap politik utama Indonesia dan ASEAN dalam konflik di Laut Cina Selatan.

Kepentingan Ekonomi Indonesia

Indonesia menunjukan kepemimpinan dengan mendorong tercapainya prioritas keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Selain mendorong kemajuan signifikan dalam pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015, Indonesia juga terus menekankan akan pentingnya pembangunan arsitektur kawasan yang telah berhasil membawa situasi tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga membawa situasi yang aman, stabil dan kondusif di kawasan Asia-Pasifik untuk upaya pembangunan (Kemlu, Diplomasi Indonesia 2011, 2012, hal. 178).

Keterkaitan Doktrin Natalegawa dengan kepentingan ekonomi Indonesia dapat dielaborasi lebih mendalam dengan memperhatikan pernyataan resmi dari Menlu Marty M. Natalegawa. Mengutip Pidato Menlu Natalegawa dalam beberapa pernyataan tahunan Menlu pada tahun 2010 dan 2011, maka dapat dilihat similaritas fokus dari Doktrin Natalegawa yang menyertakan dimensi kepentingan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak dijabarkan kembali pada bentuk operasional maupun teknis yang menjelaskan indikator tercapainya kepentingan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2010, Natalegawa menjabarkan bahwa pelaksanaan Polugri bebas-aktif akan membimbing Indonesia untuk pembentukan arsitektur kawasan melalui ASEAN. Beliau menyatakan,

“Bagi Indonesia, komunitas Asia Timur maupun Asia-Pasifik tidak dapat terwujud tanpa adanya komunitas ASEAN sebagai fondasi utama….Namun demikian, harus ditekankan pula perlunya kita memastikan di tingkat nasional, di dalam batas-batas wilayah kita sendiri, Indonesia sendiri siap…” (Kemlu, Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2010, 2010)

Secara sederhana, arsitektur kawasan akan berdampak bagi kepentingan ekonomi Indonesia tidak hanya dapat tercapai jika bersandar pada arsitektur kawasan yang dibentuk. Lebih dari itu, situasi domestik Indonesia harus mempersiapkan diri dengan merujuk pada pembentukan konektivitas nasional yang mendukung pembangunan komunitas di ASEAN. Hakikat pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015 (meliputi 3 pilar utama: Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Sosial dan Kebudayaan, serta Komunitas Keamanan-Politik) dengan niscaya juga merupakan tercapainya kepentingan ekonomi Indonesia.

Meskipun pada tahun 2010 juga diluncurkan Cetak Biru Komunitas ASEAN dan Pelaksanaan Piagam ASEAN, namun belum jelas implementasi konkret jenis, bentuk dan indikator seperti apa kepentingan ekonomi Indonesia yang ada dalam pengejawantahan Doktrin Natalegawa, karena memang Doktrin Natalegawa belum secara resmi disebutkan dalam pernyataan Menlu Natalegawa.

Pada tahun 2011 barulah dengan sangat jelas pernyataan Menlu Natalegawa menjelaskan bahwa arsitektur kawasan yang damai dan stabil, akan membawa pada suatu keadaan yang memberikan keamanan bagi semua pihak (Common Security) dan kemakmuran bagi semua pihak (Common Prosperity), suatu keadaan yang disebut sebagai “Dynamic Equilibrium”. Meski demikian, lagi-lagi belum ada upaya konkret untuk menjabarkan kepentingan ekonomi Indonesia seperti apa yang dimaksudkan dalam kemakmuran bagi semua pihak (Common Prosperity). Namun, telaah sederhana yang menjadi hipotesa penulis adalah keterkaitan konektivitas nasional dengan konektivitas kawasan yang tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI) dengan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC). Hipotesa ini mempertimbangkan bahwa perumusan resmi pelaksanaan MP3EI dan MPAC diluncurkan pada tahun yang sama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden SBY pada KTT ASEAN ke-18 tahun 2011 di Jakarta yang menyatakan bahwa,

“Kita harus memastikan bahwa Master Plan on ASEAN Connectivity dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam kaitan ini, Indonesia tengah menyelesaikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), guna mempercepat pembangunan enam koridor ekonomi di Indonesia. Apa yang Indonesia lakukan ke depan, di samping akan mengembangkan perekonomian nasional dan konektivitas intra-Indonesia, juga akan lebih membangkitkan perekonomian ASEAN, sekaligus mempercepat terbangunnnya konektivitas ASEAN” (Yudhoyono, Pidato Presiden RI pada Pembukaan KTT Ke-18 ASEAN, 2011).

Secara teknis, pernyataan Menlu Natalegawa dan Presiden SBY yang kuat mengindikasikan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia adalah berupa integrasi pembangunan nasional yang sejalan dengan pembangunan regional. Kepentingan ekonomi Indonesia belum terlihat dengan jelas didefinisikan meskipun perencanaan integrasi pembangunan ekonomi domestik dengan pembangunan ekonomi kawasan terkoneksi lewat kebijakan pemerintah Indonesia. Apakah kepentingan ekonomi tersebut memang benar dapat membuat pembangunan ekonomi Indonesia semakin membaik atau justru ada kecenderungan bahwa sebaliknya yang terjadi.

Doktrin Natalegawa dalam hal ini memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011, dimana dalam setiap prioritas tersebut terdapat dimensi kepentingan ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan nasional dan kawasan.

Ada dua asumsi yang menarik untuk menganalisa mengapa bukti konkret dari kepentingan ekonomi yang merujuk pada similaritas MP3EI dan MPAC sulit tercapai. Pertama, pelaksanaan implementasi MP3EI dalam level nasional tentu berbeda ketika diintegrasikan  pada level regional. Terlebih lagi, keberhasilan pelaksanaan integrasi nasional dan kawasan Asia Tenggara dalam ASEAN, akan menjadi batu pijakan bagi perluasan komunitas bagi Asia Timur (ASEAN, 2011). Dalam hal ini, tujuan strategis seperti apa yang ingin dicapai dari kepentingan ekonomi Indonesia yang seperti ini.

Kedua, berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tidak diatur dengan jelas kepentingan nasional seperti apa yang harus tercapai pelaksanakan yang dilakukan oleh Kemlu. Jika merujuk pada UUD 1945, bentuk kepentingan nasional yang diamanatkan memang telah jelas dijabarkan seperti dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, namun ditelaah lebih mendalam maka spesifikasi pencapaian yang harus dilakukan oleh Kemlu sangat belum terdefinisi secara jelas. Oleh karena itu, pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia seperti yang dimaksudkan melalui studi kasus keketuaan Indonesia pada tahun 2011 menjadi sulit tercapai. Hal demikian dapat juga ditelusuri bila melihat struktur direktorat dalam Kemlu sendiri yang mengatur langsung hubungan ekonomi luar negeri.

Secara garis besar, kepentingan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 ini menjadi jelas secara konseptual namun sulit diterjemahkan dalam operasional maupun teknis, serta sulit dipahami indikator keberhasilan tercapai atau tidaknya kepentingan ekonomi yang dimaksud, dalam konteks ini terbentuknya konektivitas nasional dan regional melalui MP3EI dan MPAC.

Rekomendasi Kebijakan

  • Perlu ada penguatan dalam penerapan Doktrin Natalegawa sebagai sinergitas pelaksanaan Polugri melalui pilar ekonomi dan kekuatan militer. Modernisasi militer Indonesia dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Doktrin Natalegawa sebagai alat diplomasi ekonomi dengan merujuk pada konsepsi Detterence untuk memberikan bobot posisi tawar Indonesia sebagai sebuah kekuatan konkret di kawasan.
  • Sebagai sikap politik pada sebuah fenomena, Doktrin Natalegawa dapat dijadikan Grand Design untuk strategi kerja sama percontohan tidak hanya di kawasan ASEAN dan Asia Timur, melainkan juga di level global. Grand Design pada setiap institusi kerja sama tersebut berisi elaborasi mengenai definisi kepentingan nasional yang akan dicapai, cara mencapai dan urgensi kepentingan nasional tersebut terhadap kebutuhan domestik. Dengan kata lain, terdapat inter-mestik kebijakan melalui Doktrin Natalegawa.
  •  Politik Luar Negeri, Doktrin dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia membutuhkan prioritas yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional dengan jelas dan terukur. Oleh karena itu, perlu ada penggeledahan dalam Doktrin, Prinsip dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang harus lebih diorientasikan dalam mencapai kepentingan ekonominya, khususnya bisa menjawab kebutuhan domestik. Demikian, terdapat pelajaran penting melalui studi kasus penerapan Doktrin Natalegawa yang juga bisa dikatakan strategis bagi pencapaian kepentingan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djafar, Z. (2013). Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global. Jakarta : Pustaka Jaya.

Posen, B. R. (1984). The Sources Of Military Doctrine: France Britain, And Germany Between The World Wars. Ithaca: Cornell University Press.

JURNAL ARTIKEL

Alexandra, L. (2011, Januari). Indonesia’s Chairmanship: What Are the Priorities? ASEAN Monthly Commentary , p. Volume 1/2011.

Sandru, D. (2012). Ideology, Between the Concept and the Political Reality. Sfera Politicii , 93-99.

DOKUMEN RESMI

ASEAN. (2011). Master Plan on ASEAN Connectivity. Jakarta: ASEAN.

Kemlu. (2011). Diplomasi Indonesia. Jakarta: Kemlu.

Kemlu. (2012). Diplomasi Indonesia 2011. Jakarta: kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kemlu. (2010). Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2010. Jakarta: Kemlu.

WEBSITES:

Yudhoyono, D. S. (2011, Mei 7). Pidato Presiden RI pada Pembukaan KTT Ke-18 ASEAN. Retrieved September 17, 2013, from http://www.kemlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Presiden&IDP=711&l=id

Yudhoyono, D. S. (2010, Oktober 30). Pidato Presiden RI pada Penutupan KTT Ke-17 ASEAN, Ha Noi, Viet Nam, 30 Oktober 2010. Retrieved September 17, 2013, from http://www.kemlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Presiden&IDP=688&l=id

Written by stevenyohanes

Desember 19, 2013 at 4:26 am

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.