senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Rezim Ekonomi Internasional : The Bretton Woods System Dalam Perdebatan Hayek Vs Keynes

with one comment

*Apr 01 - 00:00*05_Flatbed_1

Logika Hayek dan Keynes

Perdebatan antara Friedrich August Von Hayek dan John Maynard Keynes atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hayek dan Keynes sudah dimulai hampir 83 tahun lalu ketika masa depresi besar melanda perekonomian Eropa dan Amerika. Saat menjadi profesor tamu di London School and Economics (LSE), Hayek menyampaikan pandangannya mengenai solusi yang tepat dalam menghadapi krisis yang sudah dimulai pada tahun 1929 (Wapshott, 2012).

Hayek meyakini bahwa keadaan pasar harus dibiarkan dalam keadaan bebas daripada harus diatur oleh pemerintah, karena dengan terjadinya intervensi pemerintah, pasar akan mengalami distorsi dan justru menciptakan semakin banyak masalah baru, misalnya semakin bertambahnya jumlah pengangguran dibandingkan berkurang. Oleh karena itu meskipun negara mengalami defisit dalam anggaran, hal itu hanya bersifat sementara, sehingga dalam jangka pendek negara tidak perlu berhutang dan hasilnya adalah dampak jangka menengah dan jangka panjang kebijakan tersebut tidak akan membuat pasar mengalami gangguan.

Sebenarnya, saat Hayek menyampaikan solusi ekonominya, hal itu merupakan balasan terhadap Keynes yang sebelumnya menyatakan bahwa ketika kegagalan pasar saham tahun 1929, intervensi pemerintah justru sangat diperlukan. Dengan ikut campur tangan pemerintah maka negara dapat mengurangi bahaya ekonomi yang lebih besar dibandingkan harus membiarkan pasar dalam keadaan yang bebas tanpa kepastian. Pemerintah perlu memainkan peran dan tidak hanya berperan menyelamatkan pasar ketika berada dalam posisi gagal atau mencegah kegagalan pasar (Stiglitz, 2010).

Logika Keynes, ketika krisis pemerintah bertanggung jawab untuk tetap menjaga nilai tukarnya pada level yang rendah sehingga dapat mendorong tingkat tabungan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat memegang kontrol untuk memotong harga, sehingga harga barang tetap dan masyarakat dapat membelanjakan uang mereka untuk membeli barang. Hasilnya adalah bahwa produksi barang tetap berjalan dan para pekerja tidak menjadi pengangguran. Apabila negara mengalami defisit maka pinjaman menjadi salah satu jalan yang rasional. Namun, hal itu tidak akan membuat negara berada dalam keadaan yang sulit karena intervensi pemerintah terhadap krisis akan mendorong tingkat orang yang bekerja dan akan mendorong pendapatan negara melalui pajak. Sehingga hutang negara dapat terbayar.

Logika Hayek dan Keynes memang terus menjadi perdebatan hingga saat ini bahkan semakin meluas. Pandangan Hayek dikenal dengan sebutan Hayekian dan kemudian mulai diperbaharui kembali dengan pembenaran ideologi neoliberalisme, sedangkan Keynes dikenal dengan sebutan Keynesian dan kemudian diperbaharui dengan ideologi neomerkantilisme. Melihat keadaan 81 tahun semenjak perdebatan Hayek Vs Keynes telah dimulai, dunia tidak lagi hanya berada dalam keadaan dimana negara memiliki kontrol yang kuat terhadap otoritas perekonomiannya.

Rezim Ekonomi Internasional

Dengan sistem ekonomi yang semakin terintegrasi menjadi satu melampaui batas-batas negara, pasar menjadi semakin dominan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kehadiran aktor-aktor baru non negara telah membuat hubungan pasar dengan negara semakin kompleks dan tendensinya telah membuat negara semakin kehilangan otoritas dalam mengatur perekonomiannya sendiri. Aktor-aktor non negara seperti IMF, World Bank dan WTO semakin membuat kebijakan tiap-tiap negara berada dalam satu jalur yang sama. Sehingga kontrol politik dari suatu negara akan perekonomian sermakin sulit untuk dipertanggungjawabkan. Lebih sering fenomena itu disebut dengan perekonomian dunia yang semakin terglobalkan atau Globalized International Economy (Gilpin, 2001). Aktor-aktor non negara seperti IMF, World Bank dan WTO (sebelumnya adalah GATT) adalah Bretton Woods System –atau di kenal juga dengan sebutan rezim ekonomi internasional –yang dibentuk untuk mengatur perdagangan internasional dan hubungan-hubungan keuangan internasional. Dengan terbentuknya Bretton Woods System, maka setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam kebijakan ekonomi yang akan diambil suatu negara melalui Bretton Woods Conference. Pertama adalah mengenai nilai tukar dalam perdagangan, yaitu bahwa nilai tukar berada dalam keadaan tetap dan dipancang. Kedua mengenai kebijakan ekonomi makro, yaitu bahwa transaksi neraca berjalan hendaknya terlepas dari sebuah kendali negara dan ketiga adalah mobilitas modal internasional yang diperbolehkan (Gilpin R. G., 2000). Ketiga hal ini kemudian terkonstruksi menjadi rezim ekonomi internasional yang semakin saling keterkaitan antara satu negara dengan negara lainnya ditambah dengan keterkaitan antara aktor-aktor non negara dalam Bretton Woods System dan Multi-National Companies (MNCs) yang saling mempengaruhi. Sehingga melihat integrasi ekonomi seperti ini, maka negara akan mengalami kesulitan untuk mengatur kebijakan ekonomi domestik negaranya secara otonom. Menurut Paul Krugman, fenomena ekonomi global seperti ini adalah sebuah konsekuensi integrasi ekonomi yang bergerak dengan cepat melampaui batas-batas kekuatan politik, sehingga berdampak pada perekonomian dunia yang terintegrasi secara parsial (Gilpin R. G., 2000).

Meninjau kembali kepada pandangan mengenai Globalized International Economy, bahwa pandangan mengenai perekonomian yang diyakini telah terintegrasi secara global namun parsial saat ini sejalan dengan apa yang dipandang dengan Hayek. Oleh karena itu, pandangan Hayek banyak digunakan kembali oleh para pemikir-pemikir neo-liberalisme. Mereka memperbaharui diri mereka dan lebih sering dikenal dengan sebutan nama neo-liberal institusionalisme. Pandangan ini tetap mengakui negara penting dalam hubungan internasional, namun peran negara dalam pandangan neo-liberal institusionalisme memandang bahwa negara berorientasi pada pasar. Neo-liberalisme institusionalisme memandang bahwa peran institusi internasional lebih berperan penting dibandingkan negara dalam berperan saat melihat keadaan pasar.  Alasannya adalah bahwa semakin terintegrasi dan kompleks dunia, berbeda dengan dunia yang terbentuk pada saat pertama kali rezim ekonomi internasional Bretton Woods System dibentuk, dimana ekonomi dunia pasca Perang Dunia II di dominasi kuat oleh kehadiran Amerika Serikat sebagai mesin penggerak ekonomi dunia. Demikian, untuk mengatasi hambatan-hambatan bagi perdagangan oleh Amerika Serikat dan Inggris bagi negara-negara lain, institusi internasional digunakan sebagai rasionalitas utama untuk menjembatani hambatan politik yang tetap menjadi kontrol dominan dari suatu negara. Institusi internasional kemudian memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian dunia sebagaimana tiga hal utama yang telah diputuskan oleh rezim keuangan internasional, Bretton Woods System. Namun dalam bangunan konstruksi institusi internasional, sebenarnya dapat dijelaskan bahwa Bretton Woods System telah mengalami pergeseran. Pada saat pembentukan awal Bretton Woods System sangat bersifat Keynesian, namun telah terjadi perubahan dalam norma dan aturan dalam Bretton Woods System itu sendiri, sehingga rezim dalam ekonomi internasional tersebut telah mengalami perubahan, yaitu menjadi Bretton Woods System bersifat Hayekian.

Terkait pada hal yang pertama, pada awal mula pembentukan Bretton Woods SystemBretton Woods System ala Keynesian –sistem moneter internasional telah menentukan nilai tukar tetap yang dilakukan dengan maksud stabilisasi sistem moneter yang dapat dicapai lewat pengikatan setiap mata uang pada aset-aset non moneter, dimana emas pada saat itu dijadikan pilihan aset nilai tukar tetap. Sejak awal pembentukan, Bretton Woods System ala Keynesian memiliki prinsip bahwa stabilitas nilai tukar internasional dapat dijaga dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut; tingkat nilai tukar tetap namun fleksibel dengan memungkinkan negara-negara individual bereaksi dalam keadaan luar biasa, kredit cadangan penuh apabila terjadi permasalahan dalam pembayaran internasional dan kesepakatan antara negara-negara anggota untuk memancang harga emas sebesar US$ 35 setiap ons, menyediakan cadangan moneter bagi negara-negara yang sedang mengalami defisit. IMF sebagai institusi internasional yang menjamin stabilitas nilai tukar internasional dalam hal ini bertanggung jawab dengan prinsip ini.

Namun terdapat perubahan dalam rezim yang mengubah norma dalam IMF itu sendiri ketika AS pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970. Saat ini AS yang menjadi peran utama dalam menjaga stabilitas dollar mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan stabilisasi harga, sehingga menyebabk nilai tukar terhadap Dollar secara tidak langsung menggantikan emas sebagai pusat utama dalam nilai tukar yang fleksibel. Dengan begitu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Perancis Charles De Gaulle bahwa hegemoni dollar pada akhirnya menjadi sumbu utama landasan politik dan ekonomi bagi AS dan mungkin saja AS dapat mencetak sebanyak-banyaknya dollar untuk menciptakan stablitas harga bagi keuntungan dirinya sendiri (Gilpin R. G., 2000). Terlebih pada tahun 1980an, terjadi perubahan besar dalam Rezim ekonomi internasional yang menyebabkan IMF tidak lagi berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bretton Woods System ala Keynesian. Sehingga, jelas dalam hal ini telah terjadi perubahan dalam rezim ekonomi internasional dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan harga.

Kedua, sejak tahun 1980an dan tahun 1995 dengan keputusan Bretton Woods System ala Hayekian yang memutuskan meliberalisasi seluruh perdagangan berdampak pada semakin melemahnya peran Negara dalam menentukan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Sehingga Negara kemudian berada posisi yang rentan, terlebih bagi Negara yang baru berkembang atau yang belum berkembang. Apabila terjadi krisis, Negara yang semakin tereduksi mengenai otonomi ekonomi nasionalnya harus bertanggung jawab terhadap otonomi politik domestik dan menanggung biaya sosial yang dihasilkan oleh kerentanan negara itu. Dengan liberalisasi perdangangan yang juga diperkuat dengan kehadiran GATT (General Agreement on Tarrifs and Trade) yang kemudian berubah semenjak putarann Uruguay menjadi WTO (World Trade Organization) telah membuat liberalisasi perdagangan yang semakin menghilangkan sekat-sekat kedaulatan suatu negara. Akibatnya, hambatan-hambatan tarif dan non-tarif yang ditujukan untuk melindungi kepentingan domestik suatu Negara harus rela untuk digantikan dengan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar. Secara sederhana, Negara tidak dapat lagi menjamin perekonomian masyarakat domestik mereka yang telah terikat secara politik. Hal ini akan berdampak pada tingkat pengangguran yang semakin tinggi, dengan demikian Negara harus memberikan subsidi bagi kepentingan masyarakat yang menganggur (atau bercirikan dengan Negara kesejahteraan) dan juga dapat lebih parah, bahwa Negara dapat terjebak dalam jebakan kemiskinan karena masalah pengangguran berarti juga masalah terhadap lemahnya produktifitas, lemahnya terhadap tingkat konsumsi masyarakat dan lemahnya anggaran belanja Negara yang akan cenderung defisit karena pendapatan Negara akan semakin berkurang karena pendapatan Negara melalui tarif perdangangan tereduksi semakin minimal.

Belum lagi, kemampuang Negara pada masa perubahan dalam Rezim Keuangan Internasional ala Hayekian yang telah menciptakan penyesuaian struktural melalui IMF. Umumnya Negara yang melakukan penyesuaian struktural adalah Negara yang mengalami defisit dalam fiskal ekonomi. Jadi, ketika Negara mengalami defisit dan harus mengurangi cadangan devisa mereka, maka dalam jangka menengah dan jangka panjang suatu Negara harus mengurangi defisit tersebut. Hal yang dilakukan melalui penyesuaian sturktural IMF adalah dengan pengetatan fiskal yang didukung dengan proses privatitasi, deregulasi dan liberalisasi perdangangan yang diangagp menjadi beban bagi Negara, misalnya melalui subsidi perdangangan. Hasilnya adalah Negara akan mengalami penurunan dalam mengejar peningkatan pendapatan nasionalnya dan dengan demikian memicu laju pengangguran menjadi lebih tinggi. Hal ini jelas berbeda dengan Rezim ekonomi internasional ala Keynesian yang tetap menghitung faktor sosial dari setiap tindakan ekonomi yang diambil, seperti tetap memberikan subsidi bagi sentra sumbu perekonomian penting bagi suatu Negara dan tidak serta merta memberikan “obat mujarab” yang sama bagi setiap Negara yang mengalami defisit anggaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry Kissinger bahwa “like a doctor who specializes in one particular disease and sets about applying its cure to every case before him, the IMF insisted on the crises which was occured between Southeast Asia and Latin America” (Kissinger, 2001), yang secara sederhana dapat diartikan bahwa, tiap-tiap masalah defisit atau krisis yang dialami oleh suatu Negara itu harus diobati menurut penyakitnya, bukan dengan satu doktor spesialis yang menyembuhkan banyak penyakit. Dalam hal ini, tentu saja institusi internasional yang dimaksud adalah IMF. Yang pada fungsi awalnya dalam Bretton Woods System ala Keynesian tidak memiliki fungsi seperti yang berfungsi dalam Bretton Woods System ala Hayekian.

Ketiga, mengenai aliran modal yang bebas dari satu negara ke negara lain. Dalam kompleksitas integrasi ekonomi dunia saat ini, aliran modal yang masuk ke suatu Negara tidak lagi hanya ditentukan melalui bantuan asing institusi internasional yang dalam hal ini berada dalam konteks Bretton Woods System ala Keynesian adalah World Bank. Ketika perubahan dalam rezim ekonomi internasional ala Bretton Woods System Hayekian telah merubah kondisi aliran modal asing, yang juga telah didukung melalui terbukanya perdagangan internasional dan semakin melemahnya otoritas pemerintahan suatu Negara dalam menentukan kebijakan makro ekonominya dengan peran penyusuaian struktural IMF dan liberalisasi pasar oleh WTO. Dengan terciptanya dunia yang semakin komplek dengan kehadiran aktor-aktor baru yang juga ikut melancarkan aliran modal ke dalam suatu Negara, maka kehadiran MNC tidak boleh dinafikan kehadirannya. Pasca tahun 1980an dan 1990an maka kehadiran kekuatan MNC semakin menemukan era keemasannya dalam setiap Negara melalui FDI (Foreign Direct Investment) yang diberikan olehnya.

Faktor deregulasi dan privatisasi semakin membuat kehadiran MNC semakin kuat dalam suatu Negara, dan justru membuat Negara berada dalam keadaan dilema tersendiri. Pada satu sisi, Negara membutuhkan aliran modal asing yang masuk melalui MNC, namun pada sisi lain, Negara mengalami ketakutan akan ekploitasi korporasi-korporasi besar yang juga akan berdampak pada ekonomi, politik dan sosial bagi Negara tersebut. Secara ekonomi hal tersebut akan berdampak pada level persaingan yang semakin kompetitif dengan korporasi dan badan usaha nasional yang dimiliki oleh suatu Negara, dan keuntungan komparatif yang dimililiki oleh MNC melalui teknologi dan efisiensi tendensinya akan meraih suara pasar. Karena dengan masuknya investasi asing, hal itu berarti pasar yang menentukan apa yang diinginkan oleh pasar. Secara politik, hubungan MNC dan pemerintah dari Negara tersebut akan masuk pada suatu tahap yang rentan terhadap gejolak dalam domestik Negara MNC tersebut berasal atau Negara MNC tersebut akan menetap. Karena salah satu kesamaan yang menjadi wacana bersama adalah terkait dengan tenaga kerja. Bagi kedua Negara akan mengalami tantangan besar baik harus merelakan otoritas mereka direduksi kembali untuk memberikan peraturan yang memberikan kenyamanan bagi masuknya modal asing ke Negara mereka atau memberikan keleluasaan namun dengan wacana dibalik tersebut mengenai penyerapan tenaga kerja dan bertambahnya tingkat pengangguran.

Lalu Bagaimana ?

Baik Keynes dan Hayek adalah dua inspirator ekonomi yang memberikan pandangan mengenai bagaimana perekonomian dalam tingkat global dapat dikelola dengan baik. Logika Keynes jelas menyatakan bahwa intervensi dari pemerintah dalam perekonomian perlu dilakukan, sementara Hayek lebih yakin bahwa peran pasar tanpa intervensi pemerintah akan lebih membawa kepastian dan mereduksi kerentanan ekonomi.

Bretton Woods System sebagai rezim ekonomi internasional pada saat pertama kali dibentuk lahir sebagai jawaban mengenai kemenangan ide Keynesian dalam mengelola perekonomian dalam tingkat global, dimana Negara dan Pasar bekerja bersama. Namun, dengan kehadiran Bretton Woods System ala Keynes tidak semata-mata berarti bahwa logika Hayek mengalami kekalahan. Buktinya pada tahun 1980an dan 1990an kebangkitan ide Hayekian untuk mengatur perekonomian pada tingkat global mengambil tongkat kepemimpinan dalam Bretton Woods System ala Keynesian. Perubahan dalam Rezim Ekonomi Internasional yang semula bersifat Keynesian menjadi Rezim Ekonomi Hayekian telah terjadi dalam tiga aspek penting ekonomi internasional; stabilitas nilai tukar dan harga, kebijakan makro ekonomi suatu negara, dan aliran modal yang tidak terbatas.

Pasca perubahan Bretton Woods System ala Hayekian kerentanan ekonomi internasional terhadap krisis semakin sering terjadi dengan siklus yang terjadi setiap periode. Dengan begitu, perubahan dal rezim ekonomi internasional justru telah menciptakan instabilitas dalam mengelola sistem ekonomi intenasioan. Hayek dan Keynes terus tetap berdebat untuk menentukan siapa yang akan lebih tepat dalam mengelola ekonomi internasional.

Referensi

Buku:

Gilpin, R. G. (2000). The Challenge of Global Capitalism. New Jersey: Princeton University Press.

Gilpin, R. (2001). Understanding Global Political Economy. New Jersey: Princeton University Press.

Kissinger, H. (2001). Does America Need a Foreign Policy? : Toward a Diplomacy. New York: TOUCHSTONE.

Stiglitz, J. E. (2010). FREEFALL. New York & London: W.W . Norton & Company.

Website:

Wapshott, N. (2012, Oktober Senin). Hayek Vs Keynes. Retrieved Desember Senin, 2012, from http://www.blogs.lse.ac.uk: http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/2012/10/09/keynes-hayek-nicholas-wapshott/

Written by polhaupessy

Februari 9, 2013 pada 7:31 am

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Maaf, sepertinya anda terlalu mengasosiasikan keadaan ekonomi internasional saat ini dengan pemikiran Hayek. Padahal, ekonomi internasional saat ini jauh dari yang namanya free market dan keadaan yang diharapkan para ekonom mazhab austria. Ekonom mazhab austria menekankan adanya kebebasan pasar dimana negara menciptakan seperangkat aturan yang melindungi private property masyarakat, namun tanpa terlalu banyak intervensi dalam kegiatan ekonomi. Keadaan yang terjadi sekarang ini adalah ekonomi internasional dikuasai oleh institusi internasional macam IMF, World Bank; dan juga Institusi perbankan yang di negara mana pun memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menciptakan uang.
    Hal ini jelas bertolak belakang dengan semangat pasar bebas yang menolak adanya institusi yang meregulasi pasar. Pemberian privilege dari negara terhadap bank untuk menciptakan uang juga mencederai semangat ekonomi mazhab austria. Mazhab austria lebih menginginkan penerapan kembali gold standar, tidak seperti sekarang dimana uang diciptakan tanpa adanya properti yang membackup.
    Lebih dari itu, keberadaan IMF sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan Keynesian. Seperti kita tahu, Keynesian menekankan adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian. Ketika terjadi krisis, menurut Keynesian, maka negara harus memberikan stimulus fiskal. Lha, darimana datangya uang pemberi stimulus itu? Utang. Utang kemana? ke IMF. Jadi jelas, keberadaan IMF itu justru menjadi sarana agar negara bisa menerapkan anjuran Keynes.
    Menurut saya, keadaan ekonomi internasional sekarang ini lebih merupakan percampuran cacat antara Keynesian dan Hayekian. Keduanya diambil setengah-setengah dan yang terjadi justru jauh dari apa yang dicita-citakan kedua ekonom tersebut.
    Regards.

    panjikeris

    Mei 25, 2013 at 1:08 am


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: