senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Ekonomi Hijau (GREEN ECONOMY) Untuk Pembangunan Nasional

leave a comment »

 

ABSTRACT

Since the convention Rio De Janeiro in 1992,  international community emphasis environmental issue and economic issue as a reciprocal one. This writting is aim to discuss whether the economic and environmental issue has emerged and integrated, particularly in Indonesia. The discourse of Green Economy depicting of tools for achieving the object of sustainable development. Shared understanding among domestic structure to make an endeavour in which economic and environmental go hand in hand in order to maintain Indonesia in prosperity and sustainability is matters. The writer dismantling the discourse in constructivism perspective.

Keywords : Brundtland Report, Green Economy, Strategy, Paradox.

Interpretasi Indonesia Terhadap Green Economy

“The Brundtland Report ‘Our Common Future’ (1987), the central document which informed the original summit, shaped the conceptual foundations for sustainable development, defining it as ‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Kenber, 2012)

Menurut laporan Brundtland, Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan masa kini yang mengkompromikan diri pada pembangunan masa depan tanpa mengorbankan generasi selanjutnya namun tetap dapat membuat kemajuan pada saat ini. Laporan Brundtland mengambil peranan penting dengan mengarahkan perspektif negara-negara di dunia dalam suatu hubungan keadaan saling ketergantungan antara ekonomi dan lingkungan, hal ini diperkuat dengan akan pembenaran laporan ini oleh komunitas internasional dalam Earth Summit 1992. Premis utama laporan Brundtland menyatakan bahwa sikap negara selalu menjadikan kebijakan ekonomi sebagai hal sentral, sementara kebijakan lingkungan menjadi bagian periperal, sehingga telah membuat keadaan lingkungan yang semakin lama terdegradasi oleh kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, Brundtland memberikan rekomendasi dalam akhir laporannya bahwa setiap pemerintahan suatu negara harus membuat terobosan dalam implementasi kebijakan ekonomi dengan melakukan ‘clean production’, yaitu produksi yang menggunakan sumber daya alam dengan efektif dan menghindari pencemaran atau polusi. (Eckersley, Markets, The States and Environment : Towards Integration, 1995)

Perspektif konstruktifisme dapat membantu menjelaskan prospek pembangunan nasional Indonesia mengenai konsep Green Economy. Dalam sebuah bangunan konstruksi sosial, dalam pengertian bahwa tingkah laku suatu aktor akan dipengaruhi oleh suatu wacana yang melekat dalam suatu struktur (Wendt, 1992). Secara sederhana, perilaku Indonesia digambarkan sebagai aktor yang dalam kepentingan untuk melakukan pembangunan nasional yang berorientasi terhadap lingkungan telah dipengaruhi oleh suatu wacana yaitu Green Economy, wacana yang telah mengalami konstruksi sosial melalui melalui proses sosialiasi terus-menerus setiap konferensi terkait pembangunan berkelanjutan, dimana sebenarnya wacana tersebut telah melekat dalam sturktur internasional yaitu nilai, prinsip, norma dan hasil keputusan yang telah dibuat oleh hirarki internasional yang mana dalam konteks ini adalah Earth Summit. Namun dalam Indegenous Factor, kepentingan nasional ikut mempengaruhi arah implementasi pembangunan nasional Indonesia itu sendiri (Onuf, 1997).

20 tahun pasca Earth Summit dan laporan Brundtland, negara-negara berkumpul kembali menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kerangka wacana Green Economy (ekonomi hijau) RIO+20. Konsep utama ekonomi hijau mengenai integrasi ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki karakteristik objektif penekanan dalam pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan konsep yang menjadi kepentingan Indonesia juga, maka keterlibatan Indonesia dalam Earth Summit RIO+20 adalah sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 atau INPRES NO 5 tahun 2010 yang menggambarkan setidaknya 4 prioritas nasional yang sangat sesuai dengan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Apabila dilakukan penyederhanaan pengertian mengenai prioritas nasional dalam keadaan realitas nasional negara ini, maka akan membentuk pemahaman mengapa pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi sangat penting, begitu juga dengan penerapan konsep Green Economy. Penipisan Sumber Daya Alam (termasuk energi fosil) yang berarti bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berorientasi kepada Sumber Daya Alam yang tidak berkelanjutan, bencana alam (seperti banjir, erosi, tanah longsor) yang memilki arti bahwa terjadi degradasi lingkungan dan gangguan sosial berdampak pada ketidakpastian pertumbuhan ekonomi, penurunan kualitas udara dan air karena alih fungsi lahan menjadi kawasan industri yang menghasilkan polusi, kecenderungan kenaikan efek gas rumah kaca sedangkan kawasan hutan Indonesia semakin gundul, perilaku produksi dan konsumsi pasar yang tidak berorientasi pada lingkungan hidup, bahkan pada tahap pengambilan keputusan dalam kepentingan politik yang mengalami keterbatasan instrumen kebijakan (seperti periode kepemimpinan yang berjangka 5 tahunan) kurang memprioritaskan secara teknis pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa ketidakstabilan dalam pengambilan kebijakan pun menjadi dampak realitas paling menyakitkan terlepas dari aspek material lingkungan maupun ekonomi yang berpengaruh secara langsung. Berdasarkan penyederhanaan sebuah wacana dalam sebuah realitas tersebut, maka dapat ditemukan bahwa Green Economy memang diperlukan dalam pembangunan nasional Indonesia demi keberlanjutan masa depan.

Strategi

Strategi pembangunan nasional pemerintah saat ini cukup jelas dalam menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan hidup. Pembangunan nasional bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan, keadilan dan meningkatkan partisipatif demokrasi. Oleh karena itu, keserasian antara kesejahteraan dan keadilan ditambah dengan perlindungan terhadap lingkungan dituangkan dalam konsep pro growth, pro job, pro poor dan pro environment.

Merujuk pada  UU No 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan jelas dapat dilihat bahwa prioritas pembangunan nasional Indonesia menginginkan pembangunan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi dan perlindungan lingkungan serta pengelolaan bencana (Bappenas, 2010). Indonesia memerlukan arah pembangunan jangka panjang dengan arah prioritas secara menyeluruh untuk menciptakan masyarakat yang di dalamnya terdapat kesejahteraan dan keadilan serta keserasian demokrasi demi terus diwujudkannya kepastian pembangunan berkelanjutan yang jelas, tidak hanya dalam periode kepemimpinan Negara tiap lima tahun yang rentan mengalami perubahan, namun terus berkesinambungan sehingga arah pembangunan Indonesia tidak mudah berubah karena faktor politik. Yang pada kenyataannya, faktor politik harusnya menjadi alat promosi pembangunan nasional yang mendukung perlindungan lingkungan yang utama.

Meskipun regulasi dalam pemerintahan menunjukan etiket baik dalam pembangunan berkelanjutan, fakta lapangan Indonesia sendiri dalam kesungguhan pembangunan berkelanjutan sangat bertolak belakang. Melihat perbandingan dalam kemiskinan, ketahanan pangan, energi dan perlindungan lingkungan (semua adalah bagian prioritas pembangunan nasional) adalah hal yang sifatnya interdependensi, paradigma pembangunan yang telah terbentuk beberapa tahun dalam demokrasi tidak dapat diubah hanya dengan strategi regulasi atau semangat menggebu-gebu pemerintah menggalakan konsep green economy. Namun diperlukan penyelarasan antara akselarasi pertumbuhan ekonomi dan proteksi lingkungan hidup. Contoh yang akan ditekankan penulis adalah terhadap prioritas pembangunan nasional mengenai energi. Ketergantungan industri, rumah tangga, transportasi dan pertanian akan energi sebagai contoh, menujukan bahwa Indonesia tetap menggunakan bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak bumi dibandingkan menggunakan bahan bakar lain yang ramah lingkungan (Biodiesel, panas bumi atau sinar matahari). Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, dan khusus bagi Indonesian tergolong sebagai negara pengimpor salah satu bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi. Konsumsi bahan bakar fosil sebagai sumber energi bagi industri, rumah tangga, transportasi dan pertanian mengalami peningkatan permintaan, yang juga semakin ‘diselaraskan’ oleh pemerintah melalui subsidi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Jelas hal ini adalah langkah bertolak belakang dari pembangunan berkelanjutan yang beorientasi terhadap lingkungan. Biaya sosial dan biaya lingkungan yang ditimbulkan melalui ‘diselaraskan’ permintaan energi fosil dengan subsidi pemerintah berdampak pada “pendidikan” pasar secara tidak langsung akan ketergantungan dan pemborosan terhadap energi fosil yang disebabkan karena harga murah , sekaligus pasar ikut berpartisipasi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampak yang sangat sulit untuk diubah karena perliaku pasar yang telah terbiasa dimanjakan oleh sumber energi fosil yang tersubsidi. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini beserta pemangku kebijakan harus berpartisipasi dengan lebih aktif untuk mendorong perubahan perilaku pasar. Namun negara tidak dapat memaksa untuk mengubah perilaku pasar dengan intervensi terhadap perilaku ekonomi secara masif, karena dampak yang ditimbulkan bersifat rentan dan sistemik terhadap pembangunan. Sebagai contoh intervensi masif yaitu rencana kenaikan tarif BBM (Bahan Bakar Minyak) april lalu yang meningkatkan tensi politik yang kemudian merambat pada berhentinya buruh bekerja, demonstrasi atau pemboikotan SPBU, yang justru membuat pembangunan terhambat dan hasilnya cenderung merugikan pertumbuhan ekonomi dan proteksi lingkungan. Oleh karena itu, strategi khususnya dalam mengintervensi pasar harus dikaji lebih dalam untuk mereduksi segala bentuk kerentanan konflik yang ditimbulkan oleh karenanya.

“market based instrument, new economic instrument such as environmental taxes charges subsidies and tradable emission permits but also other policy tools that directly and inderctly structure the market place in ways that make commercial decisions are more compatible with public policy objectives” (Eckersley, Markets, The States and Environment : Towards Integration, 1995)

Memberikan subsidi terhadap akselerasi ekonomi yang meskipun memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia memang tidak ada salahnya, namun hal itu membentuk perilaku pasar yang tidak akan memepertimbangkan perlindungan terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan oleh karena itu adalah biaya sosial seperti ketergantungan dan pemborosan  juga biaya lingkungan yaitu kerusakan lingkungan akibat akselerasi ekonomi.

Strategi yang paling reliabel bagi Indonesia adalah bagaimana negara mengintervensi keadaan pasar melalui pengkoreksian pasar demi merubah perilaku kebijakan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan atau mengintegrasikan biaya ekologi melalui pajak dan membentuk paradigma lingkungan sebagai usaha bisnis . Secara sederhana, negara harus memainkan peran dominan dalam memipin dan memutarbalikan paradigma pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya memberikan subsidi demi akselarasi ekonomi semata, menjadi paradigma pemberian pajak lingkungan akibat akselerasi ekonomi. Dengan begitu, pemerintah Indonesia dapat memperkuat upaya proteksi lingkungan dengan pajak lingkungan tersebut misalnya adalah keuntungan bahwa Indonesia dapat menggunakan pajak lingkungan untuk mengembangkan teknologi lain (Research and Development) untuk membuat energi terbarukan yang ramah lingkungan juga tetap memperhatikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Mempromosikan pembangunan infrstruktur pembangunan berkelanjutan misalnya dengan mengurangi kemacetan dengan membentuk regulasi alternatif untuk pembangunan jalan, efisiensi energi dalam pembangunan gedung.

Implikasi secara tidak langsung sebagai hasil yang akan didapatkan apabila strategi diatas dapat dijalankan adalah bahwa biaya sosial, biaya ekonomi dan biaya ekoologi dapat diselaraskan dengan arah pembangunan nasional negara kita. Peningkatan kualitas hidup masyrakat, dapat perlahan melepaskan diri dari ketergantungan energi global (ketidakpastian harga minyak dunia misalnya) dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki ketahanan lingkungan akan Indonesia miliki sekaligus mengurangi kemiskinan dalam masyarakat.

Paradoks

“Improving energy efficiency typically reduced energy costs and thereby increased rather than decrease energy use” William Stanley Jevons (York, 2006)

Pembangunan berkelanjutan, Green Economy dan energi adalah hal pokok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, bentuk hubungan timbal balik diantara hal ini akan menimbulkan sebuah paradoks. Paradoks William Stanley Jevons menyatakan bahwa meskipun kita meningkatkan efisiensi pengurangan penggunaan energi, namun justru permintaan akan semakin besar. Sama halnya ketika Pembangunan negara ini akan berorientasi terhadap perlindungan lingkungan, maka pasar (masyarakat) meningkatkan permintaan mereka akan konsep Green Economy. Asumsi Jevons memang ada benarnya dalam merefleksikan pembangunan nasional kita, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi bagian dari paradoks tersebut, meskipun proteksi lingkungan kita dan pertumbuhan ekonomi kita baik dalam konteks menyesuaikan dengan konsep Green Economy. Prospek pembangunan nasional Green Economy juga akan menjadi paradoks seperti yang dikemukakan paradoks Jevons. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan bukan hanya ketika ingin membuat pembangunan nasional dengan tatanan Green Economy terlaksana, namun juga strategi untuk menanggulangi aftermath (hasil) dari penerapan pembangunan nasional dengan wacana Green Economy.

Referensi

Buku

Eckersley, R. (2010). Green Theory. In M. K. Tim Dunne, International Relations Theories : Discipline and Diversity (p. 258). oxford: Oxford University Press.

Eckersley, R. (1995). Markets, The States and Environment : Towards Integration. Melbourne: MACMILLAN EDUCATION AUSTRALIA PTY LTD.

Onuf, N. (1997). Constructivism : A User’s Manual. In K. B. Denemark, “A Constructivist Manifesto.” In Constituting International Political Economy (p. 7). Columbia: University of South Carolina Press.

Wendt, A. (1992). Anarchy What The States Make Of It : The Social Construction of Power Politics. The MIT Press.

Dokumen Resmi

Bappenas. (2009). Pembangunan Aparatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014. Jakarta: 2010.

Website

Kenber, M. (2012, April). Towards a Green Economy : Leadership for a Green Revolution. Retrieved Mei Kamis, 2012, from http://www.earthsummit2012.com: http://www.earthsummit2012.org/blog/item/272-towards-a-green-economy-leadership-for-the-clean-revolution

Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan untuk mengikuti lomba menulis esai Soegeng Sarjadi School of Goverment pada bulan Juni 2012

Written by polhaupessy

Februari 13, 2013 pada 4:02 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: