senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Haruskah Sekularisasi?

leave a comment »

#Tulisan ini adalah opini mengenai kemerdekaan RI yang sudah dipublikasikan tahun lalu#

“Semalam saya bermimpi. Ketika itu saya sedang berada dalam parlemen, menyaksikan sebuah perdebatan hebat terjadi. Debat ini bukan debat yang biasa, debat ini luar biasa. Saya hanya terdiam di dalam parlemen sambil membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Partai-partai islam memenangi mayoritas suara parlemen. Rasa rindu mereka untuk mengubah konstitusi Negara ini tercapai. Dalam mimpi saya, Piagam jakarta beserta 7 kata disertakan dalam UUD 1945 pasal 29. Dalam mimpi itu saya berpikir, bagaimana kelangsungan hidup minoritas selanjutnya di negara ini. saya berpikir mengapa pancasila tidak mampu menjawab setiap permasalahan keragaman di bangsa ini. mereka mengakui pancasila, tapi tetap mengkhianatinya. Ataukah memang pancasila adalah bentuk kedaulatan mayoritas secara terselubung. Kemudian saya terbangun ketika ada teriakan lantang “Islam Yes, Partai Islam No”, ternyata itu teriakan Nurcholis Madjid.

Mimpi adalah sebuah hal yang tidak dapat diyakini kebenaran dan kepastiannya. Namun belum ada kepastian membenarkan mengenai beberapa manusia yang diberikan sebuah pertanda melalui mimpi. Apakah mimpi saya adalah pertanda ? saya tidak mengerti. Tulisan ini diasumsikan sebagai pandangan progresif yang akan terjadi di masa depan berdasarkan mimpi ini. Saya meyakini ada sebuah pertanda dari hal yang saya impikan, seperti hal yang sudah pernah terjadi pada tahun 1945 dan akan terjadi sekarang, 67 tahun setelah kita merdeka ataupun dimasa depan, yang saya tidak pernah tau akan jadi seperti apa”

 

Tidak ada yang salah dengan islam. Apa yang saya tulis bukanlah sebuah hal yang agresif dalam menyikapi utopianisme islam. Melainkan sebuah refleksi pandangan mengenai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Indonesia hari-hari ini. Pandangan yang menekankan islam bukanlah jalan bersama untuk mencapai tujuan di Indonesia, Begitu pula dengan agama lain. Negara tidak boleh mengintervensi kehidupan beragama setiap individu yang ada di bangsa ini. Biarkanlah Agama menjadi bagian utama dalam kehidupan setiap individu, namun bukan kehidupan bersama yang bersifat komunal dalam berbangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, saya merasa sangat ketakutan dalam mimpi saya, terlebih konstitusi negara yang menjadi dasar perlindungan hak-hak individu mulai dirongrong keberadaannya dengan keinginan satu kelompok mayoritas saja.

Gagasan Pendirian Negara Islam : Demokrasi Islam, Demokrasi Agama, Reformasi

Mari meninjau sejarah hubungan antara kekuasaan negara dan agama dalam Indonesia. Sejak kemerdekaan, ada keinginan besar untuk mendirikan Negara islam dan masih terus berlanjut menjadi sebuah masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sampai hari ini. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai keinginan tersebut adalah melalui instrumen kekuasaan untuk memimpin negara ini dengan dasar prinsip-prinsip Islam yang dilembagakan. Dengan kata lain adalah melalui partai politik atau organisasi islam. Salah satu tokoh yang paling dominan mengenai keinginan untuk mendirikan negara Islam adalah Mohammad Natsir. Natsir (1908-1993) merupakan tokoh penting mengenai gagasan pendirian negara Islam. Dia seorang pemimpin Masyumi tahun 1950-an dan Perdana Menteri Indonesia pada periode yang sama. Dia memperkenalkan bahwa Islam adalah Demokrasi, oleh sebab itu negara ini harus dibangun menjadi Negara demokrasi Islam dan dikatakan bahwa negara demokrasi islam adalah hal yang sepantasnya bagi Indonesia. Natsir berpendapat dalam pidatonya di pakistan tahun 1952,

Kami adalah negara muslim, itu tidak berarti negara agama, namun berarti negara untuk muslim. Kami adalah negara yang diatur menurut prinsip-prinsip muslim. Dan bisa saya katakan bahwa itulah prinsip-prinsip yang baik untuk mengatur sebuah negara” (Natsir)

Kaum muslim memang merupakan mayoritas terbesar di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Namun perlu ditekankan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi Islam, bukan pula sifat demokrasi yang mengutamakan keunggulan mayoritas (Demokrasi Mayoritarian), melainkan demokrasi yang bersifat partisipasi aktif dari setiap rakyat (Demokrasi Partisipatif). Oleh karena itu, klaim bahwa Negara ini adalah untuk kaum muslim sesuai dengan pendapat Natsir tidak dapat dibenarkan dalam negara ini karena rakyat Indonesia bukanlah masyarakat yang bersifat homogen, namun heterogen.

Pada masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun gagasan mengenai pendirian negara islam tetap bergema, namun dalam cara yang berbeda. Keinginan untuk mendirikan negara islam memang tidak cenderung sangat radikal seperti dilakukan oleh Moh. Natsir. Melainkan melalui penguatan pengaruh islam dalam pengaturan kenegaraan. Sehingga kecenderungan membentuk negara demokrasi berdasarkan agama yang diakui negara menjadi penting (negara demokrasi agama). Perlu untuk diketahui bahwa Negara adalah bentuk kedaulatan manusia, sedangkan agama adalah bentuk kedaulatan Tuhan melalui rasionalisasi manusia. Sehingga penyatuan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan Rakyat dalam sebuah negara yang sangat heterogen seperti Indonesia adalah tidak mungkin dan sangat cenderung menciptakan permasalahan yang fundamental.

Pada masa pemerintahan Soeharto terjadi fragmentasi sosial-politik yang sangat beragam dalam masyrakat. Pasca pemberontakan komunisme dan pergantian rezim pemerintahan Soekarno, hubungan Negara dihadapkan dengan pertarungan kuat cara pandang besar antara nasionalisme yaitu Pancasila dan Islamisme serta satu pandangan komando utama dibawah militer.  Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan baru untuk menyatukan dikotomi sosial-politik dalam masyarakat. Adalah asas tunggal sebagai upaya yang diberlakukan oleh pemerintahan Soeharto untuk menyederhanakan fragmentasi sosial politik masyarakat, yang di dukung keterlaksanaannya dengan pemerintahan yang bersifat otoriter sehingga melanggengkannya menjadi agama sipil dalam masyarakat. Faktor ini membuat gagasan pendirian negara islam menjadi melemah (tidak berarti menghilang). Oleh karena pemberlakuan asas tunggal pancasila oleh Soeharto, hal itu juga berarti pemerataan pandangan Indonesia dalam sebuah satu cara pandang. Dalam hal ini keinginan untuk mendirikan negara islam melalui partai politik menjadi melemah karena partai politik islam (yang mengusung berdirinya negara islam) niscaya menerima asas tunggal tersebut. Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah adalah dua organisasi besar berbasis islam yang sangat mempengaruhi dalam konstruksi sosial-politik ideologi islam di Indonesia.  Gagasan Islam mau tidak mau harus mengakui pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia. Partai politik islam dalam hal ini mengalami paradoks bagi ideologi islam yang mereka anut. Disatu sisi mereka harus menerima gagasan asas tunggal yang menjadi kebijakan politik Soeharto, namun di sisi lain mereka juga merasa cemas apakah asas tunggal bertentangan dengan akidah islam atau tidak. Terdapat perdebatan dalam wacana pancasila sebagai asas tunggal dalam organisasi islam itu sendiri dan kemudian sangat berpengaruh kepada peran partai politik islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Achmad Siddiq, Ketua Nahdlatul Ulama tahun 1984 dalam menanggapi asas tunggal,

Pancasila dan islam bisa berjalan beriring dan saling melengkapi. Keduanya tidak saling bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Tidak perlu memilih salah satu dan membuang yang lain. Islam adalah agama wahyu sementara Pancasila adalah hasil pemikiran manusia. Nahdlatul ulama menerima pancasila bukan karena pertimbangan politik tapi lebih karena pertimbangan hukum islam” (Assyaukanie, 2011)

Berbeda dengan pandangan Muhamadiyah yang menolak gagasan asas tunggal pancasila karena dianggap sebagai gagasan sekuler yang bukan berasal dari Islam dan akan merugikan akidah islam. Sehingga lebih menyukai Muhamadiyah untuk dibubarkan dibandingkan harus menerima asas tunggal yang menerut mereka adalah sifat sekular. Penerimaan asas tunggal pancasila menjadi perdebatan dalam organisasi mereka baik Nahdlatul Ulama maupun Muhamadiyah. Di satu sisi dapat dipahami bahwa Muhamadiyah adalah sebuah organisasi islam yang sangat berafiliasi dengan partai Masyumi (meskipun pada saat itu sudah dibubarkan) sebagai alat perjuangan untuk mendirikan negara islam. Di sisi lain Nahdlatul Ulama bersifat akomodatif terhadap pemerintah dan cenderung berafiliasi dengan PPP.

Pancasila sebagai asas tunggal menjadi suatu bentuk kedaulatan agama sipil dalam menyelesaikan fragmentasi sosial-politik masyarakat saat itu dan secara tidak langsung merupakan pengekangan keyakinan pandangan dalam masyarakat saat itu. Sehingga, perlu ditekankan kembali keinginan partai politik muslim yang mengagendakan berdirinya negara islam menjadi melemah (sekali lagi, bukan berarti menghilang), dan digantikan dengan agenda baru yaitu penguatan agama dalam negara. Hubungan antara agama dan negara pada masa Soeharto bersifat akomodatif, dalam hal ini berarti islam tetap mengakui keadaan sah dari kelompok sekular dan memungkinkan melakukan kerja sama, namun tetap sekaligus menganggap bahwa penguatan pengaruh islam dalam negara adalah yang wajib dan penting, karena hubungan negara dengan agama adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan menurun Islam. Ofisialisasi (penyatuan/pelembagaan) Agama kedalam negara adalah hal yang paling sering terjadi dalam masa pemerintahan Soeharto. Memang pada dasarnya keinginan mendirikan negara islam tidak selantang Mohammad Natsir menyatakan hal tersebut, namun penghalusan makna dilakukan dengan cara mempengaruhi keputusan negara dengan kepentingan islam. Penguatan pelembagaan agama dalam kekuasaan negara, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang sangat mengakomodasi kepentingan kaum muslim, penyertaan agama dalam kartu identitas sebagai penanda diskriminasi, Undang-Undang Peradilan agama 1989 yang sifatnya juga diskriminasi terhadap non-muslim dan Pengajaran agama di sekolah umum yang dilakukan negara dengan tujuan pembentukan moralitas merupakan realitas nyata mengenai ofisialisasi agama dalam negara selama masa pemerintahan Soeharto dan terus-menerus terkonstruksi dengan kuat sampai saat ini. Yang sangat disayangkan, ofisialisasi agama dalam negara sangat terdominasi oleh suara mayoritas.

Berakhirnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998 menandai sebuah babak baru dalam gagasan Negara islam maupun ofisialisasi agama dengan negara. Berakhirnya pemerintahan Soeharto ditandai sebagai babak baru demokratisasi Indoneisa. Kebebasan dalam berekspresi, berpendapat dan berserikat menjadi sebuah angin segar bagi penguatan kembali gagasan pendirian negara islam di Indonesia maupun wacana ofisialisasi. Ratusan partai politik dan organisasi massa mulai berdiri, wacana-wacana kontemporer politik islam kembali mencuat. Keinginan kuat akan pemberlakuan Piagam Jakarta atau isu-isu kepemimpinan negara berdasarkan khilafah (yang tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia) dengan gigih dikampanyekan, seperti halnya yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan Laskar Jihad. Intinya, angin demokratisasi di tengah perubahan pemerintahan Indonesia pasca Soeharto juga ikut membawa gairah baru dalam wacana pendirian negara islam ataupun perubahan keinginan dengan melakukan ofisialisasi agama dalam negara.

Pasca pemerintahan Soeharto, terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam sidang-sidang istimewa MPR. Sebelum pemilu tahun 1999 dilakukan, partai-partai politik islam melakukan konsolidas dan kaukus serta mengklaim bahwa akan terjadi kemenangan telak dalam pemilihan umum bagi kemenangan partai islam. Dengan begitu, keinginan untuk mengubah konstitusi negara dengan menerapkan syariat islam sesuai yang tercantum dalam Piagam Jakarta akan tercapai. Keinginan mengenai apa yang mereka impikan akan segara tercapai dengan mayoritas suara dalam parlemen. Pada sidang tahunan MPR 2002, usulan untuk mengamandemen UUD 1945 pasal 29 diajukan oleh dua partai islam, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PBB (Partai Bulan Bintang). Namun hasil keputusan saat itu sangat mengejutkan, konsolidasi partai islam yang terbentuk sebelum pemilu tahun 1999 dan diharapkan dapat mendukung wacana perubahan tersebut justru menolak usulan dari PPP dan PBB.

Sejak era Mohammad Natsir, era pemerintahan Soeharto bahkan memasuki era reformasi memang gagasan pendirian negara islam telah berkembang dan bahkan mengalami perubahan agenda baru dalam ofisialisasi peran agama dalam negara. Namun pada dasarnya, gagasan akan pembentukan negara islam tidak pernah hilang, hanya mengalami pelemahan. Sehingga kecenderungan akan pembentukan negara islam selalu ada dan menjadi bayang gelap yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia, sampai saat ini memasuki usia yang ke 67.

Realitas Ofisialisasi

Mimpi saya memang tidak saya rencanakan, makna mimpi itupun juga tidak saya mengerti. Namun saya meyakini ada sesuatu pertanda yang coba diingatkan kembali. Memang tanpa sebuah alasan kuat apabila mimpi saya itu diyakini sebagai sebuah kenyataan di masa mendatang. Namun apabila mengacu terhadap utopia islam akan keinginan untuk memiliki negara dengan dasar agama islam di Indonesia bukan tanpa sejarah konstruksi yang lemah. Gagasan pendirian negara islam memang belum tercapai, tapi gerakan ke arah tersebut menunjukan adanya kecenderungan. Ofisialisasi peran agama pada negara yang terjadi pada masa pemerintahan soeharto semakin meluas dalam kehidupan masyarakat demokrasi saat ini. Jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan perlakuan sama rakyat di depan hukum menjadi sebuah pembenaran akan setiap ofisialisasi agama dalam negara. Saya memikirkan, demokrasi Indonesia saat ini adalah perwujudan negara demokrasi terselubung bagi kepentingan mayoritas tertentu, bagi kepentingan islam. Tidak pernah ada yang salah dengan islam, hanya dominasi terhadap komunitas masyarakat yang heterogen yang membuatnya kurang tepat bahkan cenderung salah karena melukai hak-hak komunitas lain yang ada. Dengan kata lain, melukai hak-hak minoritas yang ada. Sifat demokrasi Indonesia masih dipahami menjadi sebuah makna bahwa yang suara mayoritas adalah suara kebenaran dan keadilan. Seharusnya tidak seperti itu, melainkan demokrasi ini bersifat partisipatif. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam negara ini. Mungkin sebagian pihak mencaci pendapat ini, mungkin pendapat ini adalah aspirasi sebagian pihak. Konstruksi mental masyarakat Indonesia saat ini bukanlah sebuah iklim pluralisme sebagai mana makna aslinya. Pluralisme adalah gagasan yang timbul pada zaman renaisains yang menganggap bahwa orang yang berbeda-beda hidup dalam harmoni dan sikap hormat-menghormati. Namun pluralitas pada mental masyarakat Indonesia sangat sesuai pandangan John Stuart Mill, dia menyatakan dalam bukunya On Liberty,

“Ide-ide yang dimiliki setiap individu mengenai apa yang dia yakini, namun tidak sesuai dengan keyakinan banyak orang, akan ditindas. Ide-ide harus dilindungi oleh kecondongan massa yang tidak seragam” (Mill, 1974)

Makna dari kalimat tersebut secara sederhana, pandangan yang tidak seragam dengan pandangan negara dianggap sebagai sebuah hal yang salah. Bagaimana mungkin pandangan kaum-kaum non-muslim di Indonesia bisa dianggap salah oleh negara, sementara disatu sisi negara membenarkan sebuah tindakan mayoritas. Bagaimana mungkin keyakinan beribadah setiap individu yang berbeda dengan keyakinan banyak orang dianggap menyalahi kebersamaan masyarakat. Bukankah pluralisme menuntut pengakuan penganut agama lain mengakui kemungkinan adanya kebenaran agama lain? Pluralisme membenarkan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dengan agama mereka. Bukan dengan pemaksaan ibadah yang diatur oleh negara. Apabila siapapun yang sedang membaca tulisan ini menjawab tidak, itu sama artinya dengan menolak kesetaraan dalam Indonesia. Mengapa tolak ukur antara individu dalam masyarakat harus digunakan dalam tolak ukur mayoritas ketika suara mayoritas tidak menjamin adanya keadilan? tentu tulisan ini bukan justifikasi dari setiap pertanyaan yang saya ajukan.

Mari masuk lebih mendalam kepada sebuah realitas konkret hubungan negara dan agama yang sangat kental demokrasi mayoritarianisme-nya serta ofisialisasinya. Pertama yang paling relevan adalah Departemen Agama. Sejak pertama kehadiran Departemen Agama (dahulu Kementerian Agama) memang hal kontroversial, terlebih apabila melihat prestasi mereka hari ini sebagai yang terbaik nomor satu di Indonesia sebagai departemen terkorup. Dalam hal ini ofisialisasi agama pada negara berubah fungsi menjadi timbal balik, negara yang mengofisialisasi agama. Agama, yang pada mulanya alih-alih akan melayani kepentingan individu dalam menjalankan keyakinananya, menjadi sebuah alat politik demi kepentingan suatu kelompok politik tertentu. Keberadaan Departemen Agama menjadi sarana diskriminasi agama dan simbol dominasi islam dalam negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU Perkawinan tahun 1974 atau ikut mencampuri sistem pendidikan dengan bertujuan untuk pembangunan moral. Padahal negara sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Franz Magnis Suseno,

“Kesempurnaan rohani individu bukan wewenang negara, negara tidak akan sanggup untuk menyempurnakan seseorang secara moral dan kalau negara mencoba hal itu, maka sebenarnya hal itu hanya berarti sebagai pemaksaan moral dari sebagian kelompok yang ingin memaksakan pandangan mereka” (Suseno, 1987)

Hal ini berarti sekali lagi, bahwa lagi-lagi keberadaan departemen agama sebenarnya tidak relevan bagi masyarakat. Sekalipun relevan, maka peran Agama itu bukan mengofisialisasi negara, melainkan negara memberikan dukungan dan perlindungan bagi nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yang terkonstruksi secara alami, bukan karena ada ofisialisasi agama dalam negara. Negara tidak memiliki wewenang untuk menyempurnakan batin manusia. Melainkan negara hanya menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi apabila terjadi perbedaan pandangan moral suatu individu, namun individu tersebut juga memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat, negara tidak boleh menghukumnya dengan dasar bertentangan dengan agama. Dengan terjadinya ofisialisasi agama, negara cenderung menjadi hakim moralitas. Pada dasarnya tidak seharusnya seperti itu terjadi. Negara tidak akan bisa membedakan apa mengenai apa yang Immanuel Kant sebut, yaitu moralitas dan legalitas. Negara akan membentuk perilaku moralitas masyrakat yang dipaksakan bukan karena individu tersebut pada dasarnya menginginkan untuk berbuat baik, namun individu tersebut berbuat baik dikarenakan ada ketakutan hukuman oleh negara. Sehingga relevansi hal tersebut dengan Departemen agama adalah bahwa sebagai bentuk pelembagaan agama dalam negara, ofisialisasi agama dalam negara (dalam hal ini penguatan melalui dukungan legislasi bahkan material), masyarakat heterogen yang ada di Indonesia akan terbentuk melalui bentuk-bentuk pemaksaan moral dimana pada keadaan sebenarnya, hal itu tidak diperlukan hadir dalam negara. Karena agama adalah implikasi ajaran moral bagi individu, yang dijalankan oleh individu untuk kebaikan individu dan masyarakat. Departemen Agama terlalu banyak ikut campur dalam urusan individu dan masyarakat. Melalui Inpres No. 14/1967, keberadaan agama di Indonesia atau keyakinan dipersempit keberadaannya dengan hanya mengakui lima agama garis besar. Meskipun pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid hal itu di cabut. Peran departemen agama di Indonesia menjadi lebih terfokus hanya untuk mengurusi agama-agama yang berada di garis besar saja. Padahal, tercatat paling tidak ada 11 keyakinan minoritas lain yang masih ada di Indonesia (Setiawan, 2002). Sehingga secara tidak langsung juga, departemen agama melalui Inpres telah menyalahi UUD 1945, karena dalam UUD 1945 tidak menyebutkan kepastian agama atau keyakinan mana yang harus diterima masyarakat atau ditolak oleh masyarkat.

Yang kedua adalah dalam hal kebebasan beragama. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Franz Magniz Suseno tadi, Negara seharusnya hanya memberika perlindungan dan pengawasan bagi norma-norma yang terkonstruksi secara alami dalam masyarakat. Ironi bagi kebebasan beragama dalam bangsa Indonesia bukanlah sebagaimana wacana dominan yang berada saat ini, yaitu pluralisme. Pengertian pluralisme sebagaimana telah dijelaskan diatas justru sangat bertolak dengan realitas keadaan negara saat ini. Pluralisme sebagai wacana utama memang sangat tidak tepat untuk menggambarkan keadaan ini, melainkan wacana Inklusivisme lebih tepat dalam menggambarkan kehidupan beragama di Indonesia. Inklusivisme menganggap keyakinan bahwa dirinya sendiri sebagai satu-satunya agama sejati yang sempurna, keyakinan lain tidak dengan sendirinya salah, namun tidak sempurna. Meskipun inklusivisme memungkinan adanya kehidupan antar agama dan mempercayai bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama, karena mereka mengajarkan kebenaran. Namun secara ekplisit, inklusivisme mempercayai agama mereka benar sejarah keseluruhan, dan agama lain hanya benar secara implisit.

Mayoritas ofisialisasi agama dengan negara di Indonesia bersifat Inklusivis. Sikap inklusivisme mulai menjadi wacana dominan di tengah masyarakat islam dan menjadi dilema pluralisme yang diutopiakan oleh masyarakat multikultural, sosio-religius. Penyerangan Jamaah Ahmadiyah, Penyengketaan lahan ibadah Cikeusik yang diperkuat oleh SKB 3 Menteri (Meskipun seharusnya sifat UU tersebut adalah rekomendatif dan bukan mengikat), pemblokiran jalan umum untuk beribadah, penyegelan rumah makan saat bulan puasa, ataupun yang baru-baru ini terjadi, yaitu tindakan provokasi Rhoma Irama dalam pemilihan Calon gubernur DKI Jakarta dengan memainkan isu SARA adalah sebuah contoh inklusivitas yang terjadi dalam realitas saat ini. Apa yang seharusnya menjadi ranah publik dan bukan menjadi tidak dapat dibedakan. Sedangkan saat seharusnya negara memberikan perlindungan bagi norma-norma dalam masyarakat, negara justru terlena tidak berdaya dalam menghadapi itu.

Haruskah Sekularisasi ?

Pada dasarnya wacana mengenai sekularisasi bukanlah sebuah hal yang asing bagi Indonesia. Dia telah ada sejak kemerdekaan, bukti paling sederhana adalah ketika kita menyebut kelompok nasionalis kita dengan sebutan kelompok sekular. Dalam 67 tahun terakhir pasca kemerdekaan wacana sekularisasi adalah sebuah wacana yang sangat sensitif, begitupula juga dengan wacana akan pendirian negara islam di Indonesia. Namun konstruksi realitas memang mengambil jalur tengah yang condong ke kiri, yaitu dengan ofisialisasi agama dalam negara. Penguatan peran agama dalam negara adalah semacam alegori bahwa Indonesia bersikap setengah hati dalam menentukan sikap untuk menjembatani duniawi dan ukhrawi (negara dan agama). Di tengah masyarakat yang heterogen tidak seharusnya Indonesia bersikap setengah hati, yaitu dengan mendukung sifat demokrasi mayoritarianisme, bukan partisipatif. Di lain pihak, mentalitas suara mayoritas menunjukan sikap inklusivitas yang dijubahkan dengan pluralitas semu.

Di satu sisi, wacana untuk mendirikan negara islam jelas akan ditolak, bukan hanya saat ini dengan proses demokratisasi yang sedang melewati tahap prosedural, melainkan oleh masyarakat heterogen termasuk dari dalam islam sendiri. Pancasila yang kita gunakan alih-alih sebagai jalan tengah penyelenggaran kesejahteraan, khususnya penghormataan dalam nilai dan norma, justru belum memberikan jawaban pasti karena pancasila juga belum menemukan jati-dirinya. Interpretasi tidak menemukan ketidakpastian mengenai arti pancasila dan makna konkret dalam kehidupan Indonesia, bahkan sampai kedua penggagasnya telah tiada. Sedangkan tuntutan situasi dan kemajuan zaman terus menggrogoti individu dan masyarakat Indonesia serta menggrogoti kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, wacana mengenai sekularisasi mulai menjadi perhatian masyarakat yang heterogen, bukan hanya dari masyarakat non-muslim yang sejak awal cenderung mendukung pemisahan agama dengan negara, melainkan juga dari masyarakat muslim itu sendiri. Mungkin ini adalah jawaban atas mimpi saya ditengah parlemen yang sedang melakukan debat yang luar biasa, debat amandemen konstitusi masa mendatang. Mungkin ini adalah jawaban mengapa teriakan Nurcholis Madjid ke arah saya kemudian membuat saya terbangun. Apabila pemisahan agama dan negara dilakukan, mimpi saya akan perdebatan parlemen untuk mengamandemen konstitusi tidak akan terjadi di masa depan. Dengan begitu, Indonesia tidak akan dihadapkan ke dalam bahaya disintegrasi apabila amandemen tersebut benar-benar terjadi. Dengan sekularisasi, partai-partai islam yang memiliki agenda untuk mendirikan negara islam di bumi Indonesia tidak akan ada lagi, kesetaraan bukan lagi bersifat mayoritarianisme atapun inklusivisme. Memisahkan agama dan negara berarti membedakan mana hal yang duniawi dan mana yang ukhrawi, membedakan apa yang menjadi bagian individu melalui agama dan bagian individu dalam negara. Kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah tidak akan dibayangi oleh ketakutan akan pemberlakuan 7 kata sakti Piagam Jakarta. Yang paling utama, Indonesia bisa terfokus dalam menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat luas, tanpa dirongrong oleh ketakutan perpecahan.

Menurut Nurcholis Madjid, gagasan sekularisasi (gagasan yang ia pinjam dari Talcott Persons dan Robert Bellah) bukan berarti sebagai penghilangan iman kepercayaan suatu individu, melainkan sekularisasi adalah proses pemerdekaan individu yang sangat terinspirasi oleh agama. Madjid menambahkan, sekularisasi yang dilakukan akan membuat penguatan akan agama (Islam) dan bukan pelemahan. Pemisahan apa yang religius dan apa yang bukan dalam konteks kenegaraan pun menjadi tepat. Dalam menyikapi partai politik yang memiliki agenda khusus, Madjid menyebutkan bahwa dengan ada atau tidaknya partai islam , islam tetap akan berkembang di Indonesia dan muslim akan menjadi semakin islami. Bahkan kehadiran partai islam justru telah gagal membangun citra positif dan simpatetik.

Sekularisasi bagi Islam sendiri bukanlah sesuatu hal yang harus ditakutkan, Said Agiel Siradj menyatakan, bahwa islam dan sekularisme adalah cocok satu dengan yang lain. Pemisahan antara urusan duniawi dan ukrawi telah ada sejak dahulu, bahkan bisa dikatakan bahwa sekularisme adalah karakteristik islam. Corak kehidupan masyarakat Madinah saat itu adalah saksi sejarah. Nabi Muhammad membedakan antara posisinya sebagai nabi disatu sisi, dan sebagai kepala negara di sisi lain. Piagam madinah, yang saat itu menjadi landasan pemerintahan bahkan tidak menyebutkan asas islam, melainkan lebih cenderung bersifat sesuai dengan hadits, “antum a’lamu bi umuri dunyakum” (Siradj, 1999).

Sebagai penutup, jelas bahwa permasalahan nyata di dalam dunia ini (urusan kenegaraan), seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan yang terpecah-pecah terlebih melalui cara-cara agama. Baik suara agama mayoritas maupun non-mayoritas, untuk itu lebih baik apabila pemisahan urusan antara agama dan negara ataupun campur tangan agama dalam negara untuk direduksi bahkan dihindari pelaksanaannya. Bukan melalui agama atau keyakinan apa yang harus didahulukan sebagai cara, tapi bagaimana individu dan segenap masyarakat Indonesia dapa merasakan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan dan kemerdekaan yang sebenarnya, Terlebih jalur demokrasi telah kita pilih sebagai jalan utama mencapainy.

Semoga mimpi saya tidak menjadi kenyataan…

Written by polhaupessy

Agustus 19, 2013 pada 7:39 am

Ditulis dalam Uncategorized

Tagged with , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: