senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Kedelai: Kenapa baru ribut sekarang?

with one comment

Polemik mengenai irasionalitas harga kacang kedelai menyebabkan efek tumpah pada sektor-sektor dunia usaha Indonesia sehingga pasar usaha yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku utama terancam membatasi usahanya. Kedelai telah membuat para penjual tahu dan tempe patah semangat. Akibatnya, lagi-lagi pemerintah Indonesia harus mengimpor.

Indonesia harus mengimpor kedelai lagi untuk menutupi pasokan konsumsi yang defisit, sehingga harga pasar kedelai dapat ditekan menjadi normal. Ada hal yang menarik sekaligus menggelikan dari “Si Kedelai” ini, kenapa baru diributkan sekarang ketersediaan pasokan kedelai?

Mari melihat sejarah kedelai di Indonesia, komoditas kedelai merupakan komoditas pangan yang vital bagi Indonesia. Sekitar 94% pemanfaatan kedelai Indonesia digunakan hanya untuk pembuatan bahan pangan, baik yang difermentasi kembali seperti tempe, oncom, tauco, kecap ataupun yang tidak difermentasi kembali seperti tahu, susu kedelai, minyak kedelai atau makanan ringan (Swastika, 2005). Melihat pentingnya kedelai bagi Indonesia seharusnya pasokan konsumsi kedelai wajib dipenuhi.

Namun alih-alih mencapai swasembada kedelai, harapan untuk meningkatkan produksi kedelai justru memberikan hasil sebaliknya. Pada kenyataannya Indonesia telah melakukan impor kedelai sejak tahun 1975 untuk memenuhi konsumsi dalam negeri (Tani, 2006). Meskipun pada periode 1970 hingga 1980 jumlah impor kedelai Indonesia masih terhitung sedikit yaitu hanya berkisar 150.000 ton – 200.000 ton kedelai, namun ternyata impor kedelai pada periode berikutnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1980 hingga 1990, impor kedelai meningkat jumlahnya mencapai 500.000 – 800.000 ton per tahun. Pada tahun 1990-2000, impor kedelai meningkat kembali pada angka 900.000 ton – 1.500.000 ton per tahun. Bahkan pasca tahun 2000 hingga tahun 2010, impor kedelai semakin meningkat dengan angka rata-rata impor kedelai hampir mencapai 2.000.000 ton per tahun (Lihat Grafik 1.1).

Meskipun pada saat ini Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kedelai terbesar dunia, namun juga pada saat yang bersamaan Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor terbesar di dunia (Pangan, 2005). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sampai pada tahun 2012, jumlah produksi kedelai Indonesia adalah sebesar 783.158 ton (Indonesia B. P., Tanaman Pangan, 2012). Dengan jumlah produksi seperti itu, produksi kedelai Indonesia menempati urutan ke-10 terbesar dunia dan Indonesia menyumbang 0,3% total produksi kedelai secara global. Apabila meninjau produksi kedelai Indonesia sejak tahun 1975 yang hanya berjumlah 526.000 ton, ternyata Indonesia telah berhasil mendorong peningkatan produksi sampai tahun 1995 hingga mencapai puncaknya dengan jumlah produksi 1.680.000 ton. Meskipun demikian, angka tersebut tidak berhasil mengurangi impor kedelai Indonesia.

Jumlah produksi kedelai pada kenyataannya berjalan pararel dengan jumlah luas area pertanian kedelai. Apabila jumlah area pertanian kedelai semakin luas, maka hasil produksi kedelai juga semakin meningkat, sebaliknya apabila jumlah area pertanian kedelai semakin menyempit, maka produksi kedelai juga akan menurun.

Data dari tahun 1975 hingga 1995 menunjukan bahwa peningkatan produksi kedelai didukung dengan peningkatan jumlah luas lahan pertanian kedelai. Dari sini sebenarnya dapat terlihat bahwa telah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi impor kedelai yang terus meningkat sejak tahun 1975. Pada periode 1983-1995 sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah berhasil untuk mendorong peningkatan produksi melalui peningkatan perluasan lahan pertanian kedelai dan peningkatan produktifitas lahan (Supadi, 2009). Dengan kata lain sebagai perbandingan, luas lahan pertanian kedelai pada tahun 1975 mencapai 768.000 hektar yang mampu memproduksi 589.000 ton kedelai, dan pada tahun 1995 luas area pertanian kedelai mencapai 1.477.000 hektar dan mampu memproduksi 1.680.000 ton kedelai.

Hal ini menunjukan bahwa keterkaitan antara luas area pertanian mempengaruhi jumlah produksi kedelai yang dihasilkan. Namun sangat disayangkan, peningkatan produksi kedelai Indonesia pada periode 1983-1995 ternyata tidak diikuti tahun-tahun berikutnya. Pada kenyataannya, semenjak tahun 1995 produksi kedelai terus mengalami penurunan hingga saat ini sejalan dengan penurunan area pertanian kedelai dan produktifitas lahan pertanian kedelai (Harsono, 2008).

Dengan melihat pada tingkat impor kedelai yang terus meningkat sejalan dengan tingkat konsumsi yang juga meningkat karena pertumbuhan laju penduduk dan pada saat yang bersamaan juga terjadi berkurangnya luas lahan pertanian kedelai, maka tendensi yang terjadi adalah dalam jangka panjang Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari defisit produksi kedelai untuk dapat secara mandiri menyediakan kedelai bagi konsumsi dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia akan terperangkap pada kebijakan impor kedelai.

 

Grafik 1.1 Kedelai

                                  Sumber : Badan Pusat Statistik 2012, Sumber Tani (Diolah)

 

Apa Indonesia Terperangkap Pada Kebijakan Impor Kedelai ?

Wacana untuk memenuhi pasokan konsumsi kedelai dalam negeri memang menjadi bahan evaluasi pemerintahan presiden SBY sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, era pemerintahan presiden SBY dengan KIB I dan KIB II sudah mencanangkan untuk mencapai swasembada kedelai pada tahun 2014 nanti. Namun idealisme pemerintahan presiden SBY ternyata tidak menemukan jodoh dalam realitasnya. Hal demikian juga dapat diartikan secara sederhana, yaitu bahwa sudah 38 tahun dan 5 presiden kedelai menjadi komoditas pangan yang merepotkan bangsa Indonesia. Meskipun upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi, namun justru konsumsi semakin cepat yang tidak dapat dikejar lagi.

Perbaikan dalam produksi kedelai Indonesia tentunya sangat perlu dilakukan. Pasalnya komoditas ini diindikasikan akan menciptakan tingkat konsumsi yang terus menerus dari tahun ke tahun. Mengutip pendapat Robert Malthus pada tahun 1709 bahwa “pertumbuhan jumlah populasi akan menyebabkan kenaikan konsumsi pangan”. Maka Indonesia harus dapat memanfaatkan isu pangan sebagai komoditas kemajuan bangsa, bukan justru berharap mengimpor yang secara filosofis jalannya bisa dikatakan “diberikan makan orang lain”. Kalau begitu pertanyaan yang muncul sangat sederhana, Apa kita terperangkap kebijakan impor?

Mari mulai dengan kerangka berpikir bahwa Indonesia sedang bergantung dan mungkin akan terus bergantung pada impor kedelai. Ketergantungan Indonesia dalam menyediakan pasokan kedelai untuk konsumsi dalam negeri melalui kebijakan impor kedelai merupakan sebuah gambaran betapa rapuhnya ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan yang dipahami oleh Indonesia, merujuk menurut Departemen Pertanian, adalah didefinisikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau (Pertanian, 2005). Berdasarkan dengan pemahaman definitif mengenai ketahanan pangan menurut Departemen Pertanian –dimana kedelai juga termasuk dalam hal ini –maka jelas terlihat bahwa memang sebenarnya ketahanan pangan Indonesia dalam komoditas kedelai berada dalam keadaan yang rapuh karena ketersediaan kedelai dari tahun ke tahun tidak dapat diusahakan dengan upaya mandiri, tidak mudah diperoleh dan harga yang fluktuatif.

Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai dalam hal ini telah melibatkan negara lain yang berperan sebagai pemasok utama impor kedelai Indonesia. Indonesia melakukan impor kedelai utama pada Amerika Serikat. Dimana dalam hal ini Amerika Serikat tidak hanya menjadi pengekspor kedelai terbesar bagi Indonesia, namun ternyata Amerika Serikat dalam hal ini juga merupakan produsen kedelai terbesar dunia dengan mengambil bagian lebih dari 50% jumlah produksi dunia (Agency, 2012). Oleh karena itu, kebutuhan pasokan kedelai Indonesia melalui impor sangat bergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan pasokan kedelai Indonesia melalui impor yang jumlah keseluruhannya didapatkan dari Amerika Serikat akan menyebabkan dampak ketergantungan yang dimensinya tidak hanya sebatas ekonomi dalam pada komoditas kedelai.

Menurut studi yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, dijelaskan bahwa Impor kedelai Indonesia terhadap Amerika Serikat telah dimulai sejak tahun 1981 dengan jumlah 360.000 ton kedelai dan mengambil volume impor dengan presentase sebesar 94% dari total keseluruhan impor kedelai (Pusat Palawija, 1983). Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspor penting kedelai Amerika Serikat karena volume ekspor yang terus meningkat dan menempati posisi kedua terbesar pangsa ekspor Amerika Serikat setelah Uni Eropa (Agriculture, 2012). Oleh karena itu, Amerika Serikat adalah pemain penting bagi ketersediaan kedelai dalam negeri di Indonesia. Selain Amerika Serikat, Indonesia juga melakukan impor kedelai dengan negara lain seperti Argentina, Kanada, Afrika Selatan dan Malaysia (Mae, 2012).

Pada tahun 1999, terjadi Peningkatan yang signifikan dalam sejarah impor kedelai Indonesia akibat peningkatan jumlah konsumsi dan juga penurunan area lahan pertanian kedelai bahkan setelahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 1999 tingkat konsumsi kedelai Indonesia berada dalam jumlah tertinggi semenjak Indonesia melakukan impor kedelai pada tahun 1975 yang mencapai 2.684.000 ton kedelai. Pasca tahun 1999, penurunan jumlah produksi kedelai Indonesia dan penurunan luas area pertanian kedelai terus menurun hingga saat ini. Penurunan yang terjadi pasca tahun 1999 menunjukan adanya sebuah jarak yang besar dalam luas lahan pertanian kedelai, yaitu pada tahun 1999 jumlah luas area pertanian kedelai mencapai 1.152.079 hektar, namun pada tahun 2000 terjadi penurunan hingga lebih dari 30% jumlah tahun 1999, yaitu hanya mencapai 824.484 hektar area pertanian kedelai. Begitu juga dengan tahun berikutnya, penurunan area luas pertanian kedelai terus terjadi bahkan mencapai titik terendah.

Terdapat beberapa studi yang dilakukan mengenai persoalan impor kedelai di Indonesia. Purwanto (Purwanto, 2009) dalam studinya menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi impor kacang kedelai nasional, antara lain adalah produksi kacang kedelai, konsumsi kacang kedelai, harga kacang kedelai lokal, harga kacang kedelai impor, harga kacang kedelai dunia dan nilai tukar rupiah. Kebijakan impor kedelai mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Swastika (Swastika, The Frontier of Soybean Development policy, 2005) menjelaskan bahwa kebijakan kedelai nasional dalam waktu jangka pendek dan jangka menengah tidak dapat mencapai kemandirian karena kecenderungan impor. Hal tersebut akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Swastika memberikan beberapa rekomendasi kebijakan kedelai untuk mendukung pengembangan kedelai nasional antara lain; menyediakan akses, memberikan pelatihan pada petani kedelai, transfer teknologi, memberikan insentif bagi petani kedelai melalui kebijakan ekonomi makro. Begitu juga dengan studi yang dilakukan Siswono Yudo Husodo (Husodo, 2004), beliau berpendapat kebijakan berorientasi impor yang menyebabkan impor kedelai terus dilakukan. Menurut Siswono impor komoditas pangan terjadi akibat kebijakan liberalisasi bahan pangan setelah krisis ekonomi tahun 1998. Selain itu, masalah pada pertanian itu sendiri sepert sulitnya akses kredit bagi petani, dan praktek bisnis yang tidak berbasis hukum serta peran ketidakberpihakan pemerintah melalui regulasi menjadi pendorong impor bahan pangan. Dalam kacamata yang lebih general, hal ini dianggap sebagai era liberalisasi pangan. Liberalisasi pangan yang menyebabkan kecenderungan impor komoditas pangan, Syamsul Hadi (Hadi, 2012) memberikan pandangan hal ini terjadi karena Indonesia terikat pada perjanjian internasional yang mendukung liberalisasi seperti Agreement on Agricultural WTO tahun 1995 dan juga Letter of Intent IMF ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1998.

Presiden kita harus mengerti masalah pertanian yang lebih nyata, beliau adalah Doktor Pertanian lulusan IPB, malu kalau tidak mengerti pertanian. Permasalahan mengenai kecenderungan impor kedelai sebetulnya bukan persoalan baru dan identifikasi masalah dan penyebab akan ketergantungan pun sudah diketahui.

Persoalan uatama terkait ketergantung impor kedelai terletak pada kemauan pemerintah untuk menyelesaikannya (Political Will).

Terlihat sekali bahwa keinginan secara politik pemerintah itu tidak ada. Rektor IPB Prof. Herry Suhardiyanto bahkan sangat menyayangkan hal demikian. Kata beliau, “IPB telah memberikan sumbangsih melalui inovasi teknologi untuk dunia pertanian. Tetapi pemerintah mengabaikan

Pada 2015, diperkirakan penduduk dunia mencapai 9 Milyar populasi, maka perlu juga penyediaan pangan yang memadai, termasuk juga kedelai. Indonesia mau tetap terjebak impor atau memanfaatkan peluang ini untuk menjadi pemain dalam komoditas pangan dunia. Jawabannya mungkin ada di Presiden SBY dan juga hasil pemilu 2014 nanti.

Written by polhaupessy

September 6, 2013 pada 8:00 am

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. We are on way UNITED…

    the eye

    September 6, 2013 at 9:03 am


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: