senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Telaah Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011

with 2 comments

Makalah ini disampaikan dalam Diskusi Publik di Komisi I DPR-RI pada 17 Desember 2013 untuk membahas “Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global”. Penulis dalam hal ini menjadi peneliti junior pada Indonesia Development Institute.

Judul Diskusi yang sama juga merupakan Judul Buku yang ditulis oleh Prof. Zainuddin Djafar (Guru Besasr FISIP HI UI dan Senior Advisor Indonesia Development Institute (INDI)) dan Robby Aulia Fadila (Peneliti Indonesia Development Institute), diterbitkan oleh Pustaka Jaya, tahun 2013

Judul Diskusi yang sama juga merupakan Judul Buku yang ditulis oleh Prof. Zainuddin Djafar (Guru Besasr FISIP HI UI dan Senior Advisor Indonesia Development Institute (INDI)) dan Robby Aulia Fadila (Peneliti Indonesia Development Institute), diterbitkan oleh Pustaka Jaya, tahun 2013

Abstrak

Pada tahun 2011, selama satu tahun penuh Indonesia mendapatkan giliran untuk menjadi ketua ASEAN. Dalam keketuaan tersebut, pelaksanaan Polugri Bebas-Aktif dimanifestasikan untuk mencapai prioritas-prioritas yang dicanangkan selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Pada satu sisi, ASEAN sebagai corner stone dalam pengambilan kebijakan luar negeri menjadi sangat strategis karena mengandung banyak kepentingan Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi. Namun pada sisi lain, perubahan peta politik dalam lingkungan strategis di Asia Tenggara dan Asia Timur ikut mempengaruhi ASEAN. Dengan latar situasi seperti ini, Indonesia menekankan bahwa tidak boleh terdapat satu dominasi kekuatan utama di kawasan atau disebut sebagai Keseimbangan Dinamis (Dynamic Equilibrium) yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Natalegawa. Meskipun sifatnya yang sangat politis, Doktrin Natalegawa memiliki dimensi-dimensi bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang dapat sangat menguntungkan Indonesia apabila dirumuskan dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang lebih konkret.

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah Doktrin Natalegawa dan memberikan justifikasi bahwa penerapan Doktrin tersebut memiliki dimensi Kepentingan Ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan mengaitkan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011, Kepentingan Ekonomi yang menjadi telaah dalam Doktrin Natalegawa merujuk pada integrasi pembangunan nasional dengan pembangunan kawasan yang sejalan dengan prioritas utama Indonesia dalam keketuaan di ASEAN tahun 2011. tTulisan ini juga akan memberikan rekomendasi bahwa penerapan Doktrin sebagai satu sikap politik Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk pencapaian Kepentingan Nasional (khususnya kepentingan ekonomi).

Keyword: Keketuaan Indonesia, Dynamic Equilibrium, Kepentingan Ekonomi Indonesia

 

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011

Dalam keketuaan di ASEAN, terdapat tiga prioritas utama yang dicanangkan Indonesia selama satu tahun penuh. Ketiga prioritas tersebut yaitu, Pertama adalah memastikan kemajuan kawasan demi mencapai komunitas ASEAN 2015; Kedua, memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan; Ketiga, Membahas visi ASEAN Community pasca-2015 (Kemlu, Diplomasi Indonesia 2011, 2012, hal. 178).

Ketiga prioritas Indonesia merefleksikan kepentingan nasional Indonesia melalui ASEAN. Oleh karena itu, pencapaian ketiga prioritas tersebut menjadi mutlak bagi Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan Polugri bebas-aktif. Terlebih lagi, mengingat bahwa ASEAN adalah patokan bagi Indonesia dalam bersikap, ASEAN merupakan keluarga bagi Indonesia dan juga ASEAN adalah masa depan Indonesia (Yudhoyono, 2010). Demikian, peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN kali ini menjadi sangat penting untuk menentukan arah perjalanan ASEAN di masa depan sebagaimana diungkapkan Menlu Natalegawa bahwa,

“If Indonesia don’t take the initiative to chair ASEAN sooner, we fear there will be a vacuum of leadership at this moment” (Alexandra, 2011)

Jelas bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting, meskipun giliran keketuaan Indonesia dipercepat dengan pertimbangan bahwa Indonesia akan mengetuai forum internasional lain pada periode yang digilirkan pada tahun 2013.

Doktrin Natalegawa: Keseimbangan Dinamis (Dynamic Equilibrium)

Doktrin adalah sebuah spesifikasi yang menggambarkan suatu fenomena tertentu dalam sebuah keadaan politik, atau merupakan bentuk artikulasi ide yang berhubungan pada suau fenomena dimana doktrin tersebut diterapkan (Sandru, 2012). Doktrin juga dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukan cara untuk mencapai apa yang dimaksud (Posen, 1984). Pemahaman definitif ini memberikan pengertian sederhana mengenai doktrin, serta menggambarkan dimana letak Doktrin dalam pelaksanaan Polugri suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Secara sederhana, pemahaman diatas memberikan eksplanasi bahwa Doktrin memperuncing pelaksanaan Polugri untuk mencapai kepentingan suatu negara pada sebuah situasi.

Keseimbangan Dinamis atau Dynamic Equilibrium merupakan pengejawantahan Polugri Bebas-Aktif dibawah Presiden SBY untuk lebih berperan di kawasan, khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan penelusuran mengenai perumusan Polugri Indonesia selama era presiden SBY, maka dapat terlihat jelas bahwa Doktrin Natalegawa merupakan salah satu bentuk manifestasi Polugri yang telah dikembangkan selama periode Presiden SBY.

Penggambaran mengenai penjabaran Polugri era presiden SBY yang bukan lagi “Rowing between the Two Reefs”, melainkan “Navigating a Turbulent Ocean” menjadi faktor utama yang menggambarkan bahwa terdapat keterkaitan erat Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium”. Secara eksplisit, Doktrin Natalegawa mempertahankan beberapa prinsip Polugri SBY “Navigating a Turbulent Ocean”, yaitu menjaga keberimbangan antara independensi pengambilan keputusan, kebebasan bertindak dan pendekatan yang konstruktif; tidak bergabung pada sebuah aliansi militer; konektivitas dengan dunia luar; mencerminkan nasionalisme dan identitas Indonesia (Djafar, 2013).

Dalam konteks ASEAN, selain merefleksikan intepretasi Polugri bebas-aktif era Presiden SBY, Doktrin Natalegawa juga bermaksud menempatkan posisi Polugri Indonesia pada pembentukan kawasan yang stabil, damai dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, baik kawasan maupun nasional (Kemlu, Diplomasi Indonesia, 2011).

Pembentukan Doktrin Natalegawa tidak dapat pula diartikan semata-mata dipengaruhi oleh Politik bebas-aktif maupun intepretasi kembali maknanya pada era Presiden SBY. Melainkan, ini lahir dari kalkulasi strategis perubahan di lingkungan strategis Indonesia, baik di ASEAN maupun yang secara geografis berdekatan dengan ASEAN. Doktrin Natalegawa diasumsikan terbentuk melalui dua faktor utama dalam dinamika lingkungan strategis kawasan yang sangat signifikan. Pada mulanya hal ini disebabkan oleh kebangkitan RRC baik secara ekonomi yang berpengaruh pada penguatan kekuatan militer (The Rise of the Dragon), serta pergeseran fokus politik luar negeri AS ke Asia-Pasifik (US Pivot) yang juga dibarengi dengan ekspansi ekonomi dan militer.

Melihat kembali pada sejarah Perang Dingin dimana terjadi perimbangan kekuatan antara AS dan Uni Soviet, maka kehadiran dua kekuatan utama baru yaitu AS dan RRC sebagai bangunan politik di kawasan dapat memicu instabilitas kawasan yang cenderung konfliktual, membagi peta politik negara-negara di kawasan antara dua kekuatan utama tersebut.

Doktrin Natalegawa memiliki kecenderungan untuk membangun arsitektur kawasan yang stabil, damai dan membawa kemakmuran tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, melainkan juga dengan perluasan hingga kawasan Asia Timur. Hal ini perlu disoroti dengan sangat serius karena mengandung beberapa pengertian terhadap intepretasi Doktrin tersebut. Pertama, ASEAN yang merupakan institusi kerjasama kawasan Asia Tenggara yang bersifat terbuka dianggap akan dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara di Asia Timur, dimana tidak terdapat institusi kerjasama di kawasan ini. terlebih lagi, dinamika politik di kawasan Asia Timur adalah hambatan utama dalam pembentukan kerja sama di kawasan tersebut. Kedua, Doktrin Natalegawa menempatkan ASEAN menjadi poros untuk perluasan kerjasama antar kawasan, yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini berarti bahwa Keseimbangan Dinamis yang dimaksudkan oleh Natalegawa terbentuk melalui peran sentral ASEAN.

Namun pengertian Doktrin Natalegawa untuk membentuk arsitektur kawasan yang dinamis tanpa satu kekuatan yang mendominasi, justru membuat ketidakpastian semakin jelas karena sentralitas ASEAN dipertaruhkan dalam hal ini, khususnya ketika Doktrin Natalegawa dengan dominan digambarkan sebagai sikap politik utama Indonesia dan ASEAN dalam konflik di Laut Cina Selatan.

Kepentingan Ekonomi Indonesia

Indonesia menunjukan kepemimpinan dengan mendorong tercapainya prioritas keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Selain mendorong kemajuan signifikan dalam pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015, Indonesia juga terus menekankan akan pentingnya pembangunan arsitektur kawasan yang telah berhasil membawa situasi tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga membawa situasi yang aman, stabil dan kondusif di kawasan Asia-Pasifik untuk upaya pembangunan (Kemlu, Diplomasi Indonesia 2011, 2012, hal. 178).

Keterkaitan Doktrin Natalegawa dengan kepentingan ekonomi Indonesia dapat dielaborasi lebih mendalam dengan memperhatikan pernyataan resmi dari Menlu Marty M. Natalegawa. Mengutip Pidato Menlu Natalegawa dalam beberapa pernyataan tahunan Menlu pada tahun 2010 dan 2011, maka dapat dilihat similaritas fokus dari Doktrin Natalegawa yang menyertakan dimensi kepentingan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak dijabarkan kembali pada bentuk operasional maupun teknis yang menjelaskan indikator tercapainya kepentingan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2010, Natalegawa menjabarkan bahwa pelaksanaan Polugri bebas-aktif akan membimbing Indonesia untuk pembentukan arsitektur kawasan melalui ASEAN. Beliau menyatakan,

“Bagi Indonesia, komunitas Asia Timur maupun Asia-Pasifik tidak dapat terwujud tanpa adanya komunitas ASEAN sebagai fondasi utama….Namun demikian, harus ditekankan pula perlunya kita memastikan di tingkat nasional, di dalam batas-batas wilayah kita sendiri, Indonesia sendiri siap…” (Kemlu, Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2010, 2010)

Secara sederhana, arsitektur kawasan akan berdampak bagi kepentingan ekonomi Indonesia tidak hanya dapat tercapai jika bersandar pada arsitektur kawasan yang dibentuk. Lebih dari itu, situasi domestik Indonesia harus mempersiapkan diri dengan merujuk pada pembentukan konektivitas nasional yang mendukung pembangunan komunitas di ASEAN. Hakikat pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015 (meliputi 3 pilar utama: Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Sosial dan Kebudayaan, serta Komunitas Keamanan-Politik) dengan niscaya juga merupakan tercapainya kepentingan ekonomi Indonesia.

Meskipun pada tahun 2010 juga diluncurkan Cetak Biru Komunitas ASEAN dan Pelaksanaan Piagam ASEAN, namun belum jelas implementasi konkret jenis, bentuk dan indikator seperti apa kepentingan ekonomi Indonesia yang ada dalam pengejawantahan Doktrin Natalegawa, karena memang Doktrin Natalegawa belum secara resmi disebutkan dalam pernyataan Menlu Natalegawa.

Pada tahun 2011 barulah dengan sangat jelas pernyataan Menlu Natalegawa menjelaskan bahwa arsitektur kawasan yang damai dan stabil, akan membawa pada suatu keadaan yang memberikan keamanan bagi semua pihak (Common Security) dan kemakmuran bagi semua pihak (Common Prosperity), suatu keadaan yang disebut sebagai “Dynamic Equilibrium”. Meski demikian, lagi-lagi belum ada upaya konkret untuk menjabarkan kepentingan ekonomi Indonesia seperti apa yang dimaksudkan dalam kemakmuran bagi semua pihak (Common Prosperity). Namun, telaah sederhana yang menjadi hipotesa penulis adalah keterkaitan konektivitas nasional dengan konektivitas kawasan yang tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI) dengan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC). Hipotesa ini mempertimbangkan bahwa perumusan resmi pelaksanaan MP3EI dan MPAC diluncurkan pada tahun yang sama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden SBY pada KTT ASEAN ke-18 tahun 2011 di Jakarta yang menyatakan bahwa,

“Kita harus memastikan bahwa Master Plan on ASEAN Connectivity dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam kaitan ini, Indonesia tengah menyelesaikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), guna mempercepat pembangunan enam koridor ekonomi di Indonesia. Apa yang Indonesia lakukan ke depan, di samping akan mengembangkan perekonomian nasional dan konektivitas intra-Indonesia, juga akan lebih membangkitkan perekonomian ASEAN, sekaligus mempercepat terbangunnnya konektivitas ASEAN” (Yudhoyono, Pidato Presiden RI pada Pembukaan KTT Ke-18 ASEAN, 2011).

Secara teknis, pernyataan Menlu Natalegawa dan Presiden SBY yang kuat mengindikasikan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia adalah berupa integrasi pembangunan nasional yang sejalan dengan pembangunan regional. Kepentingan ekonomi Indonesia belum terlihat dengan jelas didefinisikan meskipun perencanaan integrasi pembangunan ekonomi domestik dengan pembangunan ekonomi kawasan terkoneksi lewat kebijakan pemerintah Indonesia. Apakah kepentingan ekonomi tersebut memang benar dapat membuat pembangunan ekonomi Indonesia semakin membaik atau justru ada kecenderungan bahwa sebaliknya yang terjadi.

Doktrin Natalegawa dalam hal ini memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011, dimana dalam setiap prioritas tersebut terdapat dimensi kepentingan ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan nasional dan kawasan.

Ada dua asumsi yang menarik untuk menganalisa mengapa bukti konkret dari kepentingan ekonomi yang merujuk pada similaritas MP3EI dan MPAC sulit tercapai. Pertama, pelaksanaan implementasi MP3EI dalam level nasional tentu berbeda ketika diintegrasikan  pada level regional. Terlebih lagi, keberhasilan pelaksanaan integrasi nasional dan kawasan Asia Tenggara dalam ASEAN, akan menjadi batu pijakan bagi perluasan komunitas bagi Asia Timur (ASEAN, 2011). Dalam hal ini, tujuan strategis seperti apa yang ingin dicapai dari kepentingan ekonomi Indonesia yang seperti ini.

Kedua, berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tidak diatur dengan jelas kepentingan nasional seperti apa yang harus tercapai pelaksanakan yang dilakukan oleh Kemlu. Jika merujuk pada UUD 1945, bentuk kepentingan nasional yang diamanatkan memang telah jelas dijabarkan seperti dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, namun ditelaah lebih mendalam maka spesifikasi pencapaian yang harus dilakukan oleh Kemlu sangat belum terdefinisi secara jelas. Oleh karena itu, pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia seperti yang dimaksudkan melalui studi kasus keketuaan Indonesia pada tahun 2011 menjadi sulit tercapai. Hal demikian dapat juga ditelusuri bila melihat struktur direktorat dalam Kemlu sendiri yang mengatur langsung hubungan ekonomi luar negeri.

Secara garis besar, kepentingan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 ini menjadi jelas secara konseptual namun sulit diterjemahkan dalam operasional maupun teknis, serta sulit dipahami indikator keberhasilan tercapai atau tidaknya kepentingan ekonomi yang dimaksud, dalam konteks ini terbentuknya konektivitas nasional dan regional melalui MP3EI dan MPAC.

Rekomendasi Kebijakan

  • Perlu ada penguatan dalam penerapan Doktrin Natalegawa sebagai sinergitas pelaksanaan Polugri melalui pilar ekonomi dan kekuatan militer. Modernisasi militer Indonesia dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Doktrin Natalegawa sebagai alat diplomasi ekonomi dengan merujuk pada konsepsi Detterence untuk memberikan bobot posisi tawar Indonesia sebagai sebuah kekuatan konkret di kawasan.
  • Sebagai sikap politik pada sebuah fenomena, Doktrin Natalegawa dapat dijadikan Grand Design untuk strategi kerja sama percontohan tidak hanya di kawasan ASEAN dan Asia Timur, melainkan juga di level global. Grand Design pada setiap institusi kerja sama tersebut berisi elaborasi mengenai definisi kepentingan nasional yang akan dicapai, cara mencapai dan urgensi kepentingan nasional tersebut terhadap kebutuhan domestik. Dengan kata lain, terdapat inter-mestik kebijakan melalui Doktrin Natalegawa.
  •  Politik Luar Negeri, Doktrin dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia membutuhkan prioritas yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional dengan jelas dan terukur. Oleh karena itu, perlu ada penggeledahan dalam Doktrin, Prinsip dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang harus lebih diorientasikan dalam mencapai kepentingan ekonominya, khususnya bisa menjawab kebutuhan domestik. Demikian, terdapat pelajaran penting melalui studi kasus penerapan Doktrin Natalegawa yang juga bisa dikatakan strategis bagi pencapaian kepentingan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djafar, Z. (2013). Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global. Jakarta : Pustaka Jaya.

Posen, B. R. (1984). The Sources Of Military Doctrine: France Britain, And Germany Between The World Wars. Ithaca: Cornell University Press.

JURNAL ARTIKEL

Alexandra, L. (2011, Januari). Indonesia’s Chairmanship: What Are the Priorities? ASEAN Monthly Commentary , p. Volume 1/2011.

Sandru, D. (2012). Ideology, Between the Concept and the Political Reality. Sfera Politicii , 93-99.

DOKUMEN RESMI

ASEAN. (2011). Master Plan on ASEAN Connectivity. Jakarta: ASEAN.

Kemlu. (2011). Diplomasi Indonesia. Jakarta: Kemlu.

Kemlu. (2012). Diplomasi Indonesia 2011. Jakarta: kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kemlu. (2010). Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2010. Jakarta: Kemlu.

WEBSITES:

Yudhoyono, D. S. (2011, Mei 7). Pidato Presiden RI pada Pembukaan KTT Ke-18 ASEAN. Retrieved September 17, 2013, from http://www.kemlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Presiden&IDP=711&l=id

Yudhoyono, D. S. (2010, Oktober 30). Pidato Presiden RI pada Penutupan KTT Ke-17 ASEAN, Ha Noi, Viet Nam, 30 Oktober 2010. Retrieved September 17, 2013, from http://www.kemlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Presiden&IDP=688&l=id

Written by polhaupessy

Desember 19, 2013 pada 4:26 am

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. “Kedua, berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tidak diatur dengan jelas kepentingan nasional seperti apa yang harus tercapai pelaksanakan yang dilakukan oleh Kemlu. Jika merujuk pada UUD 1945, bentuk kepentingan nasional yang diamanatkan memang telah jelas dijabarkan seperti dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, namun ditelaah lebih mendalam maka spesifikasi pencapaian yang harus dilakukan oleh Kemlu sangat belum terdefinisi secara jelas. Oleh karena itu, pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia seperti yang dimaksudkan melalui studi kasus keketuaan Indonesia pada tahun 2011 menjadi sulit tercapai. Hal demikian dapat juga ditelusuri bila melihat struktur direktorat dalam Kemlu sendiri yang mengatur langsung hubungan ekonomi luar negeri”

    This is one of the best point. You should put this idea in the conclusion to highlight the important part of your thought🙂

    Yes you got may point here😉

    Yudha

    Desember 19, 2013 at 12:28 pm

  2. Selamat Siang. Saya Sarah Mahasiswi HI UNJANI, saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mengenai Dynamic Equilibrium. Jika bapak berkenan untuk berbagi informasi mengenai hal tersebut saya akan sangat terbantu.
    Jika berkenan boleh saya minta kontaknya?
    Saya tunggu sekali balasannya. Terimakasih.

    Sarah Lutfiani Putri

    Januari 4, 2014 at 4:54 am


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: