senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Neo-Konservatif: Sebuah Tinjauan Literatur

leave a comment »

 

Tradisi Pemikiran Konservatisme Baru (Neo-Konservatisme) dalam Kebijakan Luar Negeri AS

 

Fenomena gerakan Konservatif Baru (Neo-Conservatism atau biasa disingkat sebagai Neocons) merupakan sebuah gerakan politik yang lahir pada tahun 1960an. Kebanyakan loyalis pengikut gerakan ini berasal dari Partai Republik. Pengaruh dan keterlibatan gerakan ini terhadap dinamika politik AS tidak hanya terbatas pada isu-isu domestik, melainkan juga pada pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS. Dalam isu-isu kontemporer hubungan internasional, perdebatan mengenai pengaruh pemikiran Neocons dalam Kebijakan Luar Negeri AS semakin jelas terlihat khususnya pasca peristiwa terorisme 9/11 dan Invasi AS ke Irak.

Kebijakan Luar Negeri AS era pemerintahan George W. Bush bahkan dapat dikatakan didorong oleh pengaruh kuat gerakan Neocons, hal ini di dukung dengan keterlibatan beberapa tokoh yang memiliki keterkaitan erat sebagai pembela pemikiran dan perkembangan gerakan Neocons. Untuk itu, penelusuran keterlibatan gerakan Neocons dalam Kebijakan Luar Negeri AS, khususnya dalam pemerintahan George W. Bush, menjadi fokus yang perlu untuk diperhatikan mengingat bahwa beberapa jejak pemikiran (Legacy) dari gerakan Neocons masih akan terus berlanjut dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS di masa depan. Terlebih lagi, situasi dalam politik dan hubungan internasional saat ini memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melihat posisi dan pengaruh kekuatan AS terhadap dunia.

Studi kepustakaan untuk membedah isu dan keterkaitan mengenai keterlibatan dan pengaruh gerakan Neocons terhadap Kebijakan Luar Negeri yang menjadi referensi dalam kajian ini adalah “Neo-Conservatism and the New American Century” karya Maria Ryan (2010), “America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy” yang ditulis oleh Francis Fukuyama (2006), serta “Leo Strauss and the American Right” yang ditulis oleh Shedia B. Drury (1999).

 

Apa itu Neo-Konservatisme?

Pemahaman definitif mengenai Gerakan Konservatisme Baru akan membantu untuk menjelaskan pemahaman akan seperti apa pengaruh gerakan tersebut dan implikasi pemikiran tersebut terhadap Kebijakan Luar Negeri AS. Dari ketiga penulis diatas, terdapat pemahaman definitif yang berbeda-beda dari masing-masing penulis. Namun dibalik perbedaan tersebut, ada titik kesamaan definitif yang diberikan untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Neo-Konservatisme.

Francis Fukuyama secara sederhana mendefinisikan Neo-Konservatisme sebagai seperangkat ide, argumentasi, serta kesimpulan terhadap pengalaman-pengalaman yang berasal dari nilai-nilai, dimana nilai tersebut tidak berdasar pada asumsi nilai etnik maupun identitas keagamaan (Fukuyama, 2006, hal. 13). Dari pemahaman definitif yang coba dijelaskan oleh Fukuyama, terlihat bahwa Fukuyama ingin mencoba untuk memberikan perbedaan dengan jelas bahwa Neo-Konservatisme bukanlah untuk dipahami sebagai doktrin. Hal ini ditegaskan oleh Fukuyama karena,

“the fact that there is no established neoconservative “doctrine”… the fact that neoconservatism is not monolithic does not imply that it does not rest on a core of coherent ideas”

Selain Fukuyama, Shedia B. Drury juga menawarkan pemahaman definitif mengenai Neo-Konservatisme dengan lebih spesifik, bahkan secara terminologi. Menurut Drury yang mempelajari pemikiran Leo Strauss, Neo-Konservatisme adalah sebuah karakteristik sikap politik yang digambarkan identik dengan pembaharuan, perhatian, sekaligus kekhawatiran akan terjadinya perubahan. Namun lebih dari itu, Neo-Konservatisme adalah sebuah bentuk konkret idealisme politik yang memiliki ciri khas pada konsep-konsep seperti hirarki, keharmonisan, persatuan, aturan-aturan, kebijaksanaan, saling keterkaitan, serta perhatian bersama (Drury, 1999, hal. 138-139).

Secara terminologi kata, Drury memberikan pemahaman yang sangat signifikan untuk dimengerti. Neo-Konservatisme berasal dari kata “Neo” dan “Konservatisme”. Lebih jelas Drury menjelaskan pemahaman tersebut demikian,

“Neo has its origin in the Greek neos, which means as new. Neoconservatism is a new conservatisme that is free from the nostalgia for the past that characterized the old conservatism. Far from looking back at the aristocratic society. The Neoconservatism accepts the present, the bourgeois present and even celebrates the bourgeois ethos” (Drury, 1999, hal. 139-140)

 

Pemahaman mengenai Neo-Konservatisme tersebut memberikan analisa kesejarahan yang kuat akan arti dari konservatisme itu sendiri. Ditelusuri dari kesejarahannya, memang dapat dikatakan bahwa konservatisme adalah bentuk ide dan kesatuan argumentasi yang bersifat resisten terhadap bentuk perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun Drury tidak memberikan pemahaman lanjutan keterkaitan Neo-Konservatisme terhadap Kebijakan Luar Negeri AS, namun dapat dikatakan bahwa akar pemikiran utama seperti yang dijelaskan olehnya juga diadopsi dalam mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS.

Meskipun Fukuyama dalam hal pemahaman definitif belum memberikan konseptualisasi definitif yang konkret karena bersifat abstrak dan sangat umum, namun terkait dengan Kebijakan Luar Negeri AS, pemahaman definitif akan Neo-Konservatisme yang dijelaskan oleh Fukuyama cukup jelas dan konkret. Dikatakan oleh Fukuyama bahwa Neo-Konservatisme memiliki agenda-agenda tersendiri dalam Kebijakan Luar Negeri. Implementasi tersebut dalam Kebijakan Luar Negeri, dituangkan dalam sebuah konsep-konsep seperti perubahan rezim internasional yang bersifat ‘unipolar’, stabilitas hegemon yang bersifat benevolen, Pre-emptive Actions, serta dengan konsep American Exceptionalism (Fukuyama, 2006, hal. 3).

Fukuyama menyatakan bahwa aliran pemikiran Neo-Konservatisme pada dasarnya merupakan salah satu dari empat tipe pemikiran yang relevan dalam Kebijakan Luar Negeri AS saat ini, yaitu pemikiran Liberal Internasionalis yang menekankan pada hukum internasional; tradisi pemikiran Jaksonian yang menekankan pada nasionalisme bangsa Amerika yang lebih bersikap introvert untuk meyakini kekuatan AS tanpa kerja sama yang bersifat multilateral, serta tradisi pemikiran Realis yang mempercayai bahwa kekuatan dan pembentukan rezim internasional (Fukuyama, 2006, hal. 7-8).

 

Kebijakan Luar Negeri AS dan Neo-Konservatisme Pasca Perang Dingin

Pasca berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, prioritas serta orientasi Kebijakan Luar Negeri AS juga secara langsung ikut berubah. Maria Ryan mengutip salah satu pendapat kalangan Neo-Konservatisme, Charles Krauthammer, menyatakan bahwa AS saat ini (Pasca Perang Dingin) merupakan satu-satunya kutub kekuatan di dunia (Ryan, 2010, hal. 2). Sebagai salah satu pembela gerakan intelektual pemikiran Neo-Konservatisme yang diakui, Krauthammer bahkan menegaskan bahwa AS tidak tertandingi. Sejak saat itu, para pembela gerakan intelektualitas Neo-Konservatisme AS mulai untuk merumuskan agenda Kebijakan Luar Negeri yang menekankan bahwa strategi AS secara global bukanlah defensif sebagaimana saat Perang Dingin berlangsung, melainkan lebih ofensif untuk menjaga kekuatan AS sebagai satu-satunya kekuatan yang tidak tertandingi. Dengan kata lain, para Neo-Konservatis menginginkan sebuah struktur internasional yang bersifat ‘unipolar’ bagi AS di dunia ini.

Tradisi pemikiran Neo-Konservatisme yang menginginkan AS berada dalam struktur ‘unipolar’, menurut Ryan, merupakan agenda yang menjadi wacana dominan dalam diskursus Kebijakan Luar Negeri AS ketika itu. Meskipun demikian, dalam era pemerintahan presiden Clinton, sumbangan intelektualitas Neo-Konservatisme tidak banyak berkontribusi dalam Kebijakan Luar Negeri AS. Ryan mencatat bahwa gerakan Neo-Konservatisme banyak mengkritik Kebijakan Luar Negeri Clinton yang lebih mengutamakan apa yang disebut dengan ‘multilateralisme’ baik melalui PBB maupun organisasi internasional lain untuk mempertahankan supremasi AS (Ryan, 2010, hal. 27). Meskipun tidak secara langsung tradisi pemikiran Neo-Konservatisme menolak ‘multilateralisme’ yang ditunjukan dengan perluasan NATO dan penguatan aliansi di luar AS. Namun, para Neo-Konservatis menilai bahwa hal tersebut bukanlah sebuah ‘multilateralisme’, melainkan hal tersebut adalah ‘imperative unipolarism’ atau yang diartikan secara harfiah sebagai keharusan sebagai kekuatan tunggal.

Dalam buku Maria Ryan, fokus pembahasan pengaruh keterkaitan Neo-Konservatisme di AS dengan Kebijakan Luar Negeri adalah pada masa pasca Perang Dingin, yaitu era pemerintahan Presiden Bill Clinton hingga awal pemerintahan Presiden George W. Bush pada awal tahun 2000an. Menurut Ryan, meskipun isu kontemporer yang memperhatikan pengaruh pemikiran Neo-Konservatisme terhadap Kebijakan Luar Negeri AS menguat dan menjadi perdebatan publik pada saat pemerintah George W. Bush dengan invasi Irak dan peristiwa 9/11, namun Ryan ingin menunjukan bahwa konsistensi dan relevansi pemikiran Neo-Konservatisme pada periode tersebut masih eksis hingga saat ini.

Gerakan Neo-Konservatisme menilai, bahwa untuk mempertahankan posisi AS sebagai satu-satunya kekuatan di dunia pasca Perang Dingin, maka salah satu implementasi kekuatan AS melalui Kebijakan Luar Negerinya adalah dengan melakukan ekspor demokrasi (Export Democratic Values). Alasan utama mereka adalah kekuatan besar AS melalui kekuatan militer dan ekonomi, harus juga diimbangi dengan obligasi moral terhadap penjunjungan nilai-nilai kebebasan dari setiap individu (Ryan, 2010, hal. 4). Hal serupa juga ditekankan oleh Fukuyama dalam bukunya dengan menyatakan bahwa pemikiran Neo-Konservatisme menawarkan konsepsi pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri yang mempertimbangkan bahwa kekuatan AS juga digunakan untuk kepentingan obligasi moral. Dengan jelas argumentasi Fukuyama mengenai hal itu adalah sebagai berikut,

“A concern of (Neo-Conservatism) principles ran through much of this thought up through the end of the Cold War: a concern with democracy, human rights, and more generally the internal politics of states; a belief that the U.S. power can be used for moral purposes; a skepticism about the ability of international law and institutions to solve serious security problems; and finally, a view that ambitious social engineering often leads to unexpected consequences and often undermines its own ends” (Fukuyama, 2006, hal. 4-5)

Menurut Ryan, pada dasarnya meskipun tidak sejalannya pemikiran Neo-Konservatisme terhadap Kebijakan Luar Negeri era Clinton, namun keterlibatan dan pengaruh pemikiran Neo-Konservatisme tetap mengambil bagian penting, khususnya terkait dengan agenda-agenda Kebijakan Luar Negeri AS seperti perluasan nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, penggunaan kekuatan militer melalui intervensi kemanusiaan dapat dibenarkan oleh para pembela Neo-Konservatisme AS selama pembebasan terhadap nilai-nilai vital individu juga disebarkan (Ryan, 2010, hal. 38-39). Kritik keras Gerakan Neo-Konservatisme pada masa pemerintahan Clinton bahkan tidak relevan apabila melihat Kebijakan Luar Negeri yang disebut oleh “American Leftist” sebagai “Clintonian” karena dalam prakteknya Kebijakan Luar Negeri tersebut adalah sejalan dengan agenda tradisi pemikiran Neo-Konservatisme.

Pasca pemerintahan Era Clinton, kemunculan secara jelas tradisi pemikiran Neo-Konservatisme dalam pemerintahan presiden George W. Bush. Pada bulan september tahun 2000, dalam sebuah laporan kelompok Neo-Konservatisme “Project for the New American Century (PNAC)”, terdapat beberapa agenda yang menggambarkan bahwa akan ada pembentukan supremasi militer sebagai instrumen pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri AS dalam mempertahankan kepentingannya (Ryan, 2010, hal. 2-3). Terlebih lagi, laporan tersebut dibuat dan disepakati oleh beberapa tokoh penting dalam pemerintahan George W. Bush, seperti Paul Wolfowitz dan Joshua Muravchik. Berdasarkan hal tersebut, Ryan melihat bahwa perpaduan antara perluasan nilai-nilai demokrasi dengan penguatan peran militer AS sebagai alat pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri AS dapat membuat AS mempertahankan posisinya sebagai satu-satunya kekuatan dalam sebuah sistem yang ‘unipolar’.

Sebaliknya, Fukuyama menilai bahwa pengaruh Neo-Konservatisme AS lebih terlihat dalam pemerintahan George W. Bush pasca serangan 9/11 ke AS oleh gerakan terorisme internasional. Namun, respon yang diberikan oleh AS pada dasarnya tidaklah masuk akal untuk merespon serangan tersebut melalui invasi ke Afganistan dan Irak. Dimana pada salah satu argumentasinya, Fukuyama menjelaskan bahwa tradisi dan para pembela Neo-Konservatisme yang berada dalam pemerintahan George W. Bush adalah yang sepatutnya bertanggung jawab terhadap invasi tersebut, mengingat Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Richard Perle yang berketurunan Yahudi sebagai inisiator kebijakan invasi tersebut hanya ingin mengamankan posisi Israel di Timur Tengah dibandingkan posisi AS akibat serangan teror (Fukuyama, 2006, hal. 12).

Setidaknya, Fukuyama mengidentifikasi empat kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Bush, yang sebenarnya merefleksikan Kebijakan Luar Negeri AS yang bersifat Neo-Konservatisme. Hal tersebut antara lain, Pertama, pembuatan agensi sentral baru yaitu Departemen Keamanan Nasional (Department of Homeland Security); Kedua, melakukan invasi terhadap Afganistan; Ketiga, mengumumkan strategi doktrin pre-emptive; Keempat, menjatuhkan rezim Saddam Husein dengan alasan kepemilikan senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction –WMD) (Fukuyama, 2006, hal. 1).

Lebih dari hal-hal tersebut, sebenarnya hal tersebut merupakan kepentingan AS untuk mempertahankan kepentinganya dengan penggunaan ‘ekspor demokrasi’ sekaligus ‘supremasi militer’ (Fukuyama, 2006). Sebagaimana dikatakan oleh Maria Ryan, Fukuyama juga membenarkan bahwa kebijakan yang diambil sebagai respon dari peristiwa 9/11 tersebut merupakan upaya AS untuk mempertahankan unipolaritasnya dalam struktur internasional, dimana pada satu sisi kekuatan AS tetap mempertimbangkan prinsip moral. Dalam bukunya, Fukuyama menyatakan sebagai berikut,

“In light of this emerging environment (Terorrist Attack of 9/11), the US needs to define an approach of Foreign Policy that is not captured by any of these existing positions. This approach begins from the certain neoconservatice premises: First, that U.S. policy and the international community more broadly need to concern themselves with what goes on inside other countries, not just their external behavior; Second, that American power is often necessary to bring about moral purposes” (Fukuyama, 2006, hal. 9-10)

Agenda utama Neo-Konservatisme mengenai ‘penyebarluasan demokrasi’ dan ‘supremasi militer’ dalam Kebijakan Luar Negeri AS yang bertumpu pada obligasi moral memang telah dilaksanakan di Afganistan serta Irak sejak 2003. Meskipun beberapa kelompok Neo-Konservatisme menolak langsung pengaruh mereka, namun mereka menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan nasional AS.

 

Kesimpulan

Fenomena pengaruh tradisi pemikiran Neo-Konservatisme dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS tetap menjadi isu yang penting untuk memahami bagaimana arah dan prioritas serta orientasi tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS. Berdasarkan pemahaman definitif, pengidentifikasian karakteristik pemikiran Neo-Konservatisme, serta implementasi pemikiran tersebut dalam Kebijakan Luar Negeri AS telah menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini.

Penelusuran melalui studi kepustakaan melalui karya “Neo-Conservatism and the New American Century” karya Maria Ryan (2010), “America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy” yang ditulis oleh Francis Fukuyama (2006), serta “Leo Strauss and the American Right” yang ditulis oleh Shedia B. Drury (1999), menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk melihat relevansi Neo-Konservatisme AS dalam berkontribusi terhadap peran AS dalam panggung internasional.

Agenda untuk tetap menjaga AS sebagai pembentuk rezim yang stabil dalam struktur internasional ‘unipolar’ merupakan agenda yang ingin terus dikejar oleh para Neocons. Meskipun dalam penelusuran sejarah memang gerakan Neocons seakan terus mengalami evolusi, namun penekanan nilai-nilai yang kuno masih tetap menjadi pijakan utama para Neo-Konservatis untuk merumuskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri AS seharusnya diambil: AS harus menjadi kekuatan utama di dunia, khususnya pasca Perang Dingin meskipun situasi lingkungan strategis di berbagai kawasan di dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Written by polhaupessy

Januari 20, 2014 pada 4:57 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: