senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Max Havelaar dan Jokowi

leave a comment »

 

MH

 

 

Max Havelaar, sebuah novel sastra yang terbit 1860 ditulis oleh Edward D. Dekker, salah seorang Pejabat Negara Hindia Belanda yang menceritakan mengenai bagaimana masyarakat Jawa waktu itu hidup sangat menderita di bawah tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial. Bila dicermati, dalam Max Havelaar tidak hanya penderitaan masyarakat Jawa –atau disebut Bumiputera –waktu itu yang diceritakan, tetapi juga terdapat dimensi sosial lain yang tidak secara langsung diceritakan oleh Max Havelaar, yaitu mengenai Etika Pejabat Negara.

Etika pejabat negara pada konteks waktu seperti yang diceritakan dalam Max Havelaar ternyata dapat dilihat relevansinya jika konteks tersebut dikomparasikan dengan etika pejabat negara pada konteks kekinian, dimana terdapat kesamaan secara epistemologis terhadap fenomena ini.

Etika Pejabat Negara semakin hari tidak semakin membaik. Lihat saja korupsi yang semakin merebak, inefisiensi birokrasi pemerintahan dan yang paling menonjol adalah gradasi pemahaman bahwa keutamaan etika pejabat negara bahwa ia akan selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Situasi ini tidak boleh terus menerus berlangsung.

Pemilu presiden akan digelar tidak lebih dari 3 bulan lagi. Kepemimpinan nasional baru yang ada bisa membentuk sebuah stigma akan etika pejabat negara yang seharusnya. Siapa Max Havelaar yang bisa ditemukan di Pemilu Presiden nanti?

Belum Sadar

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang hampir 69 tahun usianya sebagai negara, belum bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju, negara yang memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal alam Indonesia diberkahi oleh kekayaan yang tiada tara: hutan, gunung, sawah, lautan beserta segala yang terkandung dalamnya. Negara lain belum tentu punya.

Selama menjadi negara, sudah enam kali Indonesia berganti pemimpin –meskipun sedikit lagi berganti tujuh kali –dari yang ‘keras’ hingga yang ‘lembut’. Sudah bertukar-tukar jadi diri sistem pemerintahan, sudah pula berganti sistem politik, tambal sulam demokrasi kemudian otoritarian dan sekarang demokrasi lagi. Tapi toh perubahan-perubahan dalam sistem ini belum juga bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Apabila sudah dilakukan gonta-ganti cara menyelenggarakan negara saja belum berhasil membawa negara ini maju, pasti ada yang salah. Tapi dimana?

Hidupnya kembali demokrasi yang ditandai dengan reformasi, membuat pemisahan kekuasaan pada struktur kenegaraan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilakukan. Pemisahan kekuasaan juga dijalankan bersamaan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan cara pengorganisasian negara seperti ini, maka pasti ada yang menyelenggarakannya, yaitu pejabat negara. Siapa itu pejabat negara, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pejabat negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara. Lebih lanjut lagi, dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pasal 1, misalnya, menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat negara adalah wakil pendelegasian kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, pejabat negara dituntut untuk memaksimalkan tugas dan wewenangnya demi kepentingan rakyat.

Namun pengharapan rakyat akan perilaku pejabat negara yang mengedepankan kepentingannya harus bertemu dengan kekecewaan. Alih-alih memaksimalkan kepentingan rakyat, para pejabat negara justru berbuat sebaliknya. Lebih parah lagi hingga merusak kepercayaan rakyat terhadap pendelegasian kekuasaan yang diberikan. Korupsi yang semakin merajalela, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan maupun pribadi, dan masalah kepatutaan berprilaku ditengah masyarakat sesuai norma masyarakat seakan menjadi momok yang menggambarkan betapa mengerikan etika pejabat negara saat ini. Konsekuensinya jelas, kepentingan rakyat dikorbankan.

Efektifitas kinerja pejabat negara pun ikut merosot bersama dengan kemrosotan etika pejabat negara. Hal ini ibarat buah simalakama, berdampak negatif pada terselenggaranya negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pejabat negara terus dimanjakan oleh negara. Etika pejabat negara yang merosot kok justru ‘disubsidi’ melalui uang rakyat melalui APBN. Terbukti bahwa alokasi dana APBN terbesar adalah untuk belanja pegawai, dimana termasuk juga para pejabat negara di dalamnya. Karena desentralisasi, pemanjaan ini tidak hanya dilakukan di pusat, hal ini juga dilakukan di daerah. Hampir 60% hingga 70% APBD digunakan untuk belanja pegawai.

Gejalan kemrosotan etika pejabat negara dalam menyelenggarakan negara tidak boleh terus dibiarkan. Harus ada perubahan. Situasi seperti ini seakan mengutip teori strukturasi Anthony Giddens yang mengatakan, “people changes things, the changing things change people”. Etika pejabat negara yang terus merosot akan mengubah bagaimana terselengaranya negara ini berjalan, demikian akan mengubah lagi orang-orang lain yang ada, yaitu masyarakat.

Kenapa Max Havelaar?

Multatuli yang dalam Bahasa Latin berarti Aku Yang Menderita, adalah nama pena Edward Douwes Dekker ketika menulis Max Havelaar. Fenomenalisme Havelaar, Pengalaman Havelaar, menjadi rasionalitas dalam membangun dialektika mengenai das sollen etika pejabat negara. Pengalaman-pengalaman Havelaar dapat diterima oleh akal kita menjadi pengalaman yang tersusun sitematis dengan jalan intepretatif. Dari sinilah epistemologis konteks Havelaar dan kekinian bertemu.

Havelaar, menjadi simbol kepemimpinan pejabat negara yang kuat, namun tetap berlandaskan pada asas moral etika kebenaran dan keadilan. Dalam intrinsik seperti inilah Havelaar dapat menjadi panutan bagi model kepemimpinan di Indonesia, khususnya meneladani etika  sebagai pejabat negara.

Havelaar adalah representasi pribadi muda yang didaulat menjadi pejabat negara. Usianya 18 tahun ketika pertama kali menjadi pejabat negara Belanda, kemudian ia berusia 35 tahun ketika menjadi asisten residen Lebak. Havelaar sejak muda tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan. Sekalipun ia dikucilkan karena dianggap menentang pemerintah pusat –Gubernur Jenderal Belanda –tidak sekalipun Havelaar meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Bahkan ada satu fenomena dimana Havelaar justru membela kepentingan rakyat Bumiputera, meskipun Havelaar sendiri bukan wakil dari mereka.

Konteks kekinian perilaku Havelaar sulit ditemukan di pejabat-pejabat kita. Satu contoh, Nazarudin yang berusia hampir sama dengan Havelaar saat menjadi pejabat negara justru memiliki harta miliaran rupiah melalui korupsi. Kalau ditelisik, Nazaruddin secara moral telah menjadi binatang politik sekaligus ekonomi yang sangat buas. Memangsa kesejahteraan rakyatnya.

Selain itu, ada juga kesamaan fenomena dalam etika pejabat negara konteks waktu Havelaar dan kekinian, yaitu pemerasan dan penindasan terhadap rakyat. Pemerasan dan penindasan terhadap rakyat tetap terjadi, berevolusi dalam penggunaannya. Havelaar menyaksikan bahwa pemerasan dan penindasan terhadap masyarakat Hindia. Havelaar memberikan gambaran akan pejabat Bumiputera yang diangkat Belanda justru yang membiarkan rakyatnya menderita untuk mengamankan posisinya sebagai pejabat negara,

“Sudah umum diketahui bahwa pejabat-pejabat di pedalaman pulau Jawa pandai mendirikan gedung-gedung yang harganya beribu-ribu, dengan hanya mengeluarkan beberapa ratus rupiah. Mereka demikian terkenal sebagai orang yang cakap dan rajin untuk jabatan negeri” (Multatuli, 1977, hal. 141)

Fenomenalisme Bupati dalam konteks Havelaar terus menerus berlangsung dan dilakukan, kalau tidak menjadi budaya. Dimana-mana Bupati mengkorupsi dari setiap bangunan-bangunan yang dibangun oleh rakyatnya, dengan memanfaatkan anggarannya. Tidak heran, kalau perilaku Bupati sekarang ini jangan-jangan adalah warisan bupati Lebak seperti yang diceritakan oleh Havelaar.

Max Havelaar dan Jokowi?

Havelaar secara tidak langsung menunjukan bahwa dia adalah pejabat negara yang berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sekalipun secara umum etika pejabat negara negeri Belanda saat itu bertolak belakang dari apa yang dilakukannya. Sistem kolonial saat itu telah membuat para pejabat negara Belanda maupun Bumiputera kehilangan akal sehat dalam memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sehingga lebih mementingkan kesejahteraan dirinya meskipun banyak rakyatnya mati kelaparan.

Kisah Max Havelaar memang telah menginspirasi. Tidak terkecuali bagi generasi-generasi muda di awal pergerakan hingga masa kemerdekaan pun banyak yang terlilhami olehnya. Soekarno, Hatta dan Sjahrir bahkan disebut-sebut juga terinspirasi Havelaar. Tak heran, Soekarno, Hatta, dan Sjahrir kemudian menjadi tokoh yang berjuang melawan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Indonesia. Sama seperti yang dilakukan Havelaar.

Zaman memang telah berubah dengan sangat. Tidak ada lagi ada Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Yang ada saat ini adalah Jokowi. Pemilihan Presiden 9 Juli nanti adalah fenomenalisme akan aktualisasi diri Havelaar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian. Aktualisasi pribadi Havelaar hanya ada pada diri Jokowi, bukan pada Prabowo Subianto.

Havelaar tidak mungkin mengaktualisasikan dirinya pada Prabowo Soebianto, tokoh yang tega menumpahkan darah saudara sebangsanya. Havelaar tidak pernah menumpahkan darah kaum bumiputera meskipun dia tidak berasal dari Hinda Belanda. Havelaar adalah seorang yang humanis, cinta akan kemanusiaan. Prabowo tidak. Oleh karena itu, cukup gila kalau aktualisasi diri Havelaar ada dalam diri Prabowo. Aktualisasi Havelaar ada pada Joko Widodo.

Jokowi memang bukan seperti Havelaar yang tidak berkebangsaan Hindia Belanda, tapi sikap kemanusiaan Havelaar tidaklah mengenal suku bangsa. Oleh sebab itu pula maka Jokowi menurunkan kemanusiaan yang ada pada Havelaar. Zaman telah berkembang, pemerintahan baru sudah didepan mata. Jokowi siap menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Jokowi juga yang akan mentransformasikan etika pejabat negara yang seharusnya, yang utamanya, yang Das Sollen.

Max Havelaar pasti tersenyum dari surga melihat Jokowi jadi presiden nanti…

 

Written by polhaupessy

April 16, 2014 pada 6:49 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: