senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Logika Berpikir Memilih Jokowi-JK: Konteks Kebijakan Luar Negeri RI

leave a comment »

 

Jokowi dalam Debat Capres ketiga

Jokowi dalam Debat Capres ketiga, 22 Juni 2014

 

Dalam debat Capres ketiga mengenai kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional yang berlangsung, banyak yang menyayangkan mengapa Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam urusan di Laut Tiongkok Selatan. Tidak sedikit banyak dari kalangan pemerhati hubungan luar negeri dan politik internasional bahwa Jokowi tidak memahami hubungan luar negeri dan politik internasional, sehingga dampaknya dinilai oleh kalangan tersebut akan berkaitan dengan potensi ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Argumentasi sederhana tulisan ini akan memberikan prinsip analisa berpikir yang menjadi dasar pernyataan Jokowi dalam konteks Laut Tiongkok Selatan. Argumentasi yang ada dalam tulisan ini juga bertujuan untuk menyelamatkan kesesatan berpikir (logical fallacy) para pemerhati kebijakan luar negeri yang menyoalkan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna, khususnya yang ditekankan oleh para pendukung Capres nomor urut 1 Prabowo-Hatta.

Argumentasi Rasional

Dalam hubungan internasional, argumentasi rasional dan legal menjadi dasar penting dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Bukan berdasarkan asumsi maupun persepsi terhadap negara lain, terlebih lagi dunia saat ini bukanlah dunia dalam konteks peperangan, melainkan dunia yang mengedepankan diplomasi dalam jalinan persahabatan yang kuat antar satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Mengapa banyak pemerhati kebijakan luar negeri dalam konteks pernyataan Jokowi dalam urusan Laut Tiongkok Selatan–baik akademisi, para pemangku kepentingan, serta pendukung Capres Prabowo –meributkan hal-hal yang pada dasarnya masih bersifat asumsi? Asumsi yang dimaksudkan disini adalah bahwa mereka mengharapkan bahwa Jokowi memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan bahwa Indonesia pada saat itu juga terlibat pada konteks terancamnya kedaulatan negara karena wilayah Kep. Natuna juga menjadi bagian dari klaim 9 garis putus-putus pemerintah RRC.

Jelas bahwa hal ini memang masih bersifat asumsi karena ada beberapa argumen yang secara legal baik dari pejabat pemerintahan maupun pakar. Menlu Marty Natalegawa bahkan menyatakan pada harian Kompas 27 Juni 2014, bahwa “..Kedaulatan di wilayah Natuna milik Indonesia, dan Tiongkok tidak mempersengketakan itu”. Selain itu, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia (Think-Tank Rank 1 di Indonesia), Dr. Rizal Sukma, misalnya menyatakan bahwa perwakilan pemerintah Indonesia pernah menyampaikan beberapa surat resmi diplomatik yang mempertanyakan mengenai klaim wilayah melalui 9 garis putus-putus yang ada pada tahun 2009, melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB. Hasilnya adalah bahwa tidak ada jawaban dari pemerintah RRC saat itu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa klaim pemerintah RRC adalah ilegal secara hukum internasional sehingga Indonesia tidak memiliki keterlibatan sebagai salah satu negara yang menyoalkan klaim kedaulatan wilayah.

Dengan demikian, kesesatan berpikir bagi pihak-pihak yang menyayangkan pernyataan Jokowi dalam urusan Laut Tiongkok Selatan sangatlah disayangkan, terlebih hal tersebut bersifat asumsi.

Saya Pilih Jokowi

Saya pilih Jokowi karena logika berpikir dalam perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia relevan dengan Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi Kawasan. Visi dan Misi Jokowi untuk merumuskan dan mengambil Kebijakan Luar Negeri yang berorientasi maritim menjadi dasar paling relevan untuk menjelaskan mengapa dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional, Jokowi lebih baik daripada Prabowo. Jokowi tidak berbicara retorika seperti Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi Macan Asia, namun tidak menawarkan konsepsi Kebijakan Luar Negeri yang relevan berdasarkan keadaan geografis Indonesia. Jokowi justru sebaliknya, visioner terhadap perubahan geopolitik dan geoekonomi kawasan bahkan global.

Relevansi arah Kebijakan Luar Negeri Jokowi dapat dilihat setidaknya pada 2 hal utama, apabila maritim (wilayah kelautan) menjadi objek utama dasar Kebijakan Luar Negeri yang diambil. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki perbandingan 4:1 antara luas laut dan daratnya, logika maritim memang sangatlah relevan, belum lagi melihat batas-batas wilayah serta arti strategis wilayah kelautan Indonesia yang merupakan pintu gerbang dua samudera besar dunia –Hindia dan Pasifik –serta  menjadi pintu masuk perdagangan kawasan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I,II dan III). Namun bicara lebih logis dan visioner, ada potensi keuntungan dan ancaman yang lebih besar bagi Indonesia dilihat dari perspektif Geopolitik dan Geoekonomi.

Pertama, Adanya perubahan penting dalam orientasi Politik Internasional dunia yang menekankan arti strategisnya wilayah Asia-Pasifik, dimana Asia Tenggara, Asia Timur dan wilayah Pasifik (baik Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik). Secara sederhana, terdapat perubahan dari Barat ke Timur (The Shift of Center of Gravitiy from the West to the East). Logika sederhana dari relevansi berpikir ini adalah bahwa semakin intensifnya kepentingan bertemu dalam suatu arena Politik Internasional, maka kecenderungan konflik dan kerjasama yang ada juga semakin menjadi tinggi.

Kedua, kecenderungan pertarungan perebutan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang berada di wilayah lautan. Hal ini tidak hanya diartikan secara harfiah bahwa perebutan kekuatan ekonomi berada dalam ruang lingkup kebendaan ruang. Artinya, baik posisi geografis, akses, maupun potensi dalam wilayah kelautan menjadi fokus perebutan. Mengutip pendapata pakar kajian Politik Internasional wilayah Asia-Pasifik, Robert A. Kaplan, dalam bukunya “The Asia Cauldron”, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 wilayah utama yang menjadi sumber utama perebutan kekuatan ekonomi di wilayah Asia-Pasifik: Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, dan Samudera Hindia.

Selain itu, potensi kerjasama kawasan Asia-Pasifik juga menjadi semakin intensif melalui perdagangan yang menggunakan wilayah kelautan yang ada di kawasan, bahkan yang melintasi Indonesia. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah poros maritim dunia yang menghubungan 80% perdagangan negara-negara di kawasannya, serta merupakan “Engine of the Global Growth” bagi 70% perekonomian dunia. Oleh karena itu, logika orientasi berpikir Jokowi yang menekankan maritim sebagai poros kekuatan yang harus dikembangkan adalah potensinya menjadi sangat relevan.

Das Sollen

Debat Capres dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Ketahanan Nasional yang telah berlangsung dapat dikatakan bahwa Jokowi lebih unggul. Pemikiran Jokowi progresif, visioner, serta relevan dengan masalah yang sedang dihadapi dan potensi yang akan dihadapi, baik dalam konteks kerangka kerjasama maupun konflik. Oleh karena itu, para pemerhati Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional seharusnya dapat melihat mana Capres yang lebih relevan dan cerdas dalam melihat isu Politik Internasional, yang lebih relevan dengan zamannya, tidak berdasarkan retorika maupun asumsi yang tidak diyakini akurasi dan validitasnya.

 

#Salam2Jari

Written by polhaupessy

Juli 6, 2014 pada 6:58 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: