senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Masalah Utama Asap

leave a comment »

Tulisan Ini Telah Diterbitkan Dalam kolom Opini Harian Koran Kompas Edisi 14 Oktober 2014

Setelah 12 tahun status ratifikasinya dibiarkan mengambang, akhirnya Indonesia menjadi negara terakhir di ASEAN yang meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas, pada 16 September 2014 lalu.

Dalam perspektif legal, ratifikasi Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas merupakan sebuah kemajuan signifikan yang menunjukan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap polusi asap lintas batas di kawasan. Namun pada hakikatnya, esensi pelaksanaan dari amanat Perjanjian sudah sejak lama dilakukan bahkan sebelum ratifikasi dilakukan.

Misalnya, Singapura berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia telah menyediakan pendeteksian Hotspot melalui pencitraan satelit sejak tahun 2007. Begitu juga dengan Malaysia dalam kerangka kerjasama sub-kawasan yang telah membantu dalam upaya penanggulangan kebakaran dengan menyediakan peralatan pemadam kebakaran dan tenaga bantuan pemadam kebakaran serta bantuan teknis lain sejak tahun 2008.

Oleh karena itu, ratifikasi Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas dapat dikatakan hanya akan berdampak pada meningkatnya efektifitas pencegahan, pengawasan, maupun penanggulangan kebakaran (pembakaran) lahan maupun hutan yang menjadi penyebab utama polusi asap. Efektifitas ratifikasi yang paling signifikan pun hanya akan terlihat melalui pembentukan ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze yang berdampak pada peningkatan efektifitas kordinasi antar negara, dan ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund yang hanya bersifat kesukarelaan dalam menyediakan pendanaan (Voluntarily-Based).

Meskipun telah meratifikasi Perjanjian Lintas Batas Polusi Asap, hal ini tidak semata-mata berarti bahwa Indonesia telah berhasil menyelesaikan permasalahan polusi asap lintas batas. Sebab, permasalahan utama polusi berasal dari halaman rumah sendiri.

Setidaknya terdapat dua masalah utama di “halaman rumah” Indonesia yang berkontribusi pada produksi polusi asap lintas batas. Pertama, masalah asap merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang cenderung eksploitatif terhadap lingkungan, yang juga disebabkan karena tata kelola hutan yang lemah. Kedua, pendekatan politis pemerintah yang mendidik masyarakat tidak sadar akan lingkungan.

Kebijakan Eksploitatif

Kebijakan eksploitatif berkaitan erat menyebabkan polusi asap. Khususnya kebijakan bersifat eksploitatif terhadap lingkungan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembukaan lahan kelapa sawit. Pembukaan lahan baru dengan pembabatan hutan maupun pembakaran lahan kering untuk dikonversi menjadi lahan tanam kelapa sawit menjadi sebab utama polusi asap.

Meskipun demikian, atas nama keuntungan ekonomi pembukaan lahan sawit dibenarkan. Data kompilasi lapangan mencatat, seperti dikutip Mongabay, bahwa selama periode 2001 hingga 2010 telah terjadi peningkatan pembukaan lahan kelapa sawit sebesar 92%, dimana pada provinsi yang menyebabkan polusi asap terbesar, seperti Riau dan Jambi, pembukaan lahan masing-masing meningkat hingga menembus 185% dan 107%.

Permintaan terhadap pasokan kelapa sawit yang tinggi sebagai energi biofuel dan pangan global juga ikut mendorong semakin banyaknya pembukaan lahan demi meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Hal ini juga disambut meriah oleh pemerintah karena kelapa sawit berkontribusi pada pendapatan negara non-migas dengan signifikan. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), kelapa sawit menyumbang hampir Rp 200 Triliun atau lebih dari 10% dari pendapatan negara. Angka tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia.

Polusi asap lintas batas yang timbul akibat kebijakan yang bersifat eksploitatif juga terjadi karena disebabkan oleh lemahnya tata kelola hutan. Kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, serta hak kepemilikan hutan maupun lahan mendorong terjadi konflik yang berkontribusi terhadap pembakaran hutan untuk membuka lahan baru bagi kelapa sawit.

Kasus korupsi Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang memberikan kewenangan untuk dispensasi rencana kerja tahunan (RKT) terhadap 12 perusahaan yang merugikan negara hampir dari Rp 500 milliar merupakan gambaran akan lemahnya tata kelola hutan di Indonesia.  Belum lagi lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara pembakaran hutan yang kemudian enggan diaudit izinya oleh pemerintah, dimana tidak banyak dari perusahaan tersebut merupakan investasi dari Singapura dan Malaysia.

Pendekatan  Terlalu Politis

Indonesia perlu menggarisbawahi bahwa persoalan asap bukan hanya melulu merupakan persoalan tawar-menawar politik, baik dalam tingkat daerah, nasional, apalagi di ASEAN. Pendekatan tersebut juga tidak semata-mata merupakan negosiasi antar beragam pihak dengan beragam kepentingan, seperti antar pemerintah dengan masyarakat adat, pemerintah dengan perusahaan, maupun perusahaan dengan masyarakat adat.

Lebih dari itu, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan berbasis konservasi lingkungan. Sehingga, aspek-aspek seperti perlindungan hutan, habitat, maupun biodiversitas dapat dilakukan untuk menanggulangi degradasi lingkungan dan ekologis, seperti halnya perusakan habitat Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera yang sedikit lagi terancam punah akibat pembukaan lahan bagi kelapa sawit, .

Tanpa upaya pendekatan lingkungan, masalah asap tidak hanya akan memberikan kerugian dalam jangka panjang berupa beragam dampak degradasi lingkungan, melainkan juga menafikan keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya preservasi dan konservasi lingkungan.  Tanpa keterlibatan masyarakat, niscaya permasalahan asap dapat diselesaikan.

Masalah utama polusi asap lintas batas bukanlah terletak pada berhasilnya ratifikasi atau tidak perjanjian asap di kawasan. Tapi terdapat hal yang lebih prinsipil, sehingga jangan sampai muncul anggapan bahwa dengan Indonesia meratifikasi masalah asap, maka persoalan utamanya selesai. Masalah utama hanya berputar pada dua hal utama yang ada di halaman rumah sendiri, yaitu kebijiakan pemerintah yang eksploitatif yang disebabkan juga oleh tata kelolaa hutan yang lemah, serta pendekatan politis yang cenderung gagal menyelesaikan masalah polusi asap namun justru memperburuk masalah.

Written by polhaupessy

November 2, 2014 pada 12:14 pm

Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: