senahoynevets

Berpikir Kiri, Bertindak Kanan

Arsitektur Demokrasi ASEAN

leave a comment »

Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-7 di Bali tahun ini akan mengambil tema “Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century”. Meskipun diwarnai perdebatan pasca pengesahan UU Pilkada, BDF akan tetap dilaksanakan dengan penuh optimisme.

BDF merupakan ramifikasi proses demokratisasi pada kebijakan luar negeri Indonesia. Pada tahun 2008, tepat 10 tahun setelah reformasi, BDF diinisiasi oleh presiden SBY dengan tujuan sebagai sebuah instrumen efektif untuk mempromosikan demokratisasi yang berhasi dilakukan Indonesia, sekaligus menampilkan identitas Indonesia sebagai negara demokratis dimana secara khusus memberi penekanan bahwa modernitas dan Islam dapat berjalan bersamaan dengan demokrasi.

Sejak saat itu, secara prosedural dan substansi, demokrasi menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. BDF menjelma sebagai upaya pelaksanaan diplomasi “Soft Power” dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di ASEAN yang menjadi cornerstone kebijakan luar negeri Indonesia.

Untuk menuju pada pembentukan Komunitas ASEAN di penghujung tahun 2015, ASEAN memerlukan arsitektur demokrasi yang dapat diterima oleh semua negara anggota ASEAN. Sebab, tidak ada satu pun negara anggota di ASEAN –kecuali Indonesia, yang benar-benar menganut prinsip demokrasi meskipun Piagam ASEAN telah menyertakan demokrasi sebagai bagian integral dari ASEAN.

Oleh karena itu, melalui pelaksanaan BDF kali Indonesia harus memanfaatkan momentum untuk menanamkan arsitektur demokrasi tidak hanya di negara-negara Asia secara umum, namun secara khusus di ASEAN.

Arsitektur Demokrasi

Mengutip Amitva Acharya dalam bukunya “Indonesia Matters”, ASEAN memerlukan apa yang disebut sebagai “virtuous cycle” untuk membangun arsitektur demokrasi di ASEAN. Virtuous Cycle adalah sebuah keadaan dimana 3 elemen penting, yaitu demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi dapat berinteraksi secara positif dan tidak lagi terpisahkan.

Ketiga elemen virtuous cycle sebenarnya bukanlah hal baru bagi ASEAN. Sebab ini juga tergambar pada cita-cita ASEAN untuk menciptakan stabilitas kawasan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kawasan. Lebih lagi, pada pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 nanti, pilar Politik-Keamanan ASEAN juga memberikan perhatian khusus bagi demokrasi.

Meskipun demokrasi seakan inklusif di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN masih terfragmentasi secara politik yang cenderung tidak demokratis. Menurut laporan Freedom House 2014, tidak ada satu negara anggota ASEAN yang tergolong sebagai negara “Free” dalam konteks demokrasi.

Lima negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina hanya tergolong sebagai negara “Partly Free” dalam kebebasan publik dan hak berpolitik. Bahkan, lima negara lainnya di ASEAN yaitu Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar tergolong sebagai negara “Not Free”.

Hal ini menunjukan bahwa negara-negara anggota ASEAN kesulitan untuk beradaptasi dengan atmosfer demokrasi. Kudeta militer di Thailand awal tahun 2014, macetnya reformasi demokrasi di Myanmar yang disertai dengan pelanggaran HAM merupakan gambaran akan sulitnya perwujudan demokrasi di negara-negara ASEAN.

Belum lagi Indonesia sebagai negara yang mati-matian memasukan agenda demokrasi di ASEAN juga mengalami kemunduran dalam demokrasi pasca pengesahan UU Pilkada baru-baru ini. Permasalahan ini, dapat diatasi apabila ASEAN mulai membangun arsitektur demokrasi di kawasan yang konkret dan strategis. Artinya, “virtuous cycle” sebagai arsitektur demokrasi kawasan harus menjadi prioritas ASEAN.

Ada 3 proposisi utama “virtuous cycle”. Pertama, demokrasi bisa menciptakan stabilitas politik. Kedua, demokrasi akan mendorong pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi akan mendorong terciptanya demokrasi di kawasan. Ketiga, pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan akan berkontribusi terhadap proses demokratisasi di kawasan.

Menuju Komunitas ASEAN 2015

Terkait prinsip yang pertama, demokrasi memang telah membuktikan dapat menciptakan stabilitas politik. Instabilitas politik pada satu negara anggota ASEAN dapat mempengaruhi stabilitas ASEAN sebagai sebuah komunitas.

Pelajaran dari kudeta militer di Thailand maupun pergolakan demokrasi di Myanmar menjadi sinyal bahwa proses demokratisasi pada negara-negara ASEAN masih berada di posisi rentan terhadap instabilitas politik. Oleh karena itu, penguatan stabilitas kawasan dapat mengakar kuat apabila demokrasi di tingkat nasional masing-masing negara juga mengakar kuat.

Terkait prinsip yang kedua, Komunitas ASEAN nantinya juga akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Komunitas ASEAN juga akan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana kebebasan pergerakan barang, jasa, modal, dan manusia di ASEAN menjadi tidak terbatas.

Untuk mencapai MEA setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pada satu sisi, aktor yang akan memainkan peranan penting dalam MEA tidak semata-mata hanya negara-negara anggota ASEAN, melainkan juga aktor produsen dan masyarakat.

Pada sisi lain, keragaman aktor tersebut menyebabkan MEA juga mengintegrasikan politik negara-negara ASEAN. Sehingga perlu dibentuk kesepahaman aturan, norma, prinsip serta budaya demokrasi yang mendukung proses integrasi MEA.

Terakhir, ekonomi dan stabilitas kawasan akan berkontribusi terhadap demokratisasi kawasan. Meskipun stabilitas dan pembangunan ekonomi  di ASEAN dapat menciptakan perdamaian kawasan, namun ASEAN pada dasarnya berada dalam kerentanan politik.

Alasan utamanya adalah karena pola hubungan ASEAN yang harmonis antar negara-negara ASEAN diijamin oleh prinsip-prinsip non-intervensi urusan dalam negeri negara lain, dan bukan terbentuk karena kesepahaman politik demokratis yang mengakar. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh ASEAN sebagai sebuah komunitas. Sebab apabila prinsip non-intervensi masih tetap berlaku dalam integrasi kawasan, maka efektifitas integrasi justru menjadi kontra produktif bagi kawasan.

Dalam tataran seperti inilah, virtuous cycle mengambil bagian. Berdasarkan ketiga proposisi utamanya, virtuous cycle dapat dilembagakan sebagai sebuah kesepahaman norma dan nilai di Komunitas ASEAN 2015 (a rules-based community of shared values and norms). Dengan begitu, inklusivitas dan partisipasi masyarakat ASEAN menjadi urat nadi arsitektur demokrasi di ASEAN.

 

 

 

 

Written by polhaupessy

Desember 11, 2014 pada 6:22 am

Ditulis dalam Indonesia dan Ekonomi-Politik

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: